Pelaku Video Porno Bocah dan Tante Akhirnya Tertangkap

Pelaku Video Porno Bocah dan Tante Akhirnya Tertangkap

Konferensi pers Kapolda Jabar (foto: Humas PPPA)

Jakarta – Kasus pedofilia kembali menggemparkan tanah air, setalah video porno berisi adegan intim seorang wanita dewasa berinisial IN dengan 3 orang anak berinisial DN (9 tahun), SP (11 tahun) dan RD (9 tahun), viral di jagat media sosial.

Menyikapi hal ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengecam pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan video tersebut. Utamanya, mereka yang mendanai, hingga melibatkan perempuan dan anak dalam video asusila itu.

“Saya meminta agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas video tersebut, serta dilakukan pembinaan, pendampingan dan pemulihan terhadap anak korban atau pelaku pornografi sesuai dengan PP nomor 40 Tahun 2011,” tegas Menteri Yohana, lewat siaran pers, Selasa (9/1) di Jakarta.

Berdasarkan keterangan Kapolda Jawa Barat, Agung Budi polisi telah berhasil meringkus enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu F sebagai otak pelaku kejahatan ini, CI, IM, SUS, HER, dan IN yang merupakan pemeran wanita di video.

Modus operandi yang dilakukan yaitu tindak pidana persetubuhan dan pencabulan, serta eksploitasi terhadap anak dibawah umur, dengan memproduksi dan menyebarluaskan pornografi melalui informasi elektronik.

Hasil identifikasi menemukan video itu diambil di dua hotel berbeda di Kota Bandung, Jawa Barat, dan terjadi sekitar April hingga Juni 2017 dan Agustus 2017. Produksi konten pornografi ini juga diduga didanai oleh warga Negara Kanada berinisial R dan N yang dikenal oleh tersangka F, melalui aplikasi media sosial Rusia, dengan total pendanaan sebesar Rp31 juta.

“Ada ancaman kejahatan jaringan internasional di sini. Para warga asing ini bisa di jerat Pasal 33 UU No.4 Tahun 2008 tentang Pornografi. Tersangka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar  rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah),” tutur Menteri Yohana.

TAGS : KPPPA Pornografi Pedofilia Bocah dan Tante

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27511/Pelaku-Video-Porno-Bocah-dan-Tante-Akhirnya-Tertangkap/

Sakit Komplikasi, Sekretaris Negara Irlandia Utara Mundur

Sakit Komplikasi, Sekretaris Negara Irlandia Utara Mundur

Sekretaris Negara Irlandia Utara

Jakarta – Sekretaris Negara Irlandia Utara James Brokenshire mengundurkan diri karena sakit pada Senin (08/01) waktu setempat.

Pria berusia 50 tahun tersebut mengatakan kepada Perdana Menteri Inggris Theresa May tentang pengunduran dirinya dalam sebuah surat, yang menyebut telah mendapat pengalaman luar biasa bisa bertugas di pemerintahan.

“Terlepas dari tantangan dan frustrasi besar yang dirasakan saat menjabat sebagai pejabat pemerintah Irlandia Utara, namun memiliki banyak potensi dan kita dapat menjadi positif mengenai apa yang dapat dicapai di tahun-tahun mendatang,” kata Brokenshire.

Dalam sebuah surat kepada Brokenshire, May mengatakan bahwa dia turut berduka mendengar komplikasi medis tersebut dan memuji kinerja bagus dari sang sekretaris.

“Saya sangat berharap bisa bekerja sama dengan Anda lagi saat Anda kembali sehat penuh,” tulis May.

Brokenshire memiliki lesi kecil di paru kanannya dan akan menjalani operasi dalam beberapa minggu mendatang. Dia diperkirakan akan pulih beberapa minggu setelahnya.

“Ini jelas waktu yang sulit untuk tidak hanya James tapi juga untuk Cathy, istri dan anak-anaknya, saya mengirimkan harapan terbaik untuknya dan seluruh keluarga Brokenshire. Saya percaya James akan menjalani operasi yang dia butuhkan dan akan sembuh total, “Kata Arlene Foster, Pemimpin Partai Demokrat Unionist.

“James meninggalkan peran dengan pengetahuan yang sangat mendalam tentang Irlandia Utara dan saya berharap bisa bekerja sama dengannya lagi di masa depan.”

Brokenshire men-tweet apresiasi untuk semua doa yang dia terima sejak pengumuman pengunduran dirinya.

“Saya benar-benar menghargai semua pesan kalian,” kata Brokenshire . “Berdiri di bawah akan memungkinkan saya untuk fokus sepenuhnya pada keluarga saya, kesehatan saya dan pulih dari operasi dengan cepat sehingga saya dapat kembali ke politik garis depan sedini mungkin. Tidak seperti bagaimana saya pikir saya akan menandai ulang tahun ke-50 saya!”

Brokenshire mengambil peran sebagai sekretaris negara pada bulan Juli 2016, beberapa minggu setelah pemungutan suara Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa. Dia sebelumnya menjabat sebagai menteri imigrasi di bawah mantan Perdana Menteri David Cameron.

Hingga saat ini pengganti Brokenshire belum diumumkan.

TAGS : Brokenshire Irlandia Utara Inggris

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27514/Sakit-Komplikasi-Sekretaris-Negara-Irlandia-Utara-Mundur-/

AS Bekukan Rp13,4 Triliun untuk Bantuan Keamanan ke Pakistan

AS Bekukan Rp13,4 Triliun untuk Bantuan Keamanan ke Pakistan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaiki Air Force One menuju KTT APEC di Danang, Vietnam pada tanggal 11 November 2017 (Reuters / Jonathan Ernst)

Washington – Departemen Pertahan Amerika Serikat (AS) pada Selasa (9/1) mengumumkan, pihaknya menangguhkan hampir USD1 miliar atau sekitar Rp13,4 triliun untuk bantuan keamanan ke Pakistan.

Juru bicara Pentagon, Kolonel Rob Manning mengatakan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk tahun 2017 menyediakan dana hingga USD900 juta atau sekitar Rp12 triliun untuk Pakistan di Dana Dukungan Koalisi, atau CSF.

“Jumlah itu ditangguhkan, bukan dibatalkan atau diprogram ulang, karena kami terus berharap Pakistan akan mengambil tindakan tegas terhadap kelompok teroris dan militan yang kami cari, tapinya nyatanya tidak,” kata Manning.

Manning mengatakan kelompok teror seperti Taliban dan Jaringan Haqqani, atau kelompok yang berencana melakukan aksi teror, seharusnya tidak lagi mendapat berlindung yang aman atau melakukan operasi dari Pakistan.

Meski begitu, Manning mengatakan bahwa AS akan terus melakukan negosiasi dan bekerja sama dengan pemerintah Pakistan. “Kami siap bekerja sama dengan Pakistan untuk memerangi kelompok teroris tanpa perbedaan,” katanya.

Hubungan Washington dan Islamabad mandek sejak Donald Trump bercikau di akaun Twitternya minggu lalu, “Betapa bodohnya AS memberikan miliaran dolar bantuan ke Pakistan.” Ia menuduh Islamabad menyediakan tempat yang aman bagi para teroris yang berperang di Afghanistan.

Tak berselang lama, Pakistan mengatakan,  AS juga perlu menunjukkan apresiasi kepada Islamabad yang memerangi terorisme dengan sebagian besar dari sumber dayanya sendiri sekitar USD120 miliar atau Rp 161 triliun dalam 15 tahun terakhir.

Pada Jumat (5/1) Menteri luar negeri Pakistan mengatakan AS telah gagal untuk bertindak sebagai sekutu dan telah mengubah Islamabad menjadi anak cambuk karena kekurangannya sendiri di Afghanistan.

