Jenderal Gatot Belum Tertarik Masuk Parpol dan Bicara Pilpres

Jenderal Gatot Belum Tertarik Masuk Parpol dan Bicara Pilpres

Mantan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo

Jakarta – Jenderal Gatot Nurmantyo masih seorang prajurit TNI meski kini sudah tidak lagi menjabat Penglima. Lantaran masih seorang prajurit, Gatot belum tertarik hijrah dan bergabung dengan partai politik.

Demikian disampaikan Gatot usai sertijab Panglima TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (9/12/2017). Masih berstatus prajurit itu juga yang membuat Gatot belum leluasa berbicara soal politik praktis.

‎”Saya sekarang masih prajurit TNI. Sekarang saya tidak boleh berbicara masalah politik praktis,” ucap Gatot.

Namun, Gatot  enggan berspekulasi mengenai kedepannya.‎ ‎Pun temasuk saat disinggung mengenai peluang terjun ke kancah politik maupun mengikuti kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

“2018 masih dua bulan lagi ya. Kita lihat nanti saja. Pensiun nantilah kita lihat situasi,” tutur Gatot.

TAGS : Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Gatot Nurmantyo

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/26045/Jenderal-Gatot-Belum-Tertarik-Masuk-Parpol-dan-Bicara-Pilpres/

Mantan Presiden Korsel Terancam 25 Tahun Penjara

Mantan Presiden Korsel Terancam 25 Tahun Penjara

Mantan Presiden Korsel (Foto:Dw.com)

Jakarta – Jaksa penuntut umum Korea Selatan menuntut hukuman 25 tahun penjara untuk Choi Soon-sil pada Kamis (14/12), di sebuah pengadilan di Seoul setelah  menjalani penyelidikan selama 14 bulan.

Choi adalah tokoh sentral dalam skandal pemberian pengaruh yang menyebabkan penggulingan mantan Presiden Park Geun Hye, yang menghadapi 18 tuntutan pidana termasuk penyalahgunaan kekuasaan, kecurangan, hambatan tugas dan penyuapan.

Dilansir UPI, Choi bersama mantan sekretaris presiden An Chong Bum dan Ketua Kelompok Lotte Shin Dong Bin dituntut karena keterlibatan mereka dalam skandal penghancuran pemerintahan Korsel.

Tak hanya menuntut hukuman 25 tahun penjara, jaksa juga meminta pengadilan untuk menuntut Choi penalti sebesar 108 juta dollar (Rp1,45 triliun) dan biaya tambahan sebesar 7 juta dollar (Rp94,78 miliar).

Pria berusia 61 tahun itu dituduh berkolusi dengan mantan presiden tersebut, dan mantan sekretaris presiden An, untuk mengumpulkan lebih dari 71 juta dollar untuk Yayasan Mir dan K-Sport, dengan memeras beberapa konglomerat terbesar di negara itu termasuk Samsung Group, dan raksasa ritel Lotte Group.

Choi juga diduga menerima 7,1 juta dollar dari pemimpin de facto Samsung Electronics Lee Jae Yong, yang sebagian mendanai kegiatan berkuda putrinya.

Berdasarkan undang-undang pidana khusus negara tersebut, kasus yang melibatkan suap lebih dari kira-kira 92.000 dollar dikenai hukuman penjara paling sedikit 10 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup.

Pedoman hukuman Mahkamah Agung Korea Selatan merekomendasikan penerapan 9 sampai 12 tahun di belakang jeruji besi ketika suap melebihi 460.000 dollar.

Namun, dalam kasus di mana hukuman tambahan diajukan untuk kejahatan tertentu berdasarkan undang-undang pidana khusus, pedoman tersebut merekomendasikan hukuman penjara paling sedikit 11 tahun, sampai hukuman seumur hidup.

Pengamat mengatakan Choi memiliki potensi tinggi untuk menerima hukuman berat dan tidak mungkin pengadilan tersebut akan mengurangi hukumannya, mengingat banyaknya tuduhan terhadapnya dan penolakannya atas pelanggaran tersebut.

Samsung Electronics Lee Jae Yong dijatuhi hukuman lima tahun karena penyuapan pada bulan Agustus. Teman tangan Choi Cha Eun Taek dan keponakannya, Jang Si Ho juga dianggap bersalah karena terlibat dalam skandal tersebut.

Choi Soon Sil ditempatkan di belakang jeruji besi pada November tahun lalu saat skandal itu berputar. Awal tahun ini, dia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara karena menggunakan hubungannya dengan mantan presiden untuk meminta bantuan akademis untuk putrinya.

