Setya Novanto Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Setya Novanto Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Ketua DPR, Setya Novanto

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan proses penyidikan atau P21 ‎‎tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, Setya Novanto. Selanjutnya penyidik menyerahkan berkas dan tersangka ke penuntut umum.

“Perkembangan proses penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka SN sudah selesai dan dinyatakan lengkap atau P21,” ujar Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha‎, melalui pesan singkat, Selasa (5/12/2017) malam.

Penuntut umum selanjutnya memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menyusun surat dakwaan dan kemudian melimpahkannya ke pengadilan. Tak lama lagi, Novanto akan duduk di kursi pesakitan untuk diadili.

“Selanjutnya aspek formil penyerahan tersangka dan berkas dari penyidik ke JPU akan diproses lebih lanjut,” tutur Priharsa.

Sementara itu, Novanto enggan komentar saat dikonfirmasi awak media seusai menjalani penandatanganan berkas di KPK. Ketua DPR RI yang membawa sebundel dokumen itu enggan mengkonfirmasi pertanyaan awak media dan memilih memasuki mobil tahanan.

Sementara itu, Kuasa Hukum Novanto, Fredrich Yunadi saat dikonfirmasi terpisah

mengungkapkan bahwa dirinya sempat diminta penyidik KPK untuk mendampingi kliennya menandatangani berkas yang telah lengkap alias P21. Akan tetapi Fredrich tak hadir.

“Penyidik KPK tadi telepon saya, minta saya harus hadir ke KPK untuk dampingi SN dalam rangka P21,” ujar Fredrich.‎

Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP untuk kedua kalinya. Novanto diduga telah menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.

Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun dari proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. ‎Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Usai ditetapkan tersangka, Novanto kembali melayangkan gugatan praperadilan ke PN Jaksel. Sidang gugatan sedianya digelar pada 30 November 2017. Namun, tim biro hukum tak hadir saat itu. Sidang itu akhirnya ditunda hingga 7 Desember 2017.

TAGS : Setya Novanto KPK e-KTP

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25849/Setya-Novanto-Segera-Duduk-di-Kursi-Pesakitan/

Ini Alasan KPK Tolak Kader Golkar Jenguk Setya Novanto

Ini Alasan KPK Tolak Kader Golkar Jenguk Setya Novanto

Ketua DPR, Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP

Jakarta – Sejumlah kader Partai Golkar maupun anggota DPR tak diperkenankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membesuk Ketua DPR Setya Novanto yang telah mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) sejak dua pekan lalu. Penolakan itu dilakukan demi kelancaran ‎penanganan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

“Pokoknya demi proses kelancaran proses penanganan perkara. Secara umum begitu,” ucap Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di kantor KPK, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Namun, Priharsa enggan menjelaskan secara detail mengenai hal tersebut.‎ Yang jelas, kata Priharsa, nama-nama kader Golkar maupun anggota DPR yang telah diajukan kuasa hukum Novanto telah ditolak penyidik KPK.‎ Meski demikian, Priharsa mengaku tak mengetahui nama-nama para pihak yang ingin membesuk.

“Untuk detailnya tak bisa disampaikan. Kan ada pertimbangan penyidik. Siapa-siapa saja yang dapat jenguk. Sampai saat ini ada permohonan masuk dan ditolak,” tandas Prihara.‎

Kuasa hukum Setnov, Fredrich Yunadi sebelumnya menyatakan penyidik KPK belum memberikan izin kepada kader Partai Golkar maupun anggota DPR untuk menjenguk kliennya. Dikatakan Fredrich, dirinya sudah mengajukan nama-nama kader Golkar yang ingin bertemu dengan Novanto kepada penyidik KPK sejak 23 November 2017 lalu.

Novanto diketahui sudah dua pekan mendekam di Rutan KPK. Sejauh ini baru keluarga dan tim kuasa hukum yang diperkenankan menjenguk tersangka korupsi proyek pengadaan e-KTP itu.

