Pemimpin Gereja Katolik Minta Hormati Status Quo Yerusalem

Pemimpin Gereja Katolik Minta Hormati Status Quo Yerusalem

Paus Fransiskus memimpin sebuah misa di Katedral St Mary di Yangon, Myanmar (Foto: Via Sky News)

Yerusalem – Pemimpin Gereja Katolik, Paus Fransiskus meminta semua pihak menghormati status quo Yerusalem. Demikian disampaikan menjelang pengumuman penting Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang disebut akan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

“Saya tidak bisa membungkam keprihatinan mendalam saya atas situasi yang telah muncul dalam beberapa hari ini. Pada saat yang sama, saya sangat mengharapkan semua orang untuk menghormati status quo kota, sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa yang relevan,” kata paus dalam pidato mingguannya.

Seruan dari pemimpin Gereja Katolik sedunia asal Argentina itu setelah berkomunikasi dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, melalui telepon. Demikian penjelasan yang diberikan pihak Vatikan.

Yerusalem adalah kota yang unik, suci bagi orang Yahudi, Kristen dan Muslim. Itu adalah rumah bagi situs yang dianggap suci oleh pengikut dua agama monoteis utama,” tambahnya, dilansir Reuters Kamis (7/12)

Yerusalem, kata paus, memegang panggilan khusus untuk perdamaian. “Saya berdoa kepada Tuhan bahwa ini dipertahankan dan diperkuat, demi Tanah Suci, Timur Tengah dan seluruh dunia, dan kebijaksanaan dan kehati-hatian itu berlaku,” katanya.

Paus menambahkan bahwa mempertahankan status quo itu penting agar tidak menambahkan unsur ketegangan baru ke dunia yang sudah tidak stabil yang diliputi oleh begitu banyak konflik yang kejam”.

TAGS : Yerusalem Amerika Serikat Paus Francis Israel

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25906/Pemimpin-Gereja-Katolik-Minta-Hormati-Status-Quo-Yerusalem/

Presiden Palestina Tolak AS Jadi Mediator Perundingan

Presiden Palestina Tolak AS Jadi Mediator Perundingan

Presiden Amerika, Donald Trump (Foto: AFP / Saul Loeb)

Yerusalem – Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam keputusan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Ia mengatakan pimpinan Palestina menolak untuk mengakui tindakan kontroversial Presiden Donald Trump.

Pada Rabu (6/12) Abbas mengatakan Amerika Serikat tidak dapat lagi menjadi mediator dalam perundingan damai Israel-Palestina. Ia menyebut Yerusalem akan tetap menjadi ibukota abadi bagi Negara Palestina.

Komentarnya merupakan tanggapan atas pengumuman Trump yang sebelumnya mengatakan bahwa AS secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan akan memulai proses pemindahan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

“Ini adalah hadiah untuk Israel,” kata Abbas dalam sebuah pidatonya di televisi, menambahkan bahwa langkah Trump mendorong pendudukan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina.

Israel menduduki Yerusalem Timur pada akhir Perang 1967 dengan Suriah, Mesir dan Yordania; bagian barat kota suci telah diduduki dalam perang Arab-Israel 1948.

Pendudukan Israel di Yerusalem Timur secara efektif menempatkan seluruh kota di bawah kendali Israel secara de facto. Yurisdiksi Israel dan kepemilikan Yerusalem, meski tidak diakui oleh masyarakat internasional. Warga Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibukota negara mereka di masa depan.

“Keputusan Presiden Trump tidak akan mengubah realitas kota Yerusalem dan tidak akan memberikan legitimasi kepada Israel mengenai masalah ini,” kata Abbas.

“Kami akan mencapai kemerdekaan nasional,” katanya dilansir Al Jazeera, Kamis (7/12)

TAGS : Yerusalem Amerika Serikat Israel Mahmoud Abbas

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25910/Presiden-Palestina-Tolak-AS-Jadi-Mediator-Perundingan/

Soal Ujian Semester tentang Khilafah Akhirnya Ditarik Kemenag

Soal Ujian Semester tentang Khilafah Akhirnya Ditarik Kemenag

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI Kamarrudin Amin (foto: Jurnas)

Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) akhirnya menarik soal ujian akhir semester (UAS) ganjil kelas XII mata pelajaran Fiqih, di salah Madrasah Aliyah (MA) Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Soal yang berisi tentang khilafah itu dicabut, dan seluruh siswanya diharuskan mengulang kembali ujian mata pelajaran tersebut.

“Soal itu dicabut dan diganti dengan soal yang lain, yang akan diujikan tersendiri dalam ujian susulan.” Kata Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kamaruddin Amin, di Jakarta, Rabu (6/12).

Kamaruddin menjelaskan soal-soal itu disusun oleh guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). MGMP adalah organisasi guru mata pelajaran yang dibentuk sebagai forum komunikasi untuk memecahkan masalah pelaksanaan tugas guru sehari-hari di sekolah.

Kewenangan guru untuk menyusun soal ujian diatur dalam Pasal 63 dan 64 PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta Pasal 1 PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

“Penyusunan soal ujian semester dilakukan oleh guru sebagai bagian dari penilaian kompetensi profesionalismenya,” terangnya.

Implementasi kebijakan penyusunan soal ujian bisa bervariasi di masing-masing daerah. Menurut Kamaruddin, ada soal yang dibuat MGMP Provinsi dan berlaku untuk satu provinsi. Ada juga soal yang disusun oleh MGMP Kabupaten/Kota yang berlaku untuk satu Kabupaten/Kota.

“Adapun soal ujian Fiqh Kelas XII yang memuat pertanyaan tentang khilafah ini disusun oleh MGMP Provinsi,” terangnya.

Materi tentang pemerintahan Islam menjadi salah satu bahasan silabus mata pelajaran Fiqh Kelas XII. Namun, titik tekan dari materi ini sebenarnya adalah pada aspek sejarah. Materinya menjelaskan tentang sejarah pemerintahan Islam setelah Nabi wafat, mulai dari Khulafaur Rasyidin hingga Turki Utsmani.

Keberadaan materi ini tidak menjadi masalah, bila mampu dijelaskan secara tuntas oleh para guru. Jika dikupas dari sisi sosiologis dan antropologis, misalnya, maka para siswa bisa mendapatkan wawasan terkait dinamika sistem pemerintahan dalam sejarah Islam.

Persoalannya, kata Kamaruddin, tidak semua guru memiliki pemahaman yang sama tentang materi ajar seputar khilafah. Hal ini berisiko terjadinya kekeliruan perspektif dalam pembuatan soal, terutama di daerah.

TAGS : Pendidikan Radikalisme Khilafah Kemenag Toleransi Viral

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25900/Soal-Ujian-Semester-tentang-Khilafah-Akhirnya-Ditarik-Kemenag/

Pemuda Jaman Now Kurang Kesempatan Berpolitik

Pemuda Jaman Now Kurang Kesempatan Berpolitik

Rapat Kerja dengan Stakholder Pengembangan Pemuda

Jakarta – Kemenpora prihatin dengan berkurangnya kesempatan berpolitik yang dimiliki pemuda di jaman sekarang (now). Hal demikian dikemukakan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora, DR Asrorun Ni’am Sholeh, Rabu (6/12), pada Workshop Koordinasi Strategis Lintas Sektoral Bidang Pelayanan Kepemudaan yang diselenggarakan oleh Deputi II Kemenpora di Hotel Sunlake, Sunter, Jakarta Utara.

Dia mengatakan, perkembangan jaman now, ternyata banyak peraturan pemerintah yang tidak mengarusutamakan kepemudaan. “Misalnya dalam kesempatan berpolitik untuk mencalonkan anggota DPP, usia minimum adalah 30 tahun. Ini menunjukkan kesempatan berpolitik kaum muda menjadi berkurang,” tegasnya.

Menurut dia, pelayanan kepemudaan melibatkan banyak aktor, sehingga diperlukan upaya sinergi lintas bidang atau sektor untuk membagi tugas dan kewenangan agar tidak tumpang tindih.

Hal senada dikemukakan Sesdep II, Bidang Pengembangan Pemuda, Imam Gunawan. Dengan kondisi yang terjadi sekarang, bisa dikatakan kalau hak kaum muda telah dirampok. Ini sangat disayangkan.

“Dulu, ada pemuda atau pemuda yang berusia belasan tahun, sekitar 16 tahun, bisa menjadi anggota DPR. Ini membuktikan bahwa ada pemuda yang usianya di bawah 30 tahun, ternyata memiliki kualitas yang jempolan. Kita tak mau kaum muda yang ternyata pintar, harus dikebiri,” tegas Imam.

Karenanya dia berharap banyak dari Perpres No 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayan Kepemudaan. “Perpres ini merupakan awal dimulainya era baru dalam pelayanan kepemudaan. Perpres ini yang akan menggerakkan segenap pemangku kepentingan menuju target capaian pelayanan terukur yang hasilnya untuk meningkatkan kemampuan pemuda. Peningkatan kapasitas pemuda merupakan hal penting untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam berbagai sektor,” ujar Imam,

Terkait dengan hal tersebut, Deputi Pemberdayaan Pemuda, Prof Faisal Abdullah mensinyalir, pembatasan terhadap pemuda di bidang politik sudah berlangsung selama 7 tahun belakangan ini. “Kondisi seperti itu disinyalir sudah berlangsung selama 7 tahun terakhir. Ini menunjukkan telah terjadi kerakusan terhadap kaum muda dalam berkiprah.”

Karenanya dia berharap koordinasi lintas sektoral pelayanan kepemudaan dapat memperhatikan hak-hak pemuda. Mulai dari pemberdayaan, hingga pengembangan pemuda.

Sementara itu Dr Subandi Sardjoko dari Bappenas menjelaskan, ke depan, hanya pemuda yang memiliki kreativitas tinggi yang bakal mampu melawan perkembangan jaman.

“Ke depan, tenaga ahli semacam teler, tidak akan dianggap lagi. Liat saja sekarang, jalan tol tak lagi memakai tenaga manusia. Begitu juga dengan bidang pekerjaan yang lain. Pemuda yang memiliki kreativitas tinggi yang nantinya mampu melawan perkembangan jaman,” tukas Subandi.

TAGS : pemuda politik

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25903/Pemuda-Jaman-Now-Kurang-Kesempatan-Berpolitik/

Mahmoud Abbas Kecam Yerusalem Ibu Kota Abadi Palestina

Mahmoud Abbas Kecam Yerusalem Ibu Kota Abadi Palestina

Bendera Israel berkibar di depan Kubah masjid Shakhrah dan kota Yerusalem (AFP/Thomas Coex)

Yerusalem – Presiden Palestina, Mahmoud Abbas mengecam keputusan Washington untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Ia mengatakan bahwa pihaknya meniadakan hak Amerika Serikat untuk menjadi mediator dalam konflik Israel-Palestina.

Dilansir RT, Kamis (7/12), Abbas menolak keinginan Donald Trump. Ia mengatakan Yerusalem akan tetap menjadi ibukota abadi negara Palestina. 

“Langkah yang menyedihkan dan tidak dapat diterima ini dengan sengaja melemahkan semua upaya perdamaian. Ia menyatakan Amerika Serikat mengabaikan peran sponsor proses perdamaian yang telah mereka mainkan selama beberapa dekade terakhir,” kata Abbas dalam pidatonya.

Langkah Amerika Serikat tidak hanya membahayakan proses perdamaian Israel-Palestina, tapi juga akan menyebabkan perang tanpa akhir dalam skala internasional,” jelas Abbas .

Hamas, yang mengendalikan jalur Gaza juga  mengatakan kebijakan Amerika Serikat tersebut tidak akan mengubah status Kota Suci di wilayah itu. “Keputusan Trump tentang Yerusalem tidak akan berhasil mengubah fakta bahwa Yerusalem adalah tanah Muslim Arab,” kata seorang juru bicara Hamas, seperti dikutip AFP.

Menjelang pengumuman Trump, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mengatakan orang-orang Palestina tahu bagaimana menanggapi dengan benar pengabaian perasaan dan tempat suci mereka.

“Keputusan itu tidak akan mengubah fakta sejarah dan geografi. Justru kebijakan tersebut dapat memicu tanggapan marah dari orang-orang Palestina yang berujung pemberontakan,” kata Haniyeh.

Haniyeh menambahkan bahwa ia berhubungan dengan pemimpin Gerakan Fatah dan Presiden otoritas Palestina Mahmoud Abbas untuk membahas situasi tersebut. Kedua pemimpin sepakat memobilisasi orang-orang Palestina untuk menentang keputusan Gedung Putih tersebut.

Hamas  menyerukan demonstrasi bersar-besaran pada Jumat (8/12) sebagai “hari kemarahan”. Meskipun sudah ada demonstrasi sporadis di wilayah Palestina setelah pengumuman Amerika Serikat

“Ada bentrokan kecil di Tepi Barat dan juga kami mendengar bahwa ada beberapa demonstrasi di Yerusalem Timur. Tapi besok, Jumat (8/12) di Yerusalem Timur, dan juga di bagian lain Tepi Barat dan Gaza akan terjadi demonstrasi besar-besaran,” kata seorang koresponden Mohammad Al-Kassim kepada RT.

TAGS : Yerusalem Amerika Serikat Mahmoud Abbas Israel

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25907/-Mahmoud-Abbas-Kecam-Yerusalem-Ibu-Kota-Abadi-Palestina/

Dana CSR untuk PTN Capai Rp300 Miliar

Dana CSR untuk PTN Capai Rp300 Miliar

Menteri Riset dan Dikti Mohamad Nasir (foto: Humas Kemristekdikti)

Jakarta – Dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang masuk melalui pemerintah untuk perguruan tinggi negeri (PTN) seluruh Indonesia, sudah mencapai Rp300 miliar. Kontribusi dari sektor industri tersebut, diperuntukkan bagi mahasiswa kurang mampu namun memiliki kemampuan akademik yang cukup baik, dalam bentuk beasiswa.

Jumlah Rp300 miliar bukan angka besar. Apalagi menurut keterangan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir, Rp300 miliar adalah total CSR yang baru dikumpulkan dari 20 perusahaan.

“Sumbangannya bermacam-macam, ada yang memberi sumbangan Rp5 miliar, Rp2 miliar, Rp10 miliar, dan Rp15 miliar. Tanggal 11 nanti, akan ada penyerahan lagi sekitar Rp15 miliar untuk mahasiswa Indonesia,” kata Menteri Nasir di sela-sela acara ‘Malam Anugerah Kemahasiswaan Tahun 2017’, di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (6/12) malam.

Terkait peruntukan, berdasarkan penuturan Menteri Ristekdikti, CSR dibagikan kepada sepuluh PTN setiap tahunnya. Dan, setiap PTN menerima dana yang dialokasikan untuk 200 hingga 400 siswa kurang mampu dan berprestasi.

“Nah untuk jumlah per mahasiswa tergantung skema masing-masing perguruan tinggi,” terang Nasir.

Hingga akhir 2017, baru 60 PTN dari total 122 PTN se-Indonesia yang mendapatkan manfaat CSR pendidikan dari sektor industri. Menristekdikti menargetkan, sampai 2019 mendatang, setidaknya ada 100 PTN juga bisa memperoleh hal yang sama.

TAGS : Pendidikan Kemristekdikti CSR Beasiswa

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25899/Dana-CSR-untuk-PTN-Capai-Rp300-Miliar/

Suap APBD Jambi, KPK Dalami Keterlibatan Zumi Zola

Suap APBD Jambi, KPK Dalami Keterlibatan Zumi Zola

Gubernur Jambi Zumi Zola (Jambipos-online.com)

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menindaklanjuti informasi dan bukti keterlibatan Gubernur Jambi, Zumi Zola dalam kasus suap Rp6 miliar pengesahan APBD Provinsi Jambi tahun 2018. Apalagi pelaksana tugas Sekda Jambi Erwan Malik sudah membeberkan peran Zumi Zola dalam kasus suap itu.

“Tentu semua informasi yang kita dapat akan kita dalami,” tegas Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Pengakuan anak buah Zumi itu akan disandingkan dan divalidasi dengan pengakuan pihak-pihak lain atau barang bukti yang sebelumnya telah disita dari sejumlah tempat. Termasuk barang bukti yang diamankan saat menggeledah kantor Gubenur Jambi.

“Itu masih perlu kita kroscek lebih lanjut,” kata Febri.

Guna mendalami dugaan itu, penyidik KPK hari ini memeriksa tujuh orang saksi di Polda Jambi. Mereka yang diperiksa seluruhnya merupakan anggota DPRD Jambi.‎

KPK memeriksa 7 orang saksi dari unsur anggota DPRD Jambi,” tandas Febri.

Usai diperiksa KPK Selasa lalu, Erwan mengatakan sudah memberikan informasi soal keterlibatan Zumi Zola dalam korupsi berjamaah itu.

“Saya sudah kooperatif, sudah terbuka dengan penyidik,” ungkap Erwan.

Namun, Erwan enggan merincinya lebih lanjut. “Tanya sama penyidik ya,” terangnya.‎

Zumi Zola diketahui sebelumnya sempat menyampaikan rencana pendapatan daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi. Lalu DPRD Provinsi Jambi menyetujui rencana pendapatan daerah pada APBD 2018 Pemprov Jambi pada Senin 27 November 2017.

RAPBD tersebut disetujui oleh DPRD Jambi menjadi Rp4,2 triliun atau bertambah sebesar Rp902 miliar dari APBD sebelumnya. Peningkatan anggaran itu diputuskan dalam Sidang Paripurna DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi.

Kasus ini terungkap dari OTT yang dilakukan KPK pada Selasa (28/11). Total ada Rp 4,7 miliar yang diamankan KPK dari jumlah yang seharusnya Rp 6 miliar.

Duit suap ini diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi. Pemberian uang dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan RAPBD Jambi 2018. 

Sebab, sebelumnya diduga sejumlah anggota DPRD berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018. Ini karena tidak adanya jaminan dari pihak Pemprov soal duit pelicin itu.

KPK manangkap 16 orang, empat orang sudah ditetapkan jadi tersangka. Antara lain anggota DPRD Jambi Supriono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PU Arfan, dan Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifudin. Selain itu, KPK juga menangkap pengusaha bernama Asrul yang disebut orang kepercayaan sang gubernur.

Asrul disebut-sebut pihak yang menjembatani pengumpulan uang dari pihak swasta untuk kepentingan pengesahan APBD Provinsi Jambi tahun 2018. 

Dalam aksinya, lelaki yang berdomisili di Jakarta itu diduga berkoordinasi dengan sejumlah pihak. Salah satunya, ditenggarai Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi (BPDP) Jambi di Jakarta, Amidi. Diduga, Amidi yang kemudian menuruskannya ke sejumlah pejabat Pemprov Jambi. Salah satunya diduga Plt Kadis PUPR Pemprov Jambi, Arfan. 

TAGS : Zumi Zola Suap APBD Jambi KPK

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25901/Suap-APBD-Jambi-KPK-Dalami-Keterlibatan-Zumi-Zola/

Bupati Rokan Hulu Dipenjara di Lapas Sukamiskin

Bupati Rokan Hulu Dipenjara di Lapas Sukamiskin

Tersangka kasus suap DPRD Riau Johar Firdaus mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK (Foto: Antara)

Jakarta – Perkara suap pengesahan RAPBD Riau 2014 dan RAPBD Riau 2015 yang menjerat Johar Firdaus dan Suparman telah berkekuatan hukum tetap. Kedua terpidana suap itu pun dieksekusi ke Lapas Sukamiskin, Bandung pada hari ini, Rabu (6/12/2017).

“Dilakukan eksekusi pada Johar dan Suparman setelah kasasi, KPK menerima putusan tanggal 30 November 2017 lalu‎ dan hari ini, dilakukan eksekusi di Lapas Sukamiskin,” ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Terkait kasus ini, Suparman yang merupakan ‎Bupati Rokan Hulu ‎dan Johar yang juga mantan Ketua DPRD Riau itu ‎menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Dalam pengadilan tingkat pertama (PN Pekan Baru)  Johar telah ‎divonis bersalah menerima uang suap sebesar Rp 155 juta ‎dan dijatuhi hukuman 5tahun dan enam bulan penjara serta denda Rp 200 juta.

Ditingkat banding hukuman Johar dikurangi setahun. Kemudian d‎alam putusan kasasi, MA menghukum Johar dengan hukuman penjara selama 6 tahun dan denda Rp 200 juta.

Rabu pagi tadi, Johar dipindahkan dari ‎Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Sedangkan, ‎Suparman menyambangi Lapas Sukamiskin untuk menjalani hukuman. Sejak Selasa (5/12/2017) lalu, Suparman sudah berada di Bandung bersama dengan kuasa hukumnya, Eva Nora.