“Kami tidak memiliki aliansi dengan Amerika Serikat. Ini bukan bagaimana bersikap baik,” kata Khawaja Muhammad Asif  dalam sebuah wawancara dengan media lokal.

 

TAGS : Pakistan Amerika Serikat

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27521/AS-Bekukan-Rp134-Triliun-untuk-Bantuan-Keamanan-ke-Pakistan/

Jokowi Sulit Reshuffle Airlangga, Ini Alasannya

Jokowi Sulit Reshuffle Airlangga, Ini Alasannya

Ilustrasi Reshuffle Kabinet Presiden Jokowi

Jakarta – Presiden Jokowi dinilai tidak mudah untuk mereshuffle atau mengganti Airlangga Hartarto sebagai menteri perindustrian. Apa alasannya?

Menurut Direktur Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas, Presiden Jokowi sangat membutuhkan keberadaan Golkar di Kabinet Kerja.

“Saya kira tidak mudah bagi Jokowi untuk mereshuffle Pak Airlangga, karena mereka saling membutuhkan, Pak Jokowi membutuhkan kesetiaan Golkar sepanjang kepemimpinannya,” kata Sirojudin, kepada Jurnas.com, Selasa (10/1).

Pun demikian dengan Airlangga, kata Sirojuddin, membutuhkan posisi strategis di pemerintahan. Sebab, dengan demikian bisa melakukan kontak langsung dengan pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi.

“Untuk memelihara kepentingan Pak Airlangga di internal DPP Golkar, kebiasaan Golkar adalah yang punya kontak langsung dengan pemerintah,” terangnya.

Namun, lanjut Sirojudin, Presiden Jokowi sebaiknya konsisten dengan janji politiknya saat kampanye Pilpres 2014 silam. Dimana, Jokowi berjanji menteri yang duduk di Kabinet Kerja dilarang untuk rangkap jabatan di partai.

Menurutnya, untuk menghindari opini negatif dari publik, maka sebaiknya Presiden Jokowi menempatkan Airlangga di posisi strategis pemerintah selain menteri.

“Kalau Pak Jokowi ingin hati-hati menghindari opini negatif publik, maka sebaiknya ditarik posisi Pak Airlangga. Menurut saya lebih elegan, pertama Pak Jokowi tetap konsisten dengan sikap politiknya, maka Pak Airlangga bisa memiliki jabatan lain,” saran Sirojudin.

TAGS : Presiden Jokowi Airlangga Hartarto Reshuffle Kabinet

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27524/Jokowi-Sulit-Reshuffle-Airlangga-Ini-Alasannya/

India Bakal Cabut UU Larangan Hubungan Sesama Jenis

India Bakal Cabut UU Larangan Hubungan Sesama Jenis

Festival LGBT terbesar di dunia (Foto: Reuters)

Jakarta – Mahkamah Agung India pada Senin (08/01) mengatakan akan meninjau kembali sebuah keputusan empat tahun lalu yang menegakkan validitas konstitusional dari sebuah undang-undang pidana yang mengkriminalkan hubungan sesama jenis.

Tiga hakim yakni Ketua Dipak Misra, AM Khanwilkar dan DY Chandrachud menilai kasus tersebut memerlukan pertimbangan ulang setelah memutuskan pada 2013 bahwa hubungan seksual sesama jenis bertentangan dengan hukum alam.

Para hakim tersebut telah membatalkan sebuah keputusan Pengadilan Tinggi New Delhi bahwa undang-undang yang melarang hubungan seks sesama jenis adalah inkonstitusional.

Hakim merujuk masalah ini ke bangku yang lebih besar di antara sembilan hakim dan juga menginginkan bantuan dari pemerintah.

“Apa yang dialami bagi seseorang mungkin tidak dialami bagi yang lain,” tulis para hakim. “Tapi orientasi dan pilihan alami seksual tersebut tidak dapat diizinkan untuk melintasi batas-batas hukum, namun batasan hukum tidak dapat menginjak-injak atau mengurangi hak yang melekat dan tertanam dalam individu berdasarkan Pasal 21 Konstitusi.”

Petisi tersebut diajukan oleh lima anggota komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender dan aneh. Mereka megaku takut ditangkap.

“Kami bisa pergi ke pengadilan dengan alasan privasi, tapi kami tidak melakukannya karena itu tidak diterima,” kata Aktivis Gautam Bhan kepada Times of India.

“Hanya toleransi menguntungkan elit yang mampu menjalani hidup mereka di balik pintu tertutup. Penghakiman lebih dari itu. Ini telah berbicara tentang privasi dengan harga diri dan kesetaraan. Ini menegaskan kembali keputusan Pengadilan Tinggi Delhi membicarakan seksualitas dalam kerangka konstitusionalitas.,” paparnya.

Pada Desember 2013 , Hakim GS Singhvi dan SJ Mukhopadhaya menguatkan keabsahan ketentuan era Inggris dari tahun 1860 dan mengesampingkan putusan Pengadilan Tinggi Delhi tahun 2004 yang mendekriminalisasi homoseksualitas. Ini memutuskan untuk mengkriminalisasi seks gay.

Sebelumnua India juga melarang oral seks antara pria dan wanita.

Rencana pencabutan UU tersebut disambut baik para aktivis dan pendukung LGBTQ.

“Kami masih memiliki harapan dari pengadilan India,” ujar Akkai, seorang aktivis LGBTQ, dalam sebuah posting Twitter oleh Asian News International.

“Kami tinggal di abad 21. Semua politisi & partai politik harus menghentikan kesunyian dan mendukung seksualitas individu.”

TAGS : LGBT India Pasangan Sejenis

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27513/India-Bakal-Cabut-UU-Larangan-Hubungan-Sesama-Jenis/

Ini Rekaman Yang Bikin Akom Disebut pada Suap Auditor BPK

Ini Rekaman Yang Bikin Akom Disebut pada Suap Auditor BPK

Ade Komaruddin (Foto: jurnas.com/Rangga Tranggana)

Jakarta – Nama Ade Komarudin (Akom) disebut dalam sidang terdakwa Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Sadli. Nama politikus Partai Golkar itu disebut dalam percakapan antara Apriyadi Malik alias Yaya dengan kakak ipar Ali Sadli, Yanuar.

Nama Akom mencuat setelah jaksa KPK memutar rekaman sadapan percakapan anatara Yanuar dengan Yaya yang merupakan pengusaha sekaligus tetangga Ali Sadli dalam persidangan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/1/2018). Perbincangan kedua itu terjadi pada (26/5/2017) malam atau‎ setelah Ali Sadli ditangkap Satgas KPK dalam Oprasi Tangkap Tangan (OTT).

Awalnya, jaksa KPK Takdir Suhan mengkonfirmasi Yaya yang dihadirkan bersaksi untuk terdakwa Ali Sadli terkiat percakapan tersebut. Pasalnya dalam komunikasi itu sempat terucap kata `umpetin`.

“Pernah ada komunikasi dengan pihak lain ada kata `umpetin` pada 26 Mei malam setelah OTT,” tanya jaksa Takdir.

“Saya lupa,” jawab Yaya.

Jaksa kemudian memutar rekaman sadapan antaran Yaya dengan Yanuar. Berikut petikan ‎pembicaraan tersebut.

Yaya: Ya abis ngobrol-ngobrolin masalah Ali

Yanuar: Iya ini juga sa

Yaya: He-eh

Yanuar: Akom tadi telpon juga

Yaya: He-eh. Iya Akom saya kasih tau

Yanuar: Iya, terus ee kita mau bantu gimana ya, kaya kaya begini kan

Yaya: iYa

Yanuar: OTT susah juga bos

Yaya: Sebenarnya bukan buat Ali itu kan, bukan Ali juga engga tau

Yanuar: Iya, iya tapi kan faktanya itu susah

Yaya: Iya sih, Iya hooh

Yanuar: Di kamarnya Ali Gitu loh

Yaya: Iya

Yanuar: Susah kalau begitu

Yaya: he-eh

Yanuar: Kecuali kaya SN ya

Yaya: Iya

Yanuar: itu licin, belut belut

Yaya: Iya

Yanuar: Belut, bener-bener belut. Gimana ya menurut lo gimana? Kita harus buat apa? menunggu?

Yaya: Belum tahu nih bang, makanya bingung juga kan

Yanuar: Iya gimana ini, katanya dikirim ke tempat (suara tidak jelas)

Yaya: Iya makanya itu aku mau tanya itu, Apa diumpetin ke mana aja bagaimana gitu

Yanuar: Oh iya diumpetin iya di mana gitu ada gudang ga dia

Yaya: gak ada itu

Setelah rekaman diputar, jaksa Takdir kembali mengkonfirmasi Yaya. “Ini pembicaraan dengan siapa?” tanya jaksa.

“Dengan Yanuar, kakak ipar Ali,” jawab Yaya.

Jaksa juga mengkonfirmasi mengenai sosok Akom yang disebut dalam perbincangan tersebut. Yaya membenarkan Akom itu merupakan Ade Komarudin.

“Dalam rekaman sadapan ada Akom, itu siapa?” tanya jaksa Takdir.

“Ade Komarudin,” jawab Yaya.

Yaya tak membantah Akom menelepon dirinya usai tangkap tangan terhadap Ali Sadli. Yaya mengklaim Akom tak ada kaitannya dengan kasus suap yang menjerat Ali Sadli jadi pesakitan. Yaya mengklaim Akom menghubungi dirinya sebagai seorang teman.

“Oh nggak, cuma teman saja,” kata Yaya.

TAGS : Ade Komaruddin E-KTP Setya Novanto

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27526/Ini-Rekaman-Yang-Bikin-Akom-Disebut-pada-Suap-Auditor-BPK/

Amerika Rugi Rp4.110 Triliun Gegara Bencana

Amerika Rugi Rp4.110 Triliun Gegara Bencana

Kebakaran hutan

Jakarta – Total kerugian Amerika Serikat akibat bencana angin topan dan kebakaran hutan pada 2017 mencapai US$ 306 miliar atau setara Rp4.110 triliun.

Jumlah itu merupakan kerugian terbesar yang pernah dialami AS akibat bencana alam. Sebelumnya, dalam laporan National Oceanic and Atmospheric Administration, AS mengalami 219 bencana cuaca sejak 1980, dengan total kerugian 1,5 triliun dollar termasuk akibat badai Hurricanes Maria, Harvey dan Irma.

Pada 2017 saja, ada 16 bencana cuaca dan iklim nasional, dengan kerugian melebihi masing-masing satu miliar dollar dengan total kerugian lebih dari 300 miliar dollar.

Peristiwa yang menambah total meliputi kekeringan, dua banjir bandang, pembekuan, delapan badai hebat, tiga badai tropis, dan satu kebakaran.

Dibanjiri oleh musim badai yang kacau, kerugian akibat Badai Harvey melebihi 125 miliar dollar, yang menempati peringkat kedua setelah Badai Katrina pada tahun 2005 silam. Badai Maria dan Irma menyebabkan kerusakan masing-masing sebesar 90 miliar dollar dan 50 miliar dollar.

Dalam laporan NOAA, di seluruh wilayah Amerika Serikat, 362 orang tewas akibat bencana cuaca ekstrem tahun lalu.

NOAA juga mencatat bahwa tahun lalu merupakan tahun terpanas ketiga dalam 123 tahun pencatatan , dan merupakan tahun ke-21 berturut-turut mengalami suhu di atas rata-rata.

The Organisasi Meteorologi Dunia mengatakan pada November tahun ini kemungkinan akan menjadi salah satu dari tiga tahun terpanas di AS.

