Kebohongan Flynn Soal Rusia, Trump Terancam Dimakzulkan?

Kebohongan Flynn Soal Rusia, Trump Terancam Dimakzulkan?

Trump dan Putin berjabat tangan di puncak KTT APEC (Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via Reuters)

Jakarta –  Mantan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat Michael Flynn menyatakan siap bersaksi bahwa dirinya telah diperintah Donald Trump untuk melakukan kontak dengan Rusia sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat.

Flynn juga mengaku telah berbohong  kepada Biro Investigasi Federal (FBI) soal kontak yang dilakukannya itu dengan Duta Besar Rusia Sergei Kislyak.

Sementara itu, jaksa mengatakan bahwa Flynn telah berkonsultasi dengan seorang pejabat senior pada tim peralihan kepresidenan Donald Trump sebelum ia berkomunikasi dengan duta besar tersebut.

Flynn pada Jumat muncul dalam persidangan di pusat kota Washington. Ia menjadi anggota pertama pemerintahan Trump yang menyatakan bersalah melakukan kejahatan, yang terungkap dari penyidikan oleh kantor penasihat khusus AS soal dugaan upaya Rusia untuk mempengaruhi pemilihan presiden AS pada 2016.

Flynn, yang merupakan mantan jenderal Angkatan Darat dan anggota tim kampanye Trump, mengakui bahwa ia memberikan sejumlah keterangan palsu kepada FBI soal percakapannya dengan Duta Besar Kilsyak sebelum Trump menjabat sebagai presiden.

Jika laporan itu benar, Trump berada di posisi yang tidak nyaman setelah ia membantah ada persekongkolan antara tim kampanyenya dan Moskow. Dan Dia  diancam hukuman penjara hingga lima tahun

Atas insiden itu, saham dan nilai tukar dolar AS menurun secara tajam setelah laporan ABC News tersebut. Indeks S&P jatuh 1,2 persen sementara dolar turun 0,4 persen.

Keputusan Flynn untuk bekerja sama dalam penyidikan yang dipimpin Penasihat Khusus Robert Mueller menandai perkembangan besar dalam penyelidikan, yang telah membayang-bayangi pemerintahan Trump sejak presiden asal Partai Republik itu mulai menjabat. Gedung Putih mengatakan bahwa pengakuan bersalah yang disampaikan Flynn pada Jumat itu hanya melibatkan Flynn sendiri.

Jika terbukti bahwa Trump memerintahkan Flynn untuk berbohong kepada FBI soal kontak yang dilakukannya dengan pejabat-pejabat Rusia, tindakan itu akan dianggap sebagai kejahatan. Namun, sejumlah pakar hukum tidak sepakat soal apakah presiden yang sedang berkuasa itu bisa dikenai dakwaan.

Banyak pihak mengatakan bahwa satu-satunya hukuman yang jelas bisa diterapkan kepada seorang presiden yang melakukan tindakan hukum adalah pemakzulan oleh Kongres. Menurut UUD AS, pemakzulan memerlukan suara dukungan mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat dan dua-pertiga suara dukungan di Senat. (Reuters/Ant)

 

TAGS : Donald Trump Amerika Serikat Rusia

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25657/Kebohongan-Flynn-Soal-Rusia-Trump-Terancam-Dimakzulkan-/

Hanya 10 Bulan, 69.029 WNI Ke Malaysia Melalui Nunukan

Hanya 10 Bulan, 69.029 WNI Ke Malaysia Melalui Nunukan

Ilustrasi tenaga kerja terampil

Nunukan – Dalam kurun waktu Januari hingga Oktober 2017, tercatat sebanyak 69.029 Warga Indonesia menyeberangi Negara Malaysia melalui Nunukan, Kalimantan Utara.  Data itu disampaikan   Kantor Imigrasi Nunukan, Kalimantan Utara berdasarkan jumlah WNI yang menyeberang ke Negeri Sabah secara legal atau memiliki dokumen (paspor).

Kepala Unit Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Internasional Tunon Taka Kabupaten Nunukan, Nasution menyatakan, namun  banyak juga yang  menyeberang tanpa menggunakan paspor atau ilegal melalui jalur tikus di Pulau Nunukan maupun Pulau Sebatik yang berlangsung hampir setiap hari khususnya saat ada kapal dari Parepare (Sulsel).

