Trump Pertanyakan Status Imigran dari Negara Kecil di AS

Trump Pertanyakan Status Imigran dari Negara Kecil di AS

Donald Trump (Foto: AFP)

Jakarta – Presiden Donald Trump pada Kamis (11/01) mempertanyakan mengapa orang-orang dari negara-negara kecil seperi Haiti, El Salvador dan negara-negara Afrika datang ke Amerika Serikat. Hal itu diungkapkan dalam pertemuan Oval Office dengan senator bipartisan tentang kesepakatan imigrasi.

Dalam pertemuan tersebut beberapa anggota parlemen mengusulkan pemulihan perlindungan bagi imigran dari Haiti, El Salvador dan negara-negara Afrika. Namun dikabarkan Trump menolak ha tersebut.

Awal pekan ini, pemerintah menghapus status perlindungan sementara untuk hampir 200.000 orang Salvador, dan pada November lalu mengakhiri status perlindungan untuk 50.000 orang Haiti yang tinggal di Amerika Serikat sejak gempa 2010.

“Mengapa kita memiliki semua orang dari negara-negara terpencil disini?” kata Trump.

Presiden mengatakan Amerika Serikat harus memiliki lebih banyak imigran dari negara-negara seperti Norwegia. Pasalnya, Trump bertemu Rabu dengan Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg.

Dilansir Washington Post bahwa beberapa anggota parlemen terkejut dengan ucapan Trump. Pasalnya, itu akan membuat imigran dari negara-negara kecil tersebut menderita.

Sekretaris sekretaris pers Gedung Putih Raj Shah tidak secara eksplisit menolak komentar Trump dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkannya.

“Dia akan selalu menolak tindakan pemberhentian sementara, lemah dan berbahaya yang mengancam kehidupan orang Amerika, dan melemahkan para imigran yang mencari kehidupan yang lebih baik di Amerika Serikat melalui jalur hukum,” kata Shah.

Kesepakatan imigrasi yang diajukan dalam pertemuan tersebut meminta pemulihan status El Salvador dan Haiti, sambil menambahkan uang yang dibutuhkan untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko.

TAGS : Trump Amerika Imigran

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27679/Trump-Pertanyakan-Status-Imigran-dari-Negara-Kecil-di-AS/

MK Tolak Gugatan PT, Jokowi Vs Prabowo di Pilpres 2019

MK Tolak Gugatan PT, Jokowi Vs Prabowo di Pilpres 2019

Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto

Jakarta – Pilpres 2019 diprediksi akan ada dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres dan Cawapres) yang akan bertarung. Pilpres 2019 merupakan pertarungan kembali antara Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto.

Demikian disampaikan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) melalui rilisnya, Jakarta, Jumat (12/1). Menurutnya, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maka tidak ada satupun parta yang bisa mengajukan capres sendiri dan sudah pasti berkoalisi.

“Sehingga bisa saya prediksi dengan peta survei elektabilitas yang sekarang ini, hanya akan ada kembali dua calon yaitu yang telah diusung oleh PPP Pak Jokowi dengan sejauh ini Pak Prabowo yang kemungkinan akan maju lagi dan itu hanya akan mengulang kembali peta pertarungan 2014,” kata Romi.

Hal itu menanggapi putusan MK yang menolak uji materi pasal 222 Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang mengatur presidential threshold (PT).

Dengan keputusan MK ini, kata Romi, maka partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Kata Romi, keputusan ini bukan hal yang baru yang sebelumnya pernah dilakukan gugatan PT dan hasilnya juga tidak berbeda.

“Bahwa PT adalah cara kita untuk melakukan seleksi terhadap keinginan seluruh warga yang ingin maju sehingga memang itu diserahkan pada pembentuk UUD,” tegasnya.

Untuk itu, Romi mengapresiasi langkah MK yang menolak uji materi terkait Presidential Threshold. Menurutnya, MK telah kukuh dengan argumentasinya.