TAGS : Setya Novanto KPK Kasus e-KPK

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25848/Ini-Alasan-KPK-Tolak-Kader-Golkar-Jenguk-Setya-Novanto/

Tak Mampu Hadirkan Saksi di Kasus Richard, Hakim Ultimatum Jaksa

Tak Mampu Hadirkan Saksi di Kasus Richard, Hakim Ultimatum Jaksa

Persidangan terdakwa pemalsuan dokumen lahan kelapa sawit Christoforus Richard di PN Jaksel.

Jakarta – Sudah enam kali berturut-turut Jaksa dari Kejaksaan Agung‎ tak juga berhasil menghadirkan para saksi ke persidangan kasus pengusaha kelapa sawit, Christoforus Richard. Hal itu membuat majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan geram.

Dalam persidangan yang digelar di PN Selatan, Jakarta, Selasa (5/12/2017), Ketua Majelis Hakim, Kartim Chaeruddin mengultimatum Jaksa agar dapat menghadirkan para saksi ke persidangan.

‎”Majelis memberikan waktu sekali lagi,” tegas Ketua Majelis Hakim, Chatim Chaeruddin.‎

Kuasa hukum Richard, Sirra Prayuna mengungkapkan, sikap Jaksa tersebut sangat merugikan kliennya. Pasalnya, baru enam orang saja yang mampu dihadirkan Jaksa dari 11 kali persidangan dan 42 saksi yang diagendakan.

“Jaksa membangun dengan alasan sedemikian rupa tanpa ada alasan yang jelas.‎ Ini kan soal hak azazi manusia,” ungkap Sirra.

Atas sikap Jaksa tersebut, Sirra berharap majelis hakim mengabulkan permohonan penangguhan penahanan kliennya. “Kami berharap majelis hakim mengabulkan,” tutur Sirra.

Kasus ini semula merupakan perkara perdata yang telah dimenangkan Richard ditingkat kasasi. Namun, Richard justru dipidanakan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Oleh jaksa, Richard didakwa atas kasus pemalsuan dokumen berupa akta dua bidang tanah seluas 6,9 hektar dan 7 hektar milik PT Nusantara Raga Wisata. Richard diganjar melanggar pasal 263 KUHP.

“Ini harus menjadi catatan bagi pihak kejaksaan untuk profesional. Sesungguhnya jaksa sedang diuji profesionalismenya,” tandas Sirra.

TAGS : Pengadilan Pemalsuan Dokumen Kelapa Sawit

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25845/Tak-Mampu-Hadirkan-Saksi-di-Kasus-Richard-Hakim-Ultimatum-Jaksa/

Kasus Aqua Jadi Ujian Independensi KPPU

Kasus Aqua Jadi Ujian Independensi KPPU

Kantor KPPU

Jakarta – Independensi Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang akan segera mengambil keputusan dalam sidang dugaan persaingan usaha dengan terlapor satu PT Tirta Investama dan terlapor dua PT Balina Agung Perkasa selaku distributor Aqua dalam bulan ini akan diuji.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio berharap KPPU sebagai lembaga negara harus menjaga independensi dan jangan sampai digunakan oleh satu pihak untuk menyerang pihak lain dalam rangka persaingan bisnis. “Berita-berita negatif sepanjang persidangan ini jangan sampai mempengaruhi independensi putusan Majelis KPPU, karena kredibilitas KPPU dipertaruhkan disini,” ujar Agus di Jakarta, Selasa (5/12/2017)

Agus yang terus memantau kasus ini sejak awal mengaku ada yang berbeda dengan kasus-kasus serupa yang juga disidangkan di KPPU. Pemberitaan mengenai kasus yang berawal dari laporan satu toko yang diturunkan statusnya ini menjadi liar di media massa, dengan sangat gencar dan massif seolah-olah ada tangan kuat yang menopang untuk terus menyudutkan Aqua sebagai terlapor. Tercatat lebih dari 200 berita yang menyudutkan PT Tirta Investama muncul secara sistematis sepanjang persidangan.