TAGS : Rokan Hulu Suap Anggaran KPK

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25898/Bupati-Rokan-Hulu-Dipenjara-di-Lapas-Sukamiskin/

Bupati Rokan Hulu dan Eks Ketua DPRD Riau Penjara di Lapas Sukamiskin

Bupati Rokan Hulu dan Eks Ketua DPRD Riau Penjara di Lapas Sukamiskin

ersangka kasus suap DPRD Riau Johar Firdaus mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK (Foto: Antara)

Jakarta – Perkara suap pengesahan RAPBD Riau 2014 dan RAPBD Riau 2015 yang menjerat Johar Firdaus dan Suparman telah berkekuatan hukum tetap. Kedua terpidana suap itu pun dieksekusi ke Lapas Sukamiskin, Bandung pada hari ini, Rabu (6/12/2017).

“Dilakukan eksekusi pada Johar dan Suparman setelah kasasi, KPK menerima putusan tanggal 30 November 2017 lalu‎ dan hari ini, dilakukan eksekusi di Lapas Sukamiskin,” ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Terkait kasus ini, Suparman yang merupakan ‎Bupati Rokan Hulu ‎dan Johar yang juga mantan Ketua DPRD Riau itu ‎menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Dalam pengadilan tingkat pertama (PN Pekan Baru)  Johar telah ‎divonis bersalah menerima uang suap sebesar Rp 155 juta ‎dan dijatuhi hukuman 5tahun dan enam bulan penjara serta denda Rp 200 juta.

Ditingkat banding hukuman Johar dikurangi setahun. Kemudian d‎alam putusan kasasi, MA menghukum Johar dengan hukuman penjara selama 6 tahun dan denda Rp 200 juta.

Rabu pagi tadi, Johar dipindahkan dari ‎Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Sedangkan, ‎Suparman menyambangi Lapas Sukamiskin untuk menjalani hukuman. Sejak Selasa (5/12/2017) lalu, Suparman sudah berada di Bandung bersama dengan kuasa hukumnya, Eva Nora.

TAGS : Rokan Hulu Suap Anggaran KPK

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25898/Bupati-Rokan-Hulu-dan-Eks-Ketua-DPRD-Riau-Penjara-di-Lapas-Sukamiskin/

Hanya Kasus Setya Novanto, KPK Periksa 99 Saksi

Hanya Kasus Setya Novanto, KPK Periksa 99 Saksi

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memeriksa puluhan saksi saat proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang menjerat Setya Novanto jadi pesakitan. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, sekitar 99 saksi yang sudah diperiksa penyidik dalam proses pemberkasan tersangka Ketua DPR RI tersebut.

“Sejak proses penyidikan ini dilakukan pemeriksaan terhadap sekitar 99 orang saksi,” ucap Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Dikatakan Febri, saksi-saksi tersebut berasal dari anggota maupun mantan anggota DPR, notaris, pengacara, hingga ‎pihak swasta yang merupakan anggota Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) penggarap proyek e-KTP. Selain saksi-saksi yang sudah didapat keterangannya, lanjut Febri, pihaknya juga telah memiliki sejumlah bukti, baik bukti yang ada di dalam maupun di luar negeri.

“Yang cukup banyak dari pihak swasta atau dari konsorsium yang diperiksa sebelumnya termasuk saksi baru,” tutur Febri.

Sebab itu, KPK sangat yakin menjerat Novanto jadi tersangka kasus tersebut. Berkas perkara Novanto telah lengkap dan langsung dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sore tadi.

“Kami yakin dengan kekuatan bukti yang kita ajukan di PN Jakpus dan akan diproses di persidangan Tipikor,” ujarnya.

Saat ini, kata Febri, pihaknya ‎menunggu penetapan majelis hakim dan jadwal persidangan perdana Ketua DPR RI tersebut. ‎”Jadi domain ada di PN Jakarta Pusat, kita tinggal tunggu penetapan majelis dan juga jadwal sidang,” tandas Febri‎. ‎

TAGS : Setya Novanto KPK

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/25895/Hanya-Kasus-Setya-Novanto-KPK-Periksa-99-Saksi/