“Jadi kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada MK yang kukuh dengan argumentasinya untuk menetapkan PT yang sudah ditetapkan oleh DPR berdasarkan UUD,” tandasnya.

TAGS : Pilpres 2019 Presiden Jokowi Putusan MK

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27680/MK-Tolak-Gugatan-PT-Jokowi-Vs-Prabowo-di-Pilpres-2019/

Fadli Zon sebut Putusan MK Tak Rasional

Fadli Zon sebut Putusan MK Tak Rasional

Fadli Zon

Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi pasal 222 Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang mengatur presidential threshold (PT) dinilai tidak rasional.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyayangkan penolakan MK terhadap uji materi UU yang telah disahkan oleh paripurna DPR tersebut.

“Putusan MK ini tidak rasional,” tegas Fadli sebelum rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pemerintah terkait Pilkada Serentak 2018, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/1).

Seharusnya, kata Fadli, PT ditiadakan dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Sebab, pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2019 digelar secara serentak.

“Apalagi threshold yang dipakai sudah pernah dipakai tahun 2014. Jadi sebenarnya, dari sisi rasional sulit diterima,” kata Wakil Ketua DPR itu.

Meski demikian, wakil ketua DPR itu mengatakan pihaknya tetap menghormati putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu. “Kalau kami di Gerindra ya siap dengan keputusan apa pun dan kami tidak kaget dengan formasi yang ada sekarang,” terangnya.

TAGS : Pilpres 2019 Pemilu Presiden Jokowi Fadli Zon

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27674/Fadli-Zon-sebut-Putusan-MK-Tak-Rasional/

AS Tuding Palestina Selewengkan Dana Bantuan PBB

AS Tuding Palestina Selewengkan Dana Bantuan PBB

Ilustrasi militer Palestina (AP/Ariel Schalit)

Tel Aviv – Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel David Friedman menuding Otoritas Palestina (PA) menyalahgunakan dana bantuan, yang berasal dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Di Twitter, Friedman mengatakan bahwa bantuan keuangan dari para donor yang dikumpulkan oleh badan PBB UNRWA, digunakan untuk membunuh orang-orang Israel di Tepi Barat. Seperti yang terjadi pada Selasa (9/1) lalu, di mana rabbi Yahudi terbunuh oleh tembakan militer Palestina.

Friedman juga membenarkan soal ancaman AS menangguhkan bantuan untuk Palestina tahun ini. UNRWA dianggap terlalu berpihak pada pengungsi Palestina.

“Kebijakan Otoritas Palestina menjadi alasan mengapa perdamaian belum terwujud antara Palestina dan Israel,” kata Friedman dilansir dari Memo.

Kementerian Pertahanan Israel mengklaim, tahun lalu Otoritas Palestina membayar sejumlah 550 juta shekel ($160 juta) untuk membebaskan tahanan Palestina. PA juga membayar 687 juta shekel ($190 juta) kepada warga Palestina yang terbunuh oleh tentara Israel.

TAGS : Timur Tengah Israel Palestina

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27667/AS-Tuding-Palestina-Selewengkan-Dana-Bantuan-PBB/

Diduga Dendam Pribadi, 10 WNI Disekap di Malaysia

Diduga Dendam Pribadi, 10 WNI Disekap di Malaysia

Ilustrasi mayat

Shah Alam – Nasib malang seorang penjual kosmetik yang baru saja memulai bisnisnya di Pasar Malam Sri Muda harus tewas ditangan empat orang yang diyakini berasal dari Indonesia. Laporan setempata mengatakan, kejadian itu bermotif pribadi.

Korban diketahui bernama Mohd Nor Syazrin Rasdi berasal Kupang, Kedah yang berusia 29 tahun. Saat kejadian ia bersama seorang wanita dan dua pegawai asing saat diserang di Pasar Malam Sri Muda di distrik 25.

Kapolsek Malaysia, Shafien Mamat mengatