Fitnah Arab Saudi, Pengguna Twitter Kuwait Dibui Tujuh Tahun

Fitnah Arab Saudi, Pengguna Twitter Kuwait Dibui Tujuh Tahun

Raja Arab Saudi, Salman Bin Abdulaziz menerima Emir Kuwait Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah pada tanggal 16 Oktober 2017 (Bandar Algaloud / Suudi Kraliyet Divanı / Anadolu Agency)

Kuwait – Pengadilan kriminal Kuwait menghukum pengguna Twitter hingga tujuh tahun penjara dan kerja paksa usai mencemarkan nama baik Arab Saudi dan menyebarkan berita palsu. Demikian disampaikan harian Al-Qabas pada Senin (27/11) waktu setempat.

Memo melansir, laporan tersebut tidak menyebutkan nama terdakwa. Namun keputusan tersebut merujuk pada sejumlah tweet yang mengacu pada pembersihan terhadap para pangeran dan pejabat di Kerajaan yang dipimpimpin Pangeran Mahkota, Mohammed Bin Salman. 

Awal bulan ini, Emir Kuwait Sabah Al Ahmed Al Jaber meminta anggota parlemen Kuwait agar tidak secara emosional hanyut sehubungan dengan isu Saudi demi menghindari eskalasi yang tidak perlu.

Kuwait merupakan negara arab yang tetap netral terkait krisis Teluk. Saat pemerintah Arab Saudi dan sejumlah negara Arab, memutuskan hubungan dengan Qatar atas tuduha negara tersebut mendukung terorisme.  Pemerintah Emir Kuwait justru berdiri di garis paling depan untuk menjadi mediasi antara kedua negara tersebut.

Sebelumnya Arab Saudi meminta warga negarnya meninggalkan dan melarang berkunjung ke Lebanon untuk sementara waktu. Namun, tampkanya keputusan itu tidak berselang lama setelah pemerintah Kuwait terlebih dahulu meminta warganya meninggalkan Lebanon usai Saad Hariri mengumkan pengunduran dirinya pada 4 November 2017.  

TAGS : Kuwait Arab Saudi Twitter

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25444/Fitnah-Arab-Saudi-Pengguna-Twitter-Kuwait-Dibui-Tujuh-Tahun/

Penghargaan Freedom of the City Aung San Suu Kyi Dicopot

Penghargaan Freedom of the City Aung San Suu Kyi Dicopot

Aung San Suu Kyi tersenyum setelah menerima gelar kehormatan di Universitas Oxford pada 2012 (Foto: Andrew Winning/Reuters)

Myanmar – Dewan Oxford akhinya mencabut Freedom of the City (Kebebasan Kota) dari pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi karena dinilai gagal menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Keputusan tersebut diambil melalui suara bulat pada Senin (27/11) malam 

Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan, Aung San Suu Kyi diberi penghargaan Freedom of the City pada 1997, karena saat itu ia mampu mencerminkan nilai toleransi dan internasionalisme Oxford.

“Kami merayakannya karena ia menentang penindasan dan peraturan militer di Burma,” kata dewan tersebut dilansir Sky News, Selasa (28/11)

“Hari ini kita mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk melepaskan kehormatan tertinggi kota itu karena kelambanannya dalam menghadapi penindasan terhadap minoritas Rohingya,” jelasnya

“Oxford memiliki tradisi panjang untuk menjadi kota yang beragam dan manusiawi, dan reputasi kita ternoda dengan menghormati orang-orang yang menutup mata terhadap kekerasan,” kata dewan tersebut.

“Mudah-mudahan hari ini kami telah menambahkan suara kecil kami kepada orang lain yang menyerukan hak asasi manusia dan keadilan bagi orang-orang Rohingya,” imbuhnya

Lebih dari 600.000 Muslim Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh setelah sebuah tindakan militer di negara bagian Rakhine, Myanmar. Pekan lalu, Myanmar menandatangani kesepakatan dengan tetangganya untuk mengizinkan para pengungsi kembali ke rumah.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menggambarkan kekerasan dan eksodus massal sebagai. Namun, Suu Kyi menolak klaim ini dan juga menolak tuduhan kekerasan seksual terhadap perempuan Rohingya.