Sebanyak 69.029 WNI yang menyeberang secara legal tersebut masing-masing laki-laki sebanyak 40.600 orang, dan perempuan sebanyak 28.429 orang. Nasution menyebutkan selama 2017 jumlah WNI yang menyeberang ke Negeri Sabah melalui Kabupaten Nunukan cukup tinggi diperkirakan mencapai ratusan ribu orang termasuk ilegal.

Khusus WNI yang berangkat secara legal pada Januari 2017 (6.958 orang), Februari 2017 (5.710), Maret 2017 (6.989), April (6.062), Mei (5.993), Juni (7.040), Juli (8.970), Agustus (7.370), September (7.065), Oktober (6.872) sehingga total mencapai 69.029 orang.

Berdasarkan data pemberangkatan tersebut, pada musim liburan sekolah di Indonesia WNI banyak menyeberang ke Negeri Sabah. Namun sebagian besar WNI berangkat untuk mengunjungi sanak keluarganya atau bekerja.

Nasution mengutarakan, WNI yang berangkat ke Malaysia melalui wilayah kerjanya sebagian besar berasal dari Sulsel dan Sulbar serta sebagian kecil dari Sultra atau NTT. (Ant)

TAGS : Tenaga Kerja Imigrasi Malaysia

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25656/Hanya-10-Bulan-69029-WNI-Ke-Malaysia-Melalui-Nunukan/

Mantan Penasihat Trump Dituding Berbohong Soal Rusia

Mantan Penasihat Trump Dituding Berbohong Soal Rusia

Mantan Penasihat Keamanan Amerika Serikat, Michael Flynn

Washington- Michael Flynn, mantan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, didakwa berbohong atau membuat keterangan palsu kepada Federal Investigasi (FBI) terkait percakapan duta besar Rusia untuk Amerika Serikat.

Dakwaan itu merupakan perkembangan dalam penyidikan terhadap dugaan hubungan dengan Rusia yang membayang pemerintahan Presiden Donald Trump. Kantor Penasihat Khusus mengatakan Flynn didakwa memberikan keterangan palsu.

Kantor itu menyelidiki tuduhan bahwa Rusia mencampuri pemilihan presiden AS pada 2016 serta kemungkinan persekongkolan dengan tim kampanye Trump. Kantor tersebut mengatakan bahwa persidangan Flynn dijadwalkan berlangsung pada Jumat.

Flynn, yang merupakan mantan jenderal Angkatan Darat, diperkirakan akan mengaku bersalah. Ia tiba di pengadilan di pusat kota Washington pada Jumat pagi. Para pengacara Flynn belum dapat dimintai komentar.

Flynn merupakan sosok utama dalam penyidikan yang dipimpin oleh Penasihat Khusus Robert Mueller itu. Flynn dipecat dari jabatan di Gedung Putih pada Februari karena menyesatkan posisi Wakil Presiden Mike Pence soal percakapannya dengan duta besar Rusia.

Ia merupakan mantan penasihat senior kedua untuk Trump yang dikenai dakwaan dalam penyelidikan.Penyidikan Mueller beserta sejumlah anggota kongres mengenai kasus itu telah membayangi pemerintahan Trump sejak presiden asal Partai Republik itu mulai menjabat pada 20 Januari.

Menurut dokumen tertanggal 30 November, Flynn juga didakwa berbohong soal ia meminta duta besar Rusia Sergei Kislyak untuk membantu penundaan pemungutan suara di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa yang dianggap bisa membahayakan posisi Israel.

Moskow telah membantah kesimpulan yang ditarik lembaga-lembaga intelijen AS bahwa Rusia ikut campur dalam kampanye pemilihan presiden dalam upaya menambah perolehan suara bagi Trump. Trump juga membantah bahwa timnya melakukan persekongkolan dengan Rusia. (Ant/Reuters)

TAGS : Donald Trump Amerika Serikat Rusia

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25654/Mantan-Penasihat-Trump-Dituding-Berbohong-Soal-Rusia/

Sistem Politik Komunis China Tidak akan Diekspor

Sistem Politik Komunis China Tidak akan Diekspor

Presiden China, Xi Jinping, juga sekretaris jenderal Partai Komunis China Cenral Committee dan ketua Komisi Militer Pusat, menghadiri sebuah pertemuan besar dalam rangka memperingati 90 tahun berdirinya Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) di Aula Besar Rakyat Di Beijing, China, 1 Agustus 2017 ( Foto:Xinhua)

Beijing – Presiden China Xi Jinping menegaskan tidak akan mengekspor sistem politik berhaluan komunis yang dianut oleh negaranya. Hal itu ditempuh untuk meningkatkan citra global, serta mengambil peran internasional yang lebih tegas.

Alih-alih mengeskpor ideologi komunisnya, Xi mengungkapkan China akan fokus pada pembangunan untuk memakmurkan negaranya terlebih dahulu. Demikianlah caranya agar dunia mengenal China lebih dekat.

“Kami tidak akan mengimpor model negara lain, dan tidak akan mengekspor model China (ke negara lain),” kata Xi dikutip dari Xinhua.

“Kami akan memberi lebih banyak kesempatan bagi dunia melalui pembangunan yang kami lakukan,” ujarnya.

Sebelumnya, saat berbicara dalam Kongres Partai Komunis China pada Oktober lalu, Xi Jinping yakin di bawah kekuasaannya China akan memperoleh kebanggan dan kemakmuran.

Dia juga sekaligus meminta Partai Komunis, yang memiliki 89 juta kader, meningkatkan citra supaya tampak lebih baik.

Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, China sukses memperluas kebijakan luar negerinya. Namun, pengaruh China di bidang bisnis, akademik, dan politik, mendorong pebisnis asing mulai menjaga jarak, sebab khawatir dengan nuansa Partai Komunis yang makin kentara.

TAGS : China Komunis

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25651/Sistem-Politik-Komunis-China-Tidak-akan-Diekspor/

Pelecehan Seksual Anak di India Makin Mengkhawatirkan

Pelecehan Seksual Anak di India Makin Mengkhawatirkan

Aksi masyarakat di India menginginkan tegakkan hukum terkait kasus pelecehan seksual

Delhi – Pelecehan seksual yang menimpa anak-anak di India makin mengkhawatirkan. Penelitian terbaru menyebutkan, pelecehan seksual terjadi setiap 15 menit sekali.

Dikutip dari BBC, dalam kasus yang baru-baru ini terjadi, dua orang paman tega menghamili keponakannya sendiri yang masih berusia 10 tahun. Tidak hanya itu, bocah malang itu juga dipaksa melahirkan.

Berdasarkan catatan Biro Kriminal Nasional, jumlah pelecehan seksual di India menunjukkan peningkatan sejak 2014. Pada 2014 silam, jumlah pelecehan seksual anak berjumlah 89.423 kasus, kemudian pada 2015 ada 94.172 kasus, dan 2016 meningkat hingga 106.958 kasus.

India adalah negara dengan jumlah pelecehan seksual anak terbesar di dunia. Jumlah itu tidak seberapa, karena masih banyak orang yang enggan mengungkap kasusnya,” ujar wartawan BBC Geeta Pandey di Delhi, Jumat (1/12).

Menurut survey Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak India pada 2007 silam, 53 persen anak mengaku telah dilecehkan secara seksual oleh terdekat mereka, seperti orang tua, kerabat, dan guru sekolah.

TAGS : Pelecehan seksual India Anak dan Perempuan

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25650/Pelecehan-Seksual-Anak-di-India-Makin-Mengkhawatirkan/

Dugaan Keterlibatan Zumi Zola, KPK Geledah Kantor Gubernur Jambi

Dugaan Keterlibatan Zumi Zola, KPK Geledah Kantor Gubernur Jambi

Ilustrasi Penyidik KPK

Jakarta – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan penggeledahan di Kantor Gubernur Jambi, Zumi Zola sejak pukul 13.30 WIB untuk mencari bukti lainnya, Jumat (1/12). Ini terkait dugaan suap pengesahan APBD setempat tahun anggaran 2018.

Zumi Zola diketahui sebelumnya sempat menyampaikan rencana pendapatan daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi. Sementara diketahui jika DPRD Provinsi Jambi menyetujui rencana pendapatan daerah pada APBD 2018 Pemprov Jambi pada Senin 27 November 2017.‎

RAPBD tersebut disetujui oleh DPRD Jambi menjadi Rp 4.218.021.674.599 atau bertambah sebesar Rp902.080.760.557dari RAPBD sebelumnya. Peningkatan anggaran itu diputuskan dalam Sidang Paripurna DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Jambi H.Cornelis Buston di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi.

“Siang ini dilakukan penggeledahan di Kantor Gubernur Jambi. Kegiatan dilakukan sejak jam 13.30 dan saat ini masih berlangsung,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jumat (1/12/2017) petang.

Tak hanya Kantor Zumi Zola, penyidik juga melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda. Yakni Kantor DPRD Jambi dan Kantor Setda Jambi. Sebab itu, ‎Febri belum bisa mengatakan hasil yang didapat penyidik dari penggeledahan tersebut.

“Kami juga menggeledah kanto DPRD Jambi dan kantor Setda Provinsi Jambi. Karena tim masih dilapangan jadi belum bisa disampaikan hasil dari penggeledahan tersebut,” terang Febri.‎

Penyidik sebelumnya ‎pada Kamis 30 November 2017, juga mengeledah tiga lokasi berbeda. Ketiga lokasi itu yakni, Kantor PUPR Provinsi Jambi, dan dua rumah tersangka dalam kasus ini yakni Plt Kadis PUPR Arfan (ARN) dan Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik (EM).

Dari penggeledahan itu, tim mengamankan sejumlah bukti. Salah satunya terkait dokumen penggaran dan catatan-catatan keuangan.‎

“Untuk penggeledahan kemarin, Penyidik menyita dokumen terkait anggaran dan catatan-catatan keuangan,” tandas Febri.

Pimpinan KPK sebelumnya memastikan bahwa pihaknya terus mengembangkan kasus ini dan mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat. Termasuk diduga Zumi Zola.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengamini pembahasan APBD itu melibatkan pihak eksekutif, pemrov Jambi yang dikomandoi Zumi dan legislatif, DPRD Jambi.‎ “Itu kan format umum yah legislatif eksekutif dimana mana biasa itu,” ujar Saut di kantornya, Jakarta, Jumat (1/12/2017) petang.

‎Meski demikian, kata Saut, pihaknya tak akan gegabah dalam mengusut pihak-pihak yang terlibat dalam rasuah tersebut. Saut pun menjawab diplomatis saat disinggung soal panggilan pemeriksaan untuk Zumi Zola.

“Nanti dulu nanti dulu kita enggak boleh abuse,” imbuh Saut.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan sebelumnya memastikan bahw apihaknya sedang mendalami ‎ada tidaknya perintah dari Zumi Zola kepada tiga pejabat Pemprov Jambi untuk `mengguyur` DPRD agar hadir dan mengesahkan APBD Jambi tahun 2018. ‎

Pendalaman dan pengembangan terus dilakukan mengingat tim KPK masih `menyebar` di lapangan atau disekitaran lokasi terjadinya praktik suap tersebut. “Perkembangan kasus masih sangat, kemungkinannya masih banyak,” ujar Basaria, di kantor KPK, Jakarta, Rabu (29/11/2017).‎

Selain pihak eksekutif dan legislatif, lembaga antikorupsi juga mendalami keterlibatan pihak swasta. Pun termasuk swasta yang sebelumnya rekanan Pemprov Jambi dan menjadi `sponsor` suap ‎Rp 6 miliar terkait pengesahan APBD Provinsi Jambi tahun 2018.

“Pencarian dilakukan pada  ke pihak swasta yang sebelumnya rekanan Pemprov Jambi. Karena kumpulkan uang sebanyak ini tidak mungkin hanya satu orang tapi beberapa,” ungkap Basaria.‎

Namun, Basaria belum mau mengungkapnya secara detail mengenai pihak-pihak asal swasta yang ikut berkontribusi memberikan uang suap.‎ Basaria juga belum mau mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam alur pemberian suap para rekanan Pemrov Jambi tersebut. Pun termasuk saat disinggung soal sepak terjang pihak swasta bernama Asrul.

Asrul yang ikut ditangkap tim satgas KPK di Jambi pada Selasa (28/11/2017) disebut-sebut merupakan kolega dekat Gubernur Zumi Zola. Asrul disebut-sebut merupakan pihak yang menjembatani pengumpulan uang dari pihak swasta untuk kepentingan pengesahan APBD Provinsi Jambi tahun 2018.

Dalam aksinya, lelaki yang berdomisili di Jakarta itu diduga berkoordinasi dengan sejumlah pihak. Salah satunya, ditenggaraiKepala Badan Penghubung Daerah Provinsi (BPDP) Jambi di Jakarta, Amidi.

Diduga, Amidi yang kemudian menuruskannya ke sejumlah pejabat Pemprov Jambi. Salah satunya diduga Plt Kadis PUPR Pemprov Jambi, Arfan.

Arfan yang kini sudah berstatus tersangka sebelumnya diamankan tim Satgas KPK di kediamannya di Jambi. Saat menangkap Arfan, tim menemukan uang Rp 3 miliar yang tersimpan dalam dua koper besar warna hitam.

Tak hanya menyatroni rumah Arfan, tim juga mendatangi kantor Dinas PUPR. Saat itu, tim menemukan Rinie selaku staf PUPR yang notabenya anak buah Arfan, sedang memegang berkas di depan alat penghancur kertas.

Seperti diketahui, KPK baru menetapkan empat tersangka terkait kasus dugana suap tersebut. Yakni ‎Anggota DPRD Jambi Supriyono yang diduga penerima suap. Kemudian tiga‎ anak buah Zola itu yakni,‎ Plt Sekda Erwan Malik; Plt Kadis PUPR, Arfan; dan Asisten III Bidang Administrasi (Asda) atau umum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Saifudin. ‎

Atas perbuatan itu, Supriyono yang diduga sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Arfan, Erwan Malik dan Saifuddin yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.‎

Penetapan tersangka itu atas pemeriksaan intensif dan gelar perkara pasca OTT di Jambi dan Jakarta pada Selasa (28/11/2017). ‎Dalam OTT itu, tim Satgas juga menyita uang sebesar Rp 4,7 miliar. ‎

Supriyono diduga menerima suap dari pihak Pemprov Jambi. KPK menduga selain uang yang ditemukan itu, sebelumnya sudah diberikan uang Rp 1,3 miliar ke pihak DPRD Jambi. ‎Diduga, suap ini diberikan agar seluruh anggota DPRD Jambi dapat menghadiri rapat pengesahan RAPBD Jambi tahun 2018. ‎

TAGS : Suap Anggaran Jambi Zumi Zola

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25648/Dugaan-Keterlibatan-Zumi-Zola-KPK-Geledah-Kantor-Gubernur-Jambi/

Korsel Ragukan Kemampuan Rudal Korut

Korsel Ragukan Kemampuan Rudal Korut

Rudal Hwasong-15 milik Korea Utara yang diduga digunakan dalam peluncuran uji coba terbaru pada Rabu, 29 November 2017 (KCNA / Reuters)

Seoul – Kementerian unifikasi Korea Selatan mengatakan, pihaknya belum menganggap uji coba antarbenua baru (ICBM) Korea Utara melintasi garis merah, sebab ia masih meragukan kemampuan peluru kedali tersebut.

Korea Utara menembakkan rudal balistik ICBM pada Rabu (29/11), yang diklaim mampu menghantam seluruh daratan di Amerika Serikat. Pyongyang menyatakan bahwa mereka telah menyelesaikan kekuatan nuklir negara bagiannya.

Uji coba tersebut mengikuti tes rudal ICBM lainnnya pada Juli, Presiden Moon Jae-in mengatakan bahwa Korea Utara akan melintasi garis merah, jika menciptakan ICBM berujung nuklir. Melintasi ambang batas beresiko tindakan keras dari Amerika Serikat termasuk tindakan militer.

“Pemerintah tidak menggap uji coba terakhir Korea Utara menunjukkan kemampuan penuh untuk sebuah ICBM, termasuk teknologi entry-entry dan sistem panduan presisi. Seoul tidak memandang Utara  melintasi garis merah,” kata wakil juru bicara di kementerian, Lee Eugene dalam konferensi pers.

Lee mengatakan bahwa Korea Utara cenderung menahan diri dari provokasi tambahan untuk saat ini, jika tidak ada perubahan mendadak dalam situasi keamanan saat ini.

“Jika tidak ada perubahan ekstrim dalam situasi atau faktor eksternal lainnya, Korea Utara sangat mungkin menahan diri dari provokasi tambahan untuk sementara waktu. Bagi Korea Utara, faktor musiman dapat diperhitungkan,” katanya.

Kementerian tersebut mengatakan bahwa pihaknya tidak membeli klaim Korea Utara mengenai penyelesaian program senjata nuklirnya. “Pemerintah tetap teguh dalam melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara secara damai dengan masyarakat internasional,” kata Lee.

TAGS : Korea Selatan Korea Utara ICBM

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25644/Korsel-Ragukan-Kemampuan-Rudal–Korut/

KPK Tindaklanjuti Kabar Adik Gamawan Fauzi Dapat Ruko

KPK Tindaklanjuti Kabar Adik Gamawan Fauzi Dapat Ruko

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti soal  pemberian ruko kepada ‎Adik mantan Mendagri Gamawan Fauzi, Azmin Aulia.  Pemberian ruko oleh Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos itu sebelumnya diungkapkan terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam persidangan.

“Setiap pengakuan, kami harus follow up dong. Dikroscek lagi. Pengakuan belum tentu bisa jadi sebuah fakta,” ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantor KPK Jakarta, Jumat (1/12/2017) petang.

Saut memastikan pihaknya akan mengembangkan tentang aliran uang proyek pengadaan e-KTP yang diterima sejumlah pihak, seperti yang diutarakan Andi Narogong. Dalam proses pengembangan itu, ‎kata Saut, KPK akan membandingkan keterangan Andi dengan keterangan saksi-saksi yang lain. Selain itu, KPK akan mencocokan keterangan Andi dengan bukti yang dimiliki KPK.

“Bisa jadi itu betul, tapi akan kami dalami lebih lanjut apa yang dia (Andi) katakan dalam persidangan,” ujar Saut.

Dalam sidang pemeriksaan terdakwa, Andi Narogong sebelumnya menyebut bahwa Gamawan Fauzi mendapat jatah atau fee dari pengusaha yang dimenangkan dalam lelang proyek e-KTP. Namun, pemberian fee disampaikan melalui Azmin Aulia.

Dikatakan Andi, Azmin diberikan sebuah ruko di Grand Wijaya, Kebayoran, Jakarta Selatan. Selain itu, diberikan sebidang tanah. Kedua aset tersebut diberikan oleh Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos. PT Sandipala merupakan salah satu anggota konsorsium yang dimenangkan saat proses lelang proyek e-KTP.

TAGS : e-KTP Azmin Aulia Gamawan Fauzi

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25645/KPK-Tindaklanjuti-Kabar-Adik-Gamawan-Fauzi-Dapat-Ruko/

Fahri: Klaim KPK soal Kejujuran itu Dusta

Fahri: Klaim KPK soal Kejujuran itu Dusta

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah

Jakarta – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menggugat klaim “kejujuran” yang selama ini menjadi slogan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, slogan soal kejujuran yang dilakukan KPK hanya sebatas klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Klaim lembaga negara soal kejujuran itu dusta: Mana perhitungan 2,3 T. Mana kasus #Century 6,7T Kenapa sumber waras henti? Kenapa Reklamasi stop? Kenapa RJ lino 2 tahun bebas?” kata Fahri, melalui akun twitternya, di @fahrihamzah, Jumat (1/12).

Hal itu menanggapi “Fastival Anak Jujur 2” yang akan digelar KPK, di Gedung KPK, Sabtu (2/12). “Besok, 2/12 ada Festival Anak Jujur 2 di Gedung Penunjang KPK. Selain hadir, kamu bisa pasang profpic lewat twibbon:” demikian undangan yang ditulis melalui twitter KPK di @KPK_RI.

Fahri berpesan, agar seluruh elemen bangsa dan aparat penegak hukum khususnya KPK bercermin terhadap hukum agama. Dimana, keadilan harus menjadi yang utama bagi penegak hukum.

“Nabi Muhammad SAW menutup aib orang, mari kita bercermin pada hukum agama…jangan pakai kampanye korupsi untuk menebar kebencian yg mendorong aparat hukum berbuat tidak adil… keadilan lah yg membuat masyarakat disiplin bukan balas dendam,” terangnya.

TAGS : Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah KPK

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25640/Fahri-Klaim-KPK-soal-Kejujuran-itu-Dusta/

Ketum PPP Dukung Bawaslu dan Polri Petakan Potensi Rawan Pilkada

Ketum PPP Dukung Bawaslu dan Polri Petakan Potensi Rawan Pilkada

Ketum PPP, Romahurmuziy

Jakarta – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangun (PPP) M Romahurmuziy (Romi) mendukung penuh langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Polri yang telah merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

“Ini adalah langkah antisipatif setelah melihat perkiraan keadaan. Bahwa apa yang terjadi di DKI juga rawan terulang di beberapa tempat,” kata Romi saat Halaqah Ulama se Jawa Tengah untuk Kemaslahatan Rakyat di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (1/12).

Anggota Komisi XI DPR RI ini menjelaskan meskipun Pilkada serentak 2018 hanya di lakukan di 171 daerah, namun jumlah pemilih yang terlibat mencapai 87 persen dari pemilih pada Pemilu 2014 lalu.

“Karena lima provinsi penyumbang suara terbesar ikut Pilkada. Jawa Barat, Jateng, Jatim, Sumut, Sulsel. Sehingga kerawanan itu pada titik kontestasi, di mana kontestasi pemilih-pemilih terbesar turut serta,” jelasnya.

Besarnya jumlah pemilih dalam Pilkada 2018 dikhawatirkan tidak sebanding dengan jumlah aparat keamanan yang ada, terutama kepolisian. Ia mencontohkan, dalam kasus Pilkada DKI, Polda Metro Jaya haru meminta bantuan dari Polda Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk pengamanan.

“Besok tidak bisa, karena pengamanan ibu kota tidak bisa ditarik dari Jakarta. Jabar, Jateng, Jatim ada Pilkada sendiri-sendiri. Jadi pem BKO an menjadi sulit. Cukupilah dengan dirimu sendiri, kira-kira begitulah,” paparnya.

Atas dasar itu, Romi meminta pada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak dalam Pilkada untuk menjaga situasi yang kondusif dengan berkompetisi dengan sehat.

“Kita harus meletakkan Pilkada sebgai sebuah perayaan demokrasi. Bukan tempatnya menjadikan Pilkada sarana mencaci, menjatuhkan awan denga segala cara dan kita tidak boleh menggunakan pilkada sebagai ajang meningkatkan eskalasi ketegangan diantara saudara sebangsa setanah air,” tegasnya.

Selain itu, Romi meminta semua pihak menyaring dan mencek semua informasi yan beredar, terutama yang bersumber dari media sosial. Karena banyak media sosial yang faliditasnya dipertanyakan.

“Karena saat ini ada ratusan ribu bahkan jutaan situs yang diproduksi untuk mereproduksi hoax. Atau berita palu,” katanya.

Sebelumnya, Bawaslu RI merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018, Selasa (28/11). Tiga provinsi dinilai memiliki kerawanan paling tinggi, Provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi memiliki nilai kerawanan atau indeks antara 3,00 sampai 5,00.

“Tiga provinsi yang dikategorikan tinggi nilai kerawanannya ialah Papua, Maluku, dan Kalimantan Barat,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Sosialisasi Bawaslu RI Muhammad Afifuddin.

Sementara, 14 provinsi lain yang juga akan menggelar Pilkada 2018 dikategorikan memiliki kerawanan sedang, dengan nilai antara 2,00 hingga 2,99.

Berturut-turut yaitu Sumatera Utara (2,86); Sulawesi Tenggara (2,81); Kalimantan Timur (2,76); Maluku Utara (2,71); Nusa Tenggara Timur (2,70); Jawa Tengah (2,68), serta Sumatera Selatan (2,55).

Selanjutnya, Nusa Tenggara Barat (2,54); Sulawesi Selatan (2,53); Jawa Barat (2,52); Riau (2,46); Lampung (2,28); Bali (2,19), serta Jawa Timur (2,15).

TAGS : Pilkada 2018 Ketum PPP Romahurmuziy

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25642/Ketum-PPP-Dukung-Bawaslu-dan-Polri-Petakan-Potensi-Rawan-Pilkada/