“Tiga tahun terakhir semuanya berada dalam tiga tahun terakhir dalam hal catatan suhu,” ujar Petteri Taalas, sekretaris jenderal WMO. “Ini adalah bagian dari tren pemanasan jangka panjang,” lanjutnya.

TAGS : Bencana Alam Amerika

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27512/Amerika-Rugi-Rp4110-Triliun-Gegara–Bencana-/

Kata Sekjen KONI, 80 Ribu USD ke Auditor BPK Cuma Pinjaman

Kata Sekjen KONI, 80 Ribu USD ke Auditor BPK Cuma Pinjaman

Ilustrasi BPK

Jakarta – Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy mengakui memberikan uang 80 ribu dollar Amerika Serikat kepada Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Sadli. Hamidy menyebut pemberian itu merupakan pinjaman atas permintaan Ali Sadli.

“Dia cuma pinjem,” kata Ending saat bersaksi dalam sidang lanjutan terdakwa Ali Saldi, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/1/2018) malam.

Hamidy mengaku bahwa uang tersebut dipinjam Ali untuk keperluan pernikahan keluarganya. ‎Uang itu juga digunakan Ali untuk memuluskan auditor BPK, Abdul Latief, dalam pencalonan sebagai komisioner BPK RI.

“Dia bilang akan pinjam untuk saudara yang akan menikahkan,” ucap dia.

Diceritakan Hamidy, awalnya dirinya mengaku dihubungi Ali lewat telpon sekitar April 2017. Ali saat itu mengajak dirinya bertemu untuk membicarakan hal penting. ‎”Ketika itu saya sampaikan saya nggak bisa jawab sekarang. Saya liat kondisi keuangan saya. 2-3 hari kemudian saya sampaikan saya bilang ada uang 80 ribu US dolar,” tutur dia.

Dua atau tiga hari setelah pembicaraan via telepon itu kemudian baru terjadi pertemuan di Plaza Senayan. Ali Sadli  saat itu tidak datang sendirian, tapi bersama Abdul Latif dan dua temannya.

“Setelah itu mereka mengenalkan diri tapi saya tidak terlalu jelas karena rame. Saya juga mau nonton. Saya gak begitu engeh, pencalonan BPK, bukan urusan saya,” terang dia.

Jaksa sempat mencecar Hamidy terkait kaitan pemberian uang dengan pencalonan ‎Abdul Latief sebagai komisioner BPK RI. “Saya ngga tau,” kata Hamidy kepada jaksa.

Uang itu kemudian diberikan Hamidy keesokan harinya di Plasa Senayan. Hamidy memberi waktu Ali untuk mengembalikan uang itu paling lama 10 hari. ‎Jika lebih, Hamidy akan mengenakan bunga pinjaman.

Kepada Hamidy, Ali menjanjikan akan mengembalikannya secepat mungkin.  
‎Menurut Hamidy, uang itu sudah dikembalikan tak sampai 10 hari.

“Dikembalikan antara 3-10 hari di tempat yang sama (Plaza Senayan) nggak pakai kuitansi, karena sistemnya kepercayaan,” tandas Hamidy.

TAGS : Kasus Korupsi Auditor BPK Sekjen KONI

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27527/Kata-Sekjen-KONI-80-Ribu-USD-ke-Auditor-BPK-Cuma-Pinjaman/

KPK Tegaskan, Pemeriksaan Ganjar Pranowo Sesuai Aturan

KPK Tegaskan, Pemeriksaan Ganjar Pranowo Sesuai Aturan

Ganjar Pranowo

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan panggilan pemeriksaan terhadap G‎ubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam  kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP bukan sesuatu yang politis. Lembaga antikorupsi memastikan pemeriksaan politikus PDIP sebagai berdasarkan peraturan yang sah.‎

“Ini adalah proses hukum, apakah itu sebagai saksi atau tersangka, OTT, atau bukan itu didasari oleh UU KPK, KUHP, KUHAP dan UU Tipikor. Itu jelas sekali di sana,” ‎ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jakarta, Senin (8/1/2018).