Tekanan meningkat pada pemenang Hadiah Nobel Perdamaian untuk mengutuk kekerasan tersebut. Awal bulan ini, Sir Bob Geldof menyerahkan kembali Freedom of the City of Dublin setelah ia memegang kehormatan yang sama.

TAGS : Myanmar Bangladesh Rohignya Suu Kyi

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25443/Penghargaan-Freedom-of-the-City-Aung-San-Suu-Kyi-Dicopot/

KPK Geledah dan Incar Keterlibatan "Tim 11" Kutai Kartanegara

KPK Geledah dan Incar Keterlibatan "Tim 11" Kutai Kartanegara

Struktur Tim 11 versi dokumen aduan masyarakat

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami dugaan keterlibatan tim 11 dalam kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang menjerat ‎Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari sebagai tersangka. Tim 11 diduga masuk dalam lingkaran kebijakan Rita selaku Bupati Kukar.‎

Salah satu upaya pendalaman dilakukan dengan menggeledah sejumlah lokasi pada  Rabu ‎(22/11/2017). Dari 11 lokasi yang digeledah, beberapa di antaranya merupakan kediaman atau kantor sejumlah anggota tim 11.  ‎

‎”Lokasi yang digeledah rumah dan kantor milik beberapa orang anggota DPRD yang diduga merupakan tim 11. Kita sedang mendalami itu,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Senin (27/11/2017) malam.

Informasi yang dihimpun, rumah tim 11 yang telah disatroni tim penyidik KPK adalah Sarkowi V Zahry, dan Erwinsyah. Disinggung mengenai detail lokasi penggeledahan itu Febri belum mau membukanya.

“Dimana saja lokasinya dan siapa saja untuk kebutuhan penyidikan belum bisa kami sampaikan‎,” ujar dia.

Bukan tanpa alasan penggeledahan itu dilakukan terhadap sejumlah personiel tim 11. Sebab, KPK menduga lokasi yang digeledah itu terdapat bukti-bukti terkait kasus yang menjerat Rita.

“Lokasi-lokasi yang kita geledah karena diduga terdapat bukti-bukti di lokasi tersebut yang relevan dengan perkara,” ungkap Febri.

Febri tak membantah dugaan keterlibatan tim 11 itu telah dikantongi pihaknya sejak penyelidikan dan penyidikan. Hingga kini, pendalaman terus diintensifkan. ‎

“Informasi itu kita dapatkan dari pengembangan di penyelidikan dan penyidikan, tentu itu perlu kita verifikasi lebih lanjut perlu kita cek meskipun secara formil (tim 11) dalam artian rencana prosesnya dibuat apa (akta) dan atau sejenisnya tentu bukan seperti itu, ini lebih pada sebutan atau orang-orang tertentu yang sedang kita dalami dan kita klarifikasi peran dan pengetahuannya dalam kasus ini,” kata Febri.

Dari penggeledahan itu, tim berhasil mengamankan sejumlah dokumen penting terkiat kasus yang menjerat Rita. Febri memastikan, sejumlah temuan yang telah didapat terus didalami dan dikembangkan.‎

“Pemeriksaan-pemeriksana atau penggeledahan kita lakukan untuk menguatkan atau semakin memperkuat bukti yang sudah ada karena kami tentu harus cari bukti penerimaan gratifikasi pengaruh pihak-pihak tertentu atau bukti-bukti lain,” terang Febri.

Lembaga antikorupsi mengisyaratkan bakal menjerat pihak-pihak lain yang terlibat dan diuntungkan dari korupsi Bupati Kukar tersebut. Pun termasuk sejumlah `pasukan` tim 11 yang dikomandoi oleh tersangka Khairudin.‎

“Pengembangan perkara itu berlaku sama untuk seluruh kasus ya, sepanjang ada bukti yang mengarah kesana,” tandas Febri.

Oleh KPK, Rita diketahui dijerat sebagai tersangka dengan dua sangkaan. Yakni dugaan penerimaan gratifikasi dan suap. Dalam kasus suap, Rita diduga menerima uang suap dari Dirut PT SGP sebesar Rp 6 miliar. Suap tersebut dimaksudkan untuk memuluskan pemberian izin lokasi untuk keperluan inti plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Kupang Baru. Suap tersebut terjadi sekira Juli dan Agustus 2010.

Sementara dalam kasus kedua, Ketua DPD Golkar Kalimantan Timur itu diduga secara bersama-sama dengan Komisaris PT MBB, Khairudin menerima gratifikasi sebesar 775 Dollar Amerika atau setara Rp 6,975 miliar.

TAGS : Kasus Korupsi Rita Widyasari Kutai Kartanegara

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25441/-KPK-Geledah-dan-Incar-Keterlibatan-Tim-11-Kutai-Kartanegara-/

Berikut Pendapat LSF Soal Kontroversi Film Naura dan Genk Juara

Berikut Pendapat LSF Soal Kontroversi Film Naura dan Genk Juara

Pemeran film Naura dan Genk Juara

Jakarta – Polemik film drama musikal, Naura dan Genk Juara terus berlanjut di masyarakat. Film garapan sutradara Eugene Panji ini menuai kontroversi lantaran dianggap mendiskreditkan agama Islam. Selain ajakan boikot terhadap film tersebut, muncul juga petisi melalui media digital. 

Ketua LSF Ahmad Yani Basuki, menegaskan LSF selaku penanggungjawab yang meloloskan film tersebut mempunyai standar dasar atau parameter untuk menyensor sebuah film. Penilaian sensor itu, meliputi judul, tema adegan dan ungkapan dalam film. Dari semua aspek yang yang kita teliti, tak satupun yang mencitrakan Islam secara negatif. “Jadi, kalau diarahkan seperti menista agama atau melecehkan, kami tidak sampai kesana. LSF tidak melihat muatan semacam itu,” ujar Ahmad Yani.

Meski begitu, Ahmad Yani berharap agar orang tua mendampingi anaknya saat menonton film. Menurut Ahmad Yani, orang tua memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada anak, bukan lantas bereaksi berlebihan terhadap sebuah film.

“Itu kan fenomena sosial yang seperti itu bisa saja terjadi. Sama lah ketika film barat, pencurinya yang tentu bukan Islam, misalnya [menyebut] `Oh my God!”,

Diakui Ahmad Yani, dalam film tersebut terdapat adegan dimana salah satu penjahat mengucapkan istighfar. Namun, menurutnya ucapan tersebut merupakan ucapan spontanitas yang awam diucapkan oleh orang-orang kebanyakan.

“Dari kacamata LSF melihatnya itu bentuk-bentuk spontanitas, itu bisa terjadi pada siapa saja. Begitu juga, kebetulan itu terjadi di Indonesia, kita tidak fokus pencuri itu Islam atau Kristen, tapi dia kan tidak menggunakan atribut Islam. Dan tampilannya, menurut LSF, adalah tampilan penjahat,” jelasnya.

Bagi LSF, imbuhnya, film yang diloloskan dan dikritisi publik menjadi perhatian badan tersebut. Namun ia menegaskan kritik terhadap suatu film semestinya sesuai proporsi dan konteks.

TAGS : Naura dan Genk Juara

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25440/Berikut-Pendapat-LSF-Soal-Kontroversi-Film-Naura-dan-Genk-Juara/

Korsel Ingatkan Korut Tidak Langgar Gencatan Senjata

Korsel Ingatkan Korut Tidak Langgar Gencatan Senjata

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong un (Foto: Getty Images/AFP)

Panmunjom – Menteri Pertahanan (Menhan) Korea Selatan mengatakan,  Korea Utara melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan Korea Selatan saat tentara Korea Utara menembak pembelot di perbatasan mereka, Senin (27/11).

Pembelot Korea Utara yang diidentifikasi melalui marga keluarganya, Oh. Ia ditemukan terluka parah akibat ditembak rekan-rekan militernya. Beruntung ia diselamatkan tentara Korea Selatan.

Menhan Korea Selatan, Song Young-moo mengeluarkan peringatannya ke Korea Utara saat melakukan kunjungan ke perbatasan di Kamp Truce yang disebut Panmunjom atau zona demiliterisasi.

Seorang penjaga perbatasan Korea Utara terlihat melintasi perbatasan dengan Korea Selatan saat mengejar pembelot pada 13 November. Video yang dikeluarkan oleh Komando Perserikatan Bangsa Bangsa (UNC) di Seoul menunjukkan Pyongyang melanggar kesepakatan gencatan senjata antara Utara dan Selatan pada akhir dari Perang Korea 1950-53.

“Menembak ke arah Selatan pada orang yang membelot, itu melanggar kesepakatan gencatan senjata,” kata Song.

“Melintasi garis demarkasi militer, sebuah pelanggaran. Membawa senapan otomatis (di JSA), adalah pelanggaran lain,” tambahnya saat ia berdiri di dekat tempat tentara Korea Selatan menemukan Oh, roboh dan berkucuran darah dari luka-lukanya.

Korea Utara harus diberitahu bahwa hal-hal  semacam ini seharusnya tidak pernah terjadi lagi,” tambahnya.

Usai insiden pembelot tersebut, Kim Jong un dilaporkan menggantikan penjaga yang ditempatkan di wilayah tersebut. Selain itu, ia juga memerintahkan prajuritnya untuk menggali parit dan menanam pohon untuk mencegah pembelotan terulang kembali.

Saat Song berbicara 10 meter dari pohon yang ditanam tentara Korea Utara, empat tentara Korea Utara terlihat mendengarkan dengan saksama.

Pejabat militer Korea Selatan menunjukkan dua lubang peluru di dinding logam di sebuah bangunan Korea Selatan, dari tembakan Korea Utara menembaki Oh saat ia berlari.

Oh  menjalani beberapa operasi di rumah sakit untuk menghilangkan peluru. Dokter bedah utama, Lee Cook-jong, mengatakan kepada Reuters bahwa pasiennya telah menderita mimpi buruk saat kembali ke Utara

 

TAGS : Korea Utara Korea Selatan

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25437/Korsel-Ingatkan-Korut-Tidak-Langgar-Gencatan-Senjata/

Pengakuan Saksi dan Ahli Meringankan Setya Novanto

Pengakuan Saksi dan Ahli Meringankan Setya Novanto

Ketua DPR, Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi dan ahli untuk meringankan tersangka Setya Novanto  terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP pada hari ini, Senin (27/11/2017).

Di antara saksi meringankan yang diperiksa penyidik KPK adalah Maman Abdurahman dan anggota DPR dari Fraksi Golkar, Azis Syamsuddin. Sementara ahli yang diperiksa Margarito Kamis.

“Saksi yang hadir hari ini yakni Maman Pesmana (Wakil Sekjen Partai Golkar), Aziz Syamsudidin, dan ahli yang hadir adalah Margarito Kamis (dosen hukum tata negara),” ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta.

Usai menjalani pemeriksaan, Maman mengaku memberikan keterangan kepada KPK hanya berdasarkan komunikasinya dengan Novanto selama lima bulan terakhir. Novanto dalam komunikasi itu dengan Maman itu‎ mengklaim tak terlibat dalam kasus e-KTP.

“Jadi yang bisa sampaikan adalah terkait komunikasi saya selama kurang lebih lima hingga enam bulan ini dengan pak Setya Novanto selama kasus e-KTP ini muncul. Jadi yang saya sampaikan seperti itu. Jadi dari diskusi saya dengan pak Setya Novanto beberapa bulan ini, beliau pernah menyampaikan kepada saya bahwa beliau tidak terlibat. Jadi yang saya sampaikan sebatas yang pernah beliau komunikasikan dengan saya,” ujar Maman.‎

Menurut Maman, dirinya bersedia menjadi saksi yang meringankan karena permintaan pribadi Novanto. ‎”Saya diminta oleh pak Setya Novanto dan bagi saya beliau sekarang sedang dalam proses ujian dan cobaan dari Allah dan saya sebagai adik sekaligus kader berkewajiban juga untuk meringankan beban yang ada pada beliau. Jadi saya rasa sebagai manusia umat Islam wajib hukumnya untuk meringankan beban yang dialami pak Setya Novanto,” katanya.

Namun, ‎Maman mengaku tak tahu menahu mengenai kasus ‎yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun itu.
‎”Yang pertama harus saya sampaikan bahwa terkait kasus e-KTP, saya tidak tahu sama sekali karena betul-betul saya tidak pernah berurusan dan ikut di kasus e-KTP ini,” ujar Maman.

Sebab itu, Maman tak dapat memastikan keterangan yang disampaikan kepada penyidik dapat meringankan Novanto atau tidak terkait proses hukum yang dihadapinya. ‎”Apakah ini memiliki dampak positif bagi hukum terhadap beliau atau tidak. Bagi saya yang terpenting adalah hadirnya saya di KPK dalam rangka penuhi panggilan dan meringankan beban psikologis beliau. Kalau terkait mengenai hal-hal hukum lainnya, saya pikir semua sudah tahu biar hukum yang proses seadil-adilnya,” pungkas Maman.

Berbeda dengan Maman, Aziz Syamsuddin memilih merahasiakan soal pemeriksaannya. Aziz yang merupakan
mantan Ketua Fraksi Golkar di DPR dan kini menjabat Ketua Banggar DPR ‎hanya mengaku ‎memenuhi panggilan penyidik untuk menjadi saksi yang menguntungkan Novanto.

“Saya sudah sampaikan kepada penyidik silahkan nanti penyidik yang menyampaikan kepada rekan-rekan wartawan. Penyidik nanti yang menyampaikan jangan saya. Saya sudah sampaikan ke penyidik nanti silakan penyidik yang menyampaikan,” ucap Aziz Syamsuddin.

Sementara itu, Margarito mengaku dimintai keterangan seputar prosedur pemeriksaan terhadap anggota DPR RI. Menurutnya, untuk memeriksa tersangka menurut keputusan MK nomor 21 tahun 2014 mesti diperiksa dulu sebagai calon tersangka. Untuk diperiksa sebagai calon tersangka mesti ada izin dulu dari Presiden. ‎

“Tiga pertanyaan doang. Seputar prosedur pemeriksaan terhadap anggota DPR. Itu yang saya jelaskan. Harusnya ada izin dari Presiden. ‎Itu untuk semua anggota DPR. Asal statusnya anggota DPR. Jadi harus ada izin presiden. Suka atau tidak suka ya begitu. Begitu bunyi pasal 245 uu nomor 17,” ujar Margarito.‎

Dua saksi dan ahli yang hadir pemeriksaan itu merupakan bagian dari 9 saksi dan 5 ahli yang diminta pihak Novanto sebagai saksi meringankan. Selain Maman dan Aziz saksi lain yang diminta pihak Novanto adalah Rudi Alfonso, Melky Lena, Anwar Puegeno, Idrus Marham, Agun Gunanjar, robert Kardinal, dan Erwin Siregar.

Sementara ahli yang diminta meringankan Novanto selain Margarito yakni Mudzakir, Romly Atmasasmita, Samsul Bakri, dan Supendji.

“Idrus Marham dan Melky Lena tidak hadir. Keduanya mengirimkan pemberitahuan tidak hadir. Idrus tidak bisa datang dan meminta penjadwalan ulang. Melky mengirimkan surat ke KPK, tidak bisa datang karena ada tugas partai di luar kota,” tutur Febri. ‎
‎‎

TAGS : Setya Novanto E-KTP

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25435/Pengakuan-Saksi-dan-Ahli-Meringankan-Setya-Novanto/

Waspada, Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Lebih Parah

Waspada, Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Lebih Parah

Anggota MPR RI, Arief Suditomo (kiri) dan Pakar Hukum Tata Negara Irman Putrasidin

Jakarta – Isu yang akan dimainkan pada kontestasi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 akan lebih parah. Bahkan, ada polarisasi pasca pertarungan Pilpres 2014 silam.

Demikian disampaikan Anggota MPR RI Arief Suditomo, dalam diskusi yang digelar wartawan koordinatoriat Parlemen bekerjasama dengan Biro Humas MPR RI dengan tema “Pemantapan Persatuan dan Kesatuan”, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/11).

Menurutnya, ada polarisasi pasca 2014 sampai sekarang masih belum hilang secara total. Meski demikian, polarisasi isu yang dapat memecah belah pesatuan dan kestuan bangsa harus diantisipasi sejak awal.

“Tahun 2018-2019 tidak akan semakin ringan, tidak akan semakin halus, akan semakin parah, nggak usah khawatir bagi teman-teman wartawan beritanya akan semakin panas,” kata Arief.

Menurutnya, hal itu salah satu hal yang harus diantisipasi. “Saya bilang kepada teman-teman dan konstituen saya di daerah bahwa 2018 pasti polarisasi 2014 sisanya akan masih tergemahkan kembali,” terangnya.

Ia mencontohkan, pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu menghadapi periode yang cukup keras. Menurutnya, segala sesuatunya tersalurkan dengan berbagai macam diskusi, baik lorong publik sosial media atau media massa.

“Salah satu hal yang amat menjadikan satu perhatian saya di Jawa Barat khususnya yang menjadi daerah pemilihan saya. Saya sangat khawatir polarisasi ini menjadi suatu hal yang belum tentu siap seperti halnya, seperti warga di Jakarta, sehingga saya terus menerus bilang jangan khawatir ini akan lebih parah nantinya, dengan tujuan agar mereka siap,” jelasnya.

TAGS : Pemilu 2019 Warta MPR Arief Suditomo

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25434/Waspada-Pilkada-2018-dan-Pemilu-2019-Lebih-Parah/

Prancis Buat Undang-Undang Pelecehan Gender

Prancis Buat Undang-Undang Pelecehan Gender

Macron dalam pertemuan G20 di Hamburg (Foto: Reuters)

Jakarta – Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengatakan bahwa dia ingin mengkriminalkan penghinaan berbasis gender sebagai bagian dari dorongan menuju kesetaraan antara wanita dan pria. Hal tersebut diungkapkan saat memberikan pidato di Istana Elysee, Minggu (26/11) waktu setempat.  

Menurut Macron, demi menandai Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, dia ingin menyerukan sebuah kesetaraan antara pria dan wanita, sehingga perlu adanya undang-undang untuk mengatur hal tersebut.

“Pelecehan berbasis gender akan dihukum oleh undang-undang. Pelanggar akan menghadapi denda jera,” kata Macron dilansir UPI. “Bentuk pelecehan di jalanan, termasuk penghinaan-penghinaan juga dapat dikenai tindakan kriminal.”

“Banyak wanita mengatakan bahwa kekerasan seksual pertama yang mereka temui ada di jalan. Dan banyak pelecehan terjadi baik secara verbal maupun fisik,” lanjutnya.

“Hal ini tidak dapat diterima. Wanita harus merasa nyaman berada di ruang publik. Wanita di republik tidak boleh takut untuk menggunakan ruang publik. Ini pasti salah satu prioritas polisi.”

Macron menambahkan, rancangan undang-undang yang akan diperkenalkan tahun depan tersebut dapat mencakup langkah-langkah itu, dan juga memperpanjang undang-undang pembatasan pemerkosaan anak di bawah umur dari 20 tahun sampai 30 tahun.

“ Saya ingin menciptakan batasan minimum usia di bawah umur di Prancis, pasalnya, saat ini belum  ada ketetapan mengenai hal tersebut,”ujarnya.

TAGS : Prancis Macron Politik Internasional

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25427/Prancis-Buat-Undang-Undang-Pelecehan-Gender/

Eks Dirut DGIK Dudung Divonis 4 Tahun dan 8 Bulan Penjara

Eks Dirut DGIK Dudung Divonis 4 Tahun dan 8 Bulan Penjara

Mantan Direktur Utama PT Duta Graha Indah (PT DGI), Dudung Purwadi (DPW)

Jakarta – Dudung Purwadi, mantan Direktur Utama (Dirut) PT Duta Graha Indonesia yang kini telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (DGIK) divonis empat tahun dan delapan bulan penjara oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi. Dudung selain itu dijatuhi hukuman ‎denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp 250 juta dengan ketentuan subsider 3 bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim Sumpeno saat membacakan vonis terdakwa Dudung, di Pengadilan Tipikor, Senin (27/11/2017).

Dudung dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Yakni, terkait proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana, Bali tahun anggaran 2009-2010 dan proyek Wisma Atlet Jakabaring, Palembang, Sumsel tahun 2010-2011.

Hakim menyatakan, Dudung telribat pembagian fee kedua proyek tersebut. Dia juga dinilai terbukti memperkaya diri sendiri, pihak lain, dan korporasi.

Dudung dinilai terbukti memperkaya M Nazaruddin mellaui PT Anak Negeri, PT Anugrah Nusantara, dan Grup Permai senilai Rp 10,2 miliar, dari proyek rumah saksit pendidikan khusus Universitas Udayana. Hakim menyatakan, Dudung terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tindka Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

“Menyatakan terdakwa Dudung Purwadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi  secara bersama-sama dan berlanjut,” kata Sumpeno.‎‎

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim mempertimbangkan beberapa Hal yang meringankan dan memberatkan.
Untuk hal yang memberatkan, terdakwa tidak dukung program pemberantasan tindak pidana korupsi, perbuatan terdakwa akibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar. Perbuatan terdakwa yang tidak dapat dijadikan contoh bagi bawahan terdakwa dan pejabat lain dalam jabatan privat pada umumnya.

“Sementata yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit, tidak pernah dipidana, tidak menikmati uang terkati perkara ini, terdakwa telah kemblaikan uang kepada negara, dan tidak mempunyai penghasilan dan menjadi tulang punggung keluarga,” ujar hakim.

Dalam vonis ini, Majelis hakim mengabulkan permohonan pembukaan blokir 17 rekening bank milik mantan Dudung Purwadi. Selain itu, hakim mengabulkan pembukaan blokir dua sertifikat tanah atas nama Dudung.‎

“Menetapkan, mengabulkan permohonan terdakwa dan tim penasehat hukum terkait pembukaan blokir. Memerintahkan jaksa penuntut umum mengajukan  pembukaan blokir,” tutur hakim Sumpeno.

Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK. Sebelumnya, Dudung dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Atas vonis, Dudung menyatakan pikir-pikir. Hal yang sama juga diutarakan jaksa penuntut umum KPK.

TAGS : Kasus Korupsi Dudung Purwadi

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25436/Eks-Dirut-DGIK-Dudung–Divonis-4-Tahun-dan-8-Bulan-Penjara/

Hasil Survei Dibawah Jenderal Gatot, AHY Tak Ambil Pusing

Hasil Survei Dibawah Jenderal Gatot, AHY Tak Ambil Pusing

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Jakarta – Hasil survei nasional Poltracking Indonesia menempatkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di posisi teratas sebagai figur yang layak untuk mendampingi Presiden Jokowi di Pilpres 2019.

Menanggapi hal itu, AHY mengatakan, tidak ambil pusing dengan hasil survei tersebut. Menurutnya, hasil survei bukan semata-mata sebagai tolak ukur.

“Saya bergerak di tengah masyarakat selama ini bukan semata-mata mengejar nilai survei, saya ingin berkontribusi,” kata AHY, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/11).

Intinya, kata AHY, dirinya ingin berproses sebaik-baiknya tanpa harus memikirkan elektabilitas berdasarkan hasil survei. Putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat itu lebih percaya terhadap penilai rakyat.

“Saya termasuk orang yang selalu percaya diri dalam arti positif tentunya, Saya ingin semakin melengkapi diri dengan pemahaman Indonesia, dengan berbagai kompleksitas keunikan dari Aceh sampai Papua,” terangnya.

Diketahui, berdasarkan hasil survei nasional Poltracking Indonesia dalam simulasi tujuh kandidat calon wakil presiden untuk Jokowi, Gatot menempati posisi teratas dengan 16,4 persen, sedangkan AHY di posisi kedua dengan 16 persen.

TAGS : Hasil Survei Jenderal Gatot Nurmantyo Agus Yudhoyono

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25431/Hasil-Survei-Dibawah-Jenderal-Gatot-AHY-Tak-Ambil-Pusing/