“Saya kok merasa ada yang janggal dengan pemberitaan yang beredar di media masa dalam kasus ini. Jika biasanya KPPU mengeluarkan press release setelah ada putusan, untuk kasus Aqua ini, hampir sepanjang persidangan selalu ada berita yang menyudutkan Aqua selaku terlapor,” kata Agus.

“Yang lebih anehnya lagi, berita-berita tersebut mengaku bersumber dari rilis KPPU dan investigator KPPU sebagai narasumber tunggal. Rilis yang beredar itu tidak pernah ada di website resmi. KPPU harus bisa menjelaskan masalah ini karena jelas ada yang janggal,” tambah Agus.

Hal senada juga diungkapkan oleh Pengacara Tirta Investama, Rikrik Rizkiyana yang menyebutkan bahwa sepanjang jalannya sidang pihaknya melihat hanya beberapa wartawan yang meliput, namun tiba-tiba bermunculan berita yang menyerang Tirta Investama dengan hanya mengutip investigator KPPU.

“Selama jalannya persidangan, kami hanya melihat hanya ada dua atau tiga wartawan yang hadir, kok bisa beritanya massif yang menyerang klien kami tanpa pernah di konfirmasi kebenarannya kepada kami selaku kuasa hukum. Ini tidak berimbang,” kata Rikrik.

Rikrik menambahkan, dari rangkaian persidangan terungkap bahwa dari jutaan pedagang air mineral, hanya ada satu Toko yang diturunkan statusnya dari Stat Outlet ke Wholesaler, itupun karena ada masalah lain antara toko dan distributor. Jadi tidak terbukti adanya tindakan masif dan terkoordinasi di seluruh wilayah operasi Tirta Investama di Indonesia.

Pengamat Ekonomi Faisal Basri saat dihadirkan sebagai saksi ahli pada persidangan juga secara tegas menyatakan bahwa kasus persaingan usaha AMDK ini terlalu kecil untuk diurus KPPU.

“Saat ini ada lebih dari 700 perusahaan produsen air minum dalam kemasan dan selama ini tidak pernah ada hambatan untuk masuk ke industri ini,” tegas Faisal.

TAGS : KPPU Persaingan usaha Aqua

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25847/Kasus-Aqua-Jadi-Ujian-Independensi-KPPU/

PPP Minta Ridwan Kamil Tak Beri Harapan Palsu

PPP Minta Ridwan Kamil Tak Beri Harapan Palsu

Ketum PPP Romahurmuziy dan Ridwan Kamil

Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Ridwan Kamil tegas dalam menentukan calon wakil gubernur (Cawagub) untuk mendampingi dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat (Jabar) 2018 mendatang.

Ketum PPP Romahurmuziy (Romi) mengatakan, ketegasan Emil sangat dibutuhkan seluruh partai yang menyatakan dukungan pada Pilkada Jabar 2018. Hal itu agar tidak memberikan harapan palsu kepada partai pendukung.

“Sudah selayaknya Kang Emil menetapkan siapa yang duduk di sana (wagub). Sehingga tidak memberikan ketidakpastian yang berlarut-larut dan itu mengurangi waktu sosialisasi,” kata Romi, di sela kegiatan Halaqah Ulama PPP Se-Jawa Barat, Bandung, Selasa (5/12).

Romi meminta, agar Emil memutuskan Cawagub tanpa melalui konvensi. Pasalnya, waktu pendaftaran yang semakin mepet membuat sosialisasi menjadi tidak maksimal.

“Karena waktu sosialisasi yang maksimal adalah sebelum penetapan dan pendaftaran calon. Kalau sudah pendaftaran calon dan pengaturan alat peraga itu sudah semakin ketat,” kata Romi.

Sehingga, lanjut Romi, jangan sampai konvensi ini digunakan Kang Emil untuk melepaskan diri dari janji kepada semua partai yang telah menyatakan dukungan. Sebab, PPP sudah sepakat akan menyandingkan kadernya, Uu Ruzhanul Ulum, sebelum SK dukungan diberikan kepada Emil.

“Beliau menyampaikan keinginan-keinginan untuk bersinergi dengan kami, salah satu bentuknya adalah meletakkan kader PPP sebagai calon wakil gubernur. Ternyata yang saya terima informasinya, beliau menjanjikan hal yang sama kepada semua partai politik untuk mendapatkan dukungan,” terang Romi.

TAGS : Pilkada 2018 Pilgub Jabar Ridwan Kamil

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25846/PPP-Minta-Ridwan-Kamil-Tak-Beri-Harapan-Palsu/

HAM PBB Sebut Tragedi Rohingya Sebagai Insiden Genosida

HAM PBB Sebut Tragedi Rohingya Sebagai Insiden Genosida

Etnis Rohingya (Foto: Fred Dufour/AFP)

New York – Kepala hak asasi manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) meminta untuk melakukan investigasi internasional terhadap pelanggaran Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya. Ia memperingatkan kemungkinan adanya unsur genosida dalam kekerasan tersebut.

Di sebuah sesi khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengenai pelanggaran terhadap Rohingya, Zeid Ra`ad Al Hussein mengutuk serangan diskriminasi dan penganiayaan selama puluhan dekade

Tindakan keras yang dipimpin tentara Myanmar memaksa sekitar 620.000 orang melarikan diri dari negara bagian Rakhine utara dan melintasi perbatasan ke kamp-kamp kumuh di Bangladesh dalam beberapa bulan terakhir.

Militer Myanmar membantah tuduhan PBB dan pemerintah Amerika Serikat bahwa mereka telah melakukan pembersihan etnis  Rohingya.

Meski begitu, Zeid mengutuk kebijakan yang menolak memberikan kewarganegaraan kepada etnis Rohingya selama beberapa dekade, bersamaan dengan diskriminasi dan pemisahan yang tidak manusiawi.

Ia menggambarkan kekerasan dan pelecehan tersebut sangat mengerikan, termasuk tuduhan pembunuhan dengan tembakan acak yang membabi buta, pemukulan hingga mati dan pembakaran rumah yang masih dihuni.

Ia juga menyebut kerugian fisik atau mental yang serius, termasuk anak-anak,  penyiksaan dan pemerkosaan, pemindahan paksa dan penghancuran desa secara sistematis.

“Dengan bukti seperti ini, dapatkah seseorang mengesampingkan bahwa unsur genosida dalam kasus?” Zeid bertanya kepada 47 anggota dewan tersebut.

Ia meminta Majelis Umum PBB untuk meluncurkan mekanisme impartial dan independen baru, untuk bekerja di samping misi pencarian fakta yang telah dikirim oleh kantornya.

Pada Maret HAM menyetujui misi pencari fakta untuk menyelidiki dugaan kejahatan oleh aparat keamanan, khususnya di Rakhine. Demikian wartakan AFP, Selasa (5/12).

TAGS : Myanmar Bangladesh Rohignya PBB HAM

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25843/HAM-PBB-Sebut-Tragedi-Rohingya-Sebagai-Insiden-Genosida/

Kasih Napas Penghormatan Terakhir kepada Novanto

Kasih Napas Penghormatan Terakhir kepada Novanto

Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar Priyo Budi Santoso

Jakarta – Dewan Kehormatan Partai Golkar menyarankan agar seluruh kader memberikan kesempatan napas penghormatan yang terakhir kepada Setya Novanto selaku Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar.

Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar Priyo Budi Santoso meminta, kepada seluruh kader Partai Golkar berpikir jernih dan elegan untuk mengikuti mekanisme yang berlaku di parati.

“Saya bicara dari pikiran jernih, lebih baik memberikan napas penghormatan terakhir kepada Novanto, saya kira itu lebih baik dan elegan,” kata Priyo, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/12).

Hal itu menanggapi adanya desakan dari sejumlah kader Partai Golkar untuk segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk menggantikan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP dan menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kata Priyo, alangkah baiknya jika seluruh kader mematuhi hasil keputusan pleno Partai Golkar. Sebab, pleno Partai Golkar merupakan hasil keputusan yang harus ditaati.

“Khusus berbagai desakan tentang Munaslub, saya mendukung agar itu dilakukan setelah hasil praperadilan Novanto. Saya menyarankan kepada seluruh kader dan jajaran Partai Golkar menjalankan keputusan rapat pleno itu,” tegas Priyo.

Diketahui, hasil rapat pleno Partai Golkar memutuskan terkait posisi Novanto sebagai Ketum Partai Golkar dan Ketua DPR akan dibahas setelah hasil praperadilan yang sedang berjalan. Selain itu, hasil pleno tersebut juga memutuskan Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketum Golkar.

TAGS : Ketum Golkar Setya Novanto Presiden Jokowi

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25842/Kasih-Napas-Penghormatan-Terakhir-kepada-Novanto/

HAM PBB Sebut Insiden Rohingya Insiden Genosida

HAM PBB Sebut Insiden Rohingya Insiden Genosida

Etnis Rohingya (Foto: Fred Dufour/AFP)

New York – Kepala hak asasi manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) meminta untuk melakukan investigasi internasional terhadap pelanggaran Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya. Ia memperingatkan kemungkinan adanya unsur genosida dalam kekerasan tersebut.

Di sebuah sesi khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengenai pelanggaran terhadap Rohingya, Zeid Ra`ad Al Hussein mengutuk serangan diskriminasi dan penganiayaan selama puluhan dekade

Tindakan keras yang dipimpin tentara Myanmar memaksa sekitar 620.000 orang melarikan diri dari negara bagian Rakhine utara dan melintasi perbatasan ke kamp-kamp kumuh di Bangladesh dalam beberapa bulan terakhir.

Militer Myanmar membantah tuduhan PBB dan pemerintah Amerika Serikat bahwa mereka telah melakukan pembersihan etnis  Rohingya.

Meski begitu, Zeid mengutuk kebijakan yang menolak memberikan kewarganegaraan kepada etnis Rohingya selama beberapa dekade, bersamaan dengan diskriminasi dan pemisahan yang tidak manusiawi.

Ia menggambarkan kekerasan dan pelecehan tersebut sangat mengerikan, termasuk tuduhan pembunuhan dengan tembakan acak yang membabi buta, pemukulan hingga mati dan pembakaran rumah yang masih dihuni.

Ia juga menyebut kerugian fisik atau mental yang serius, termasuk anak-anak,  penyiksaan dan pemerkosaan, pemindahan paksa dan penghancuran desa secara sistematis.

“Dengan bukti seperti ini, dapatkah seseorang mengesampingkan bahwa unsur genosida dalam kasus?” Zeid bertanya kepada 47 anggota dewan tersebut.

Ia meminta Majelis Umum PBB untuk meluncurkan mekanisme impartial dan independen baru, untuk bekerja di samping misi pencarian fakta yang telah dikirim oleh kantornya.

Pada Maret HAM menyetujui misi pencari fakta untuk menyelidiki dugaan kejahatan oleh aparat keamanan, khususnya di Rakhine. Demikian wartakan AFP, Selasa (5/12).

TAGS : Myanmar Bangladesh Rohignya PBB HAM

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25843/HAM-PBB-Sebut-Insiden-Rohingya-Insiden-Genosida/

KPK Pastikan Incar Politikus PDIP Rudi Erawan

KPK Pastikan Incar Politikus PDIP Rudi Erawan

Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan saat menjadi saksi sidang di Pengadilan Tipikor

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menindaklanjuti fakta yang berkembang persidangan suap proyek pengadaan jalan di Kementerian PUPR. Termasuk soal penerimaan uang terhadap Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan senilai ‎Rp6,1 miliar.

“Info-info penting yang muncul di persidangan, pastinya tidak akan diabaikan,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2017).

Terkait upaya mendalami informasi itu, penyidik KPK berencana akan mendalaminya langsung politikus PDI Perjuangan tersebut. Penyidik lembaga antikorupsi berencana memanggil Rudi.‎ “Jadi Semua informasi yang muncul di sidang akan dianalisis,” tegas Priharsa.

Dalam persidangan terdakwa Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary terungkap penerimaan uang terhadap Rudi Erawan sebesar Rp 6,1 miliar secara bertahap. ‎Oleh tangan kanan Amran, Imran S Djumadil, Rudi disebut telah menerima uang dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.

Penerimaan uang itu langsung diberikan oleh Imran kepada politikus PDI Perjuangan itu di Delta Spa Pondok Indah. Saat di Delta Spa, kata Imran, dirinya memberikan uang kepada Rudi sebesar Rp 3 miliar. ‎

“Saya menyerahkan (uang) di Delta Spa Pondok Indah. Saya belum pernah pergi ke sana, saya justru tahu dari Pak Rudi. Saya janjian sama Pak Rudi di sana,” ungkap Imran di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu.

Selain itu, Rudi juga disebut menerima Rp 2,6 miliar, Rp 500 juta, dan Rp 200 juta.
Menurut Imran, pemberian uang itu atas permintaan Rudi. Dimana Rudi meminta kepada Amran untuk membantunya memberikan dana kampanye. Atas atensi Rudi itu, Amran  kemudian meminta bantuan kepada Abdul Khoir.‎

“Pak Rudi telepon sama Amran, minta dibantu untuk dana kampanye. Lalu Amran telepon saya menceritakan (permintaan Rudi) itu dan menanyakan apakah Abdul Khoir bisa bantu,” ujar Imran.

TAGS : Suap Proyek Kementerian PUPR PDIP

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25841/KPK-Pastikan-Incar-Politikus-PDIP-Rudi-Erawan/

Proses Penyidikan Tersangka Setya Novanto Rampung

Proses Penyidikan Tersangka Setya Novanto Rampung

Tersangka kasus dugaan Korupsi, Setya Novanto saat akan menjalani pemeriksaan di KPK. (Foto:Rangga Tranggana/jurnas.com)

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan proses penyidikan tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto. Saat ini lembaga antikorupsi sedang menyusun surat dakwaan Ketua DPR RI tersebut.

Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugara mengatakan, saat ini berkas belum dilimpahkan pihaknya ke pengadilan. “Berkas untuk SN belum dilimpahkan ke persidangan,” ucap Priharsa di kantornya, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut ‎jika pihaknya sedang menyusun surat dakwaan perkara dugaan korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto. Selain menyusun surat dakwaan, tim Biro Hukum KPK juga sedang mempersiapkan semua jawaban dan bukti-bukti untuk menghadapi sidang gugatan praperadilan Setya Novanto.

“Masih dikerjakan,” kata Agus Rahardjo‎ melalui pesan singkat.‎‎

Dikatakan Agus, pihaknya sedang mempersiapkan dengan baik surat dakwaan dan berkas jawaban praperadilan. “Dua-duanya kita siapkan dengan baik, prapid dan penyelesaian berkas,” ujar dia.

Disinggung apakah berkas Novanto akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor sebelum sidang praperadilan Novanto digelar, Agus belum dapat memastikannya.‎ “Belum tentu, masih dimonitor progresnya,” pungkas Agus.

Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP untuk kedua kalinya. Novanto diduga telah menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.

Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun dari proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. ‎Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pascapenetapan tersangka itu, Novanto kembali melayangkan gugatan praperadilan ke PN Jaksel. Sidang gugatan sedianya digelar pada 30 November 2017. Namun, tim biro hukum tak hadir saat itu. Sidang itu akhirnya ditunda hingga 7 Desember 2017.

TAGS : KPK Penyidikan Setya Novanto

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25837/Proses-Penyidikan-Tersangka-Setya-Novanto-Rampung/