Sebuah putusan pada persidangan Kamis diperkirakan akan diumumkan pada pertengahan Januari mendatang.

 

TAGS : Korsel Choi Soon Presiden

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/26317/Mantan-Presiden-Korsel-Terancam-25-Tahun-Penjara/

PPP Minta Ridwan Kamil Tak Beri Harapan Palsu

PPP Minta Ridwan Kamil Tak Beri Harapan Palsu

Ketum PPP Romahurmuziy dan Ridwan Kamil

Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Ridwan Kamil tegas dalam menentukan calon wakil gubernur (Cawagub) untuk mendampingi dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat (Jabar) 2018 mendatang.

Ketum PPP Romahurmuziy (Romi) mengatakan, ketegasan Emil sangat dibutuhkan seluruh partai yang menyatakan dukungan pada Pilkada Jabar 2018. Hal itu agar tidak memberikan harapan palsu kepada partai pendukung.

“Sudah selayaknya Kang Emil menetapkan siapa yang duduk di sana (wagub). Sehingga tidak memberikan ketidakpastian yang berlarut-larut dan itu mengurangi waktu sosialisasi,” kata Romi, di sela kegiatan Halaqah Ulama PPP Se-Jawa Barat, Bandung, Selasa (5/12).

Romi meminta, agar Emil memutuskan Cawagub tanpa melalui konvensi. Pasalnya, waktu pendaftaran yang semakin mepet membuat sosialisasi menjadi tidak maksimal.

“Karena waktu sosialisasi yang maksimal adalah sebelum penetapan dan pendaftaran calon. Kalau sudah pendaftaran calon dan pengaturan alat peraga itu sudah semakin ketat,” kata Romi.

Sehingga, lanjut Romi, jangan sampai konvensi ini digunakan Kang Emil untuk melepaskan diri dari janji kepada semua partai yang telah menyatakan dukungan. Sebab, PPP sudah sepakat akan menyandingkan kadernya, Uu Ruzhanul Ulum, sebelum SK dukungan diberikan kepada Emil.

“Beliau menyampaikan keinginan-keinginan untuk bersinergi dengan kami, salah satu bentuknya adalah meletakkan kader PPP sebagai calon wakil gubernur. Ternyata yang saya terima informasinya, beliau menjanjikan hal yang sama kepada semua partai politik untuk mendapatkan dukungan,” terang Romi.

TAGS : Pilkada 2018 Pilgub Jabar Ridwan Kamil

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25846/PPP-Minta-Ridwan-Kamil-Tak-Beri-Harapan-Palsu/

Tetiba Donald Trump Minta Arab Saudi Cabut Blokade Yaman

Tetiba Donald Trump Minta Arab Saudi Cabut Blokade Yaman

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaiki Air Force One menuju KTT APEC di Danang, Vietnam pada tanggal 11 November 2017 (Reuters / Jonathan Ernst)

Washington – Setelah mengumumkan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat di Israel ke Yerusalem, Presiden Donald Trump meminta Arab Saudi mencabut blokadenya di Yaman untuk mengizinkan makanan dan pasokan lainnya masuk ke wilayah tersebut.

“Saya telah mengarahkan pejabat untuk meminta Arab Saudi membuka blokade dan mengizinkan makanan, bahan bakar, air dan obat-obatan untuk menjangkau orang-orang Yaman, yang sangat membutuhkannya,” kata Trump dalam sebuah pernyataan singkat, Rabu (6/12).

“Ini harus segera dilakukan untuk alasan kemanusiaan,” tambahnya dilansir Sputnik, Kamis (7/12)

Pemerintah Arab Saudi memblokade Yaman bulan lalu setelah pemberontak Houthi menembakkan rudal ke ibukota Saudi, Riyadh.  Saudi kembali membuka blokde tersebut setelah menuai kritikan internasional. Semenjak itu, Arab Saudi menghalangi transportasi makanan, bahan bakar dan obat-obatan yang sangat dilanda perang sehingga sangat dibutuhkan.

Yaman menghadapi wabah kolera terburuk dalam sejarah baru-baru ini, dengan hampir 1 juta orang tertular penyakit ini. Demikian laporan Bloomberg. Tiga juta orang dari populasi 28 juta orang, mengungsi secara internal, menurut angka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kepala Program Pangan Dunia PBB, David Beasley mengatakan bahwa Yaman sekarang berada di ambang kelaparan. Hal itu diamini Kepala Urusan Kemanusiaan PBB Mark Lowcock.