Hal itu disampaikan Febri sekaligus mengkonfirmasi tudingan yang menyebut pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang kebetulan hendak maju dalam pemilihan Kepala Daerah, merupakan sesuatu yang politis. Ganjar diketahui saat ini telah diusung menjadi bakal calon Gubernur dalam Pilkada Jateng 2018.

Ditegaskan Febri, ‎pemeriksaan saksi di KPK bukan berdasarkan pesanan ataupun yang lainnya. Tetapi, lanjut Febri, ‎berdasarkan peraturan yang sah.‎

“Jadi KPK tidak terlalu memikirkan tudingan itu sepanjang kami berjalan di koridor hukum, jadi aspeknya hukum dan politik itu dipisahkan,” ujar Febri.‎

Ditegaskan Febri, pihaknya tidak ikut campur mengenai Pilkada. Namun, bila dibutuhkan keterangan terhadap saksi yang kebetulan mencalonkan diri di bursa pemilihan, itu semata-mata berdasarkan kebutuhan penyidikan. ‎

“Yang perlu kita pahami, kita menganut prinsif supremasi hukum, konstitusi juga kan mengatur negara berdasarkan hukum, tingaal dalam penerapannya aspek kehati-hatian dicermati, tapi tak mereduksi aturan yang ada di sejumlah undang-undang.

Saksi yang kami dipanggil itu kami butuh keterangannya, ‎itu yang perlu dipahami, penyidik panggil saksi karena penyidik membutuhkan keterangan saksi. ‎Berbeda dengan sisi tersangka (bila dipanggil),‎” tandas Febri.

Untuk diketahui, Ganjar Pranowo ‎dipanggil KPK pada Rabu, 3 Januari 2018, untuk bersaksi dalam perkara Markus Nari. ‎KPK akan menjadwalkan pemeriksaan ulang Ganjar lantaran yang bersangkutan pada pemanggilan itu tak hadir alias mangkir.

Dalam dakwaan jaksa KPK terhadap Irman dan Sugiharto, Ganjar disebutkan terima uang hasil e-KTP senilai 520 ribu dollar AS. ‎
Dalam persidangan terdakwa Andi Narogong, saksi Muhammad Nazaruddin kembali menegaskan pernah melihat Ganjar menerima uang e-KTP di ruang mantan anggota DPR Mustoko Weni.

‎Dalam berbagai kesempatan, termasuk di muka persidangan, Ganjar sudah membantah menerima ung e-KTP. ‎

Dalam perkara  e-KTP, KPK telah menjerat sejumlah orang. Yakni dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, pengusaha Andi Narogong, Markus Nari, Setya Novanto, serta Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo. ‎

TAGS : Setya Novanto Ganjar Pranowo e-KTP

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27506/KPK-Tegaskan-Pemeriksaan-Ganjar-Pranowo-Sesuai-Aturan/

KPK Buka Posko Lapor Harta untuk Calon Kepala Daerah

KPK Buka Posko Lapor Harta untuk Calon Kepala Daerah

Gedung KPK

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka posko Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ada 20 posko yang disediakan di markas lembaga antikorupsi untuk calon kepala daerah yang mengikuti pilkada serentak 2018.

“LHKPN kita buka 20 posko sampai pelaporan untuk calon-calon,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (8/1/2017).

Hingga saat ini, kata Febri, sudah 360 calon kepala daerah yang melaporkan LHKPN. KPK berharap para calon menyampaikan  informasi yang benar terkait pelaporan tersebut.

Berkas LHKPN diketahui menjadi salah satu syarat untuk para calon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing daerah. Syarat melaporkan LHKPN bagi para calon kepala daerah tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal 4 ayat 1 poin K.

“Harapannya ini akan jadi dasar melihat dan memantau kekayaan yang wajar dari kepala daerah,” terang Febri.‎‎

TAGS : Posko Laporan KPK Pilkada

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27505/KPK-Buka-Posko-Lapor-Harta-untuk-Calon-Kepala-Daerah/