“Ini tidak seperti kelaparan yang kita lihat di Sudan Selatan awal tahun ini, di mana puluhan ribu orang terkena dampaknya. Tidak seperti kelaparan yang menewaskan 250.000 orang di Somalia pada tahun 2011. Ini kelaparan terbesar yang pernah dialami dunia selama beberapa dekade ini, dengan jutaan korban,” kata Lowcock bulan lalu, menurut Independent.

Yaman telah berada dalam cengkeraman perang sipil sejak 2015. Pemerintahan Presiden Abd Rabbuh Mansur Hadi yang diakui secara internasional, yang didukung oleh koalisi pimpinan-Arab, memerangi gerakan Houthi yang didukung oleh unit-unit tentara yang setia kepada mantan Presiden Ali Abdullah Saleh, yang tewas dalam pertempuran minggu ini.

TAGS : Yaman Arab Saudi Houthi Amerika Serikat

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25912/Tetiba-Donald-Trump-Minta-Arab-Saudi-Cabut-Blokade-Yaman/

PBB Curiga Iran Masih Bandel

PBB Curiga Iran Masih Bandel

Militer Houthi (Foto: Reuters)

New York – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih menaruh curiga dengan Iran. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan supaya Iran menghentikan seluruh pembangunan rudal balistik, meski di satu sisi sudah menjalin kesepakatan dengan enam kekuatan dunia.

Dalam laporannya, Guterres curiga Iran telah menyuplai rudal balistik kepada para pemberontak Houthi di Yaman, yang digunakan untuk menyerang Arab Saudi pada 22 Juli dan 4 November silam.

Sementara Duta Besar AS Nikki Haley menyoroti temuannya bahwa Iran telah melakukan aktivitas `destabilisasi` di beberapa wilayah di Timur Tengah, dan berbagai negara di dunia. Haley juga mengkritik kesepakatan nuklir Iran, dan menegaskan bahwa negara tersebut sudah melanggar perjanjian, dilihat dari dukungannya terhadap kelompok Houthi.

“Kesepakatan nuklir, sampai saat ini masih jadi cara terbaik untuk memastikan program nuklir Iran tetap damai,” kata Guterres dikutip dari CBS News.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuka kemungkinan mengundurkan diri dari kesepakatan nuklir Iran. Keputusan tersebut mengacu pada informasi yang menyebutkan bahwa Iran menjadi sponsor Houthi di Yaman. Kendati demikian, Guterres meminta AS membatalkan niatnya.

“Saya mendorong Amerika Serikat untuk mempertahankan komitmennya terhadap rencana tersebut, dan mempertimbangkan implikasi yang lebih luas untuk kawasan ini, sebelum mengambil langkah lebih lanjut,” ujarnya.

TAGS : Timur Tengah Iran PBB

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/26303/PBB-Curiga-Iran-Masih-Bandel/

Perintah Presiden Jokowi untuk Aparatur Pemerintah

Perintah Presiden Jokowi untuk Aparatur Pemerintah

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo .

Solo – Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada seluruh aparatur pemerintahan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Caranya dengan  cara turun langsung ke bawah agar mengetahui pandangan dari sisi masyarakat.

“Para pembuat kebijakan, para politisi, para birokrat, para pemimpin sosial, bahkan para pengusaha harus bisa melihat keadaan dari pandangan dari masyarakat bawah, dari sisi kepentingan masyarakat bawah,” kata Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, Minggu (10/12).

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam acara peringatan hari HAM Sedunia ke-69.  “Itu mengapa saya sering turun ke bawah, turun ke daerah, turun ke masyarakat, menggali masalah-masalah mereka, mendengar aspirasi-aspirasi mereka, mendengar keinginan-keinginan mereka dan mengetahui secara detail kepentingan masyarakat,” ujar Presiden.

Bagi Jokowi, alasan itulah yang membuat dirinya tidak tinggal diam dan selalu berusaha mengawal kebijakan dari hulu sampai hilir. “Mengontrol, mengecek, mengawasi, memonitor. Selalu kita lihat di lapangan dan itu melihat dari sisi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

“Saya yakin kebijakan yang baik bukanlah seberapa banyak yang telah dilakukan pemerintah, tetapi seberapa banyak yang dirasakan manfaatnya untuk masyarakat, terutama masyarakat bawah,” ujar  Presiden.

Untuk bisa menjamin hak sosial dan kultural masyarakat serta ekonomi dan politik masyarakat, menurut Presiden, pemerintah harus bekerja nyata dan  bekerja kongkrit. “Lakukan kegiatan yang kongkrit, yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat, oleh masyarakat,” ujarnya.

Katanya lagi,  Pemerintah terus berusaha keras agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh pekerjaan, memperoleh penghasilan yang layak meskipun kita tahu ini juga bukan sesuatu yang mudah.

Presiden mengakui bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki agar seluruh masyarakat memperoleh akses kesehatan, layanan pendidikan yang baik dan layanan dasar lainnya. “Juga agar keyakinan beragama dan ekspresi kultral dan seni budaya masyarakat memperoleh perlindungan yang maksimal,” katanya.

TAGS : Presiden Joko Widodo Jokowi Aparatur Pemerintahan

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/26076/Perintah-Presiden-Jokowi-untuk-Aparatur–Pemerintah/

DPP Golkar Diminta Tak Halangi Munaslub

DPP Golkar Diminta Tak Halangi Munaslub

Ilustrasi Partai Golkar

Jakarta – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar diminta untuk tidak menghalang-halangi musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk memilih ketua umum (Ketum) pengganti Setya Novanto.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, DPP Golkar sebaiknya merespon tuntutan dari sejumlah pengurus DPD untuk segera menggelar Munaslub.

“Kami mendesak untuk segera DPP Partai Golkar tidak menghalang-halangi (Munaslub). Kami percaya DPP tidak akan menghalang-halangi,” ujar Agung, di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (8/12).

Kata Agung, sejumlah kader dan tokoh Partai Golkar meyakini, Munaslub sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan kembali elektabilitas partai yang sedang mangalami keterpurukan.

“Kami percaya dengan keberadaan jiwa teman-teman di DPP untuk kepentingan yang lebih besar. Terakhir, tujuannya jelas yaitu untuk menyelamatkan partai,” katanya.

Diketahui, pasca Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP dan menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Partai Golkar mengalami keterpurukan. Dimana, elektabilitas Golkar terjun bebas.

TAGS : Ketum Golkar Setya Novanto Presiden Jokowi

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/26012/DPP-Golkar-Diminta-Tak-Halangi-Munaslub/

Hubungan Israel-Arab Saudi Semakin Terang-terangan

Hubungan Israel-Arab Saudi Semakin Terang-terangan

Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

Yerusalem – Menteri Intelijen Israel Yisrael Katz  mengundang pangeran mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman untuk mengunjungi Israel.

Menurut juru bicaranya, Arye Shalicar, selain mengundang Mohammed bin Salman ke Istana, Katz juga berharap Raja Salman mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Riyadh.

“Katz memanggil Pangeran Salman karena ingin adanya perdamaian regional, dan itu adalah bagian dari program tiga lapisnya,” kata juru bicaranya, yang mengacu pada kerja sama keamanan dan ekonomi yang mengarah pada perdamaian, dilansir Al Arabiya, Kamis (14/12)

Dalam wawancara tersebut, Katz menyebut Arab Saudi sebagai pemimpin dunia Arab. Ia merekomendasikan agar perundingan damai antara Palestina dan Israel terjadi di bawah naungan kerajaan tersebut.

Meskipun Arab Saudi tidak secara resmi mempertahankan hubungan diplomatik dengan Israel, perkembangan terakhir tampaknya telah mendorong Riyadh dan Tel Aviv untuk bersama-sama.

Analis mengatakan bahwa hubungan rahasia antara kedua negara didasarkan pada ancaman umum”Iran dan merupakan bagian dari dinamika regional baru.

Bulan lalu, Menteri Komunikasi Israel Ayoub Kara mengundang Mufti Arab Saudi Abdul Aziz al-Sheikh untuk mengunjungi Israel. Beberapa hari kemudian, kepala staf Israel Gadi Eizenkot memberikan wawancara resmi pertama kepada Elaf, mengatakan bahwa Israel siap untuk berbagi intelijen dengan Arab Saudi di Iran.

TAGS : Israel Arab Saudi Palestina

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/26339/Hubungan-Israel-Arab-Saudi-Semakin-Terang-terangan/

Guru Besar Universitas Trisakti Terseret Korupsi Eks Dirut Jasindo

Guru Besar Universitas Trisakti Terseret Korupsi Eks Dirut Jasindo

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah

Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua pihak swasta terkait kasus pembayaran komisi terhadap kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) persero dalam penutupan asuransi oil and gas pada BP Migas, Kontraktor Kontrak Kerjasama Migas (KKKS) tahun 2010-2012 dan 2012-2014.

Kedua pihak swasta itu yakni Samuel Hendra Tirtamihardja dan ‎Stella Margaretha Tirtamihardja. Keduanya diagendakan diperiksa sebagai saksi sekaligus untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Dirut PT Jasindo, Budi Tjahjono (BTJ). Keduanya diperiksa lantaran diduga mengetahui seputar dugaan korupsi tersebut.

Samuel Hendra disebut-sebut merupakan Guru Besar Guru Besar Ilmu Elektro Universitas Trisakti.‎ “Diperiksa sebagai saksi,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Sebelumnya, Febri tak membantah jika pihaknya ‎telah mengantongi bukti aliran fee agen lelang asuransi oil and gas pada Kontraktor Kontrak Kerjasama Migas (KKKS) pada tahun 2010-2012 dan 2012-2014 ke sejumlah pejabat Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Persero. Diduga selain Budi Tjahjono, sejumlah pejabat Jasindo tutur kecipratan uang “panas”.‎

Terkait kasus ini, Budi Tjahjono selaku Dirut PT Jasindo saat itu diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau menyalahgunakan wewenang, memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi terkait pembayaran komisi terhadap kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) persero dalam penutupan ansuransi oil and gas pada BP Migas, Kontraktor Kontrak Kerjasama Migas (KKKS) tahun 2010-2012 dan 2012-2014.

Terkait hal itu, Budi diduga memerintahkan bawahannya menunjuk perorangan tertentu untuk menjadi agen dalam lelang yang diikuti konsorsium yang dipimpin PT Jasindo di BP Migas pada 2010-2012 dan 2012-2014.

Dalam dua pengadaan asuransi itu, PT Asuransi Jasindo ‎ditunjuk sebagai pimpinan konsorsium. PT Asuransi Jasindo mengajak perusahaan asuransi lainnya, yakni PT Tugu Pratama Indonesia (TPI); PT Wahana Tata; PT Asuransi Astra Buana; PT Asuransi Central Asia (ACA); PT Asuransi Adira Dinamika.

Akibat perbuatan tersebut negara diduga dirugikan sekitar Rp 15 miliar. Kerugian negara itu dihitung dari pembayaran agen dalam kegiatan yang diduga fiktif.

Atas dugaan itu, Budi Tjahjono disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomer 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam proses penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya Dirut Jasindo, Solihah. Saat dugaan korupsi ini bergulir, Solihah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Investasi PT Jasindo.

Namun, lembaga antikorupsi belum kembali memeriksa Budi Tjahjono. Tersangka Budi juga hingga kini belum dijebloskan ke jeruji besi.‎

TAGS : Trisakti Kegiatan Fiktif Jasindo

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25810/Guru-Besar-Universitas-Trisakti-Terseret-Korupsi-Eks-Dirut-Jasindo/

Jelang Tutup Tahun, Waspadai Diskon Palsu!

Jelang Tutup Tahun, Waspadai Diskon Palsu!

Ilustrasi berbelanja (IST)

Jakarta – Sudah hal yang lumrah, menjelang tutup tahun, banyak produk yang menawarkan diskon besar-besaran demi menarik pelanggan. ‘Cuci Gudang’, istilahnya, digunakan sebagai rayuan maut agar konsumen tak segan mengeluarkan uang dari saku atau dompet mereka.

Salah satu yang menawarkan diskon gila-gilaan menjelang akhir tahun di antaranya produk fesyen. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengimbau konsumen tidak tergiur dengan diskon besar.

Adakalanya, menurut Tulus, sebelum didiskon, produk yang bersangkutan dinaikkan terlebih dahulu, baru kemudian didiskon. Sehingga, boro-boro murah, yang ada malah justru lebih mahal.

“Misalnya dinaikkan harganya 100 persen, dan kemudian diberikan diskon 50 persen. Padahal ini tindakan yang melanggar regulasi, bahkan bisa dipidana,” kata Tulus lewat siaran pers, Selasa (12/12) di Jakarta.

Selain diskon palsu, Tulus juga menyarankan konsumen mewaspadai produk makanan yang tidak layak dikonsumsi. Di akhir tahun, katanya, bisa saja produk yang dilepas ke pasar merupakan produk yang sudah mendekati masa kadaluarsa.

“Produk tersebut sengaja dilepas ke pasar untuk menghabiskan stok di gudang para pelaku usaha, distributor atau bahkan retailer lainnya. Guna mempercepat cuci gudang itu, pelaku usaha memberikan iming-iming diskon kepada konsumennya,” ujarnya.

Karena itu, YLKI meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan aktif mengawasi operasi pasar menjelang akhir tahun. YLKI juga mendesak Kementerian Perdagangan dan Dinas Perdagangan supaya melakukan pengawasan terhadap harga-harga produk fesyen yang menaikkan harga terlebih dahulu, untuk memberikan diskon.

TAGS : YLKI Belanja BPOM Diskon

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/26198/Jelang-Tutup-Tahun-Waspadai-Diskon-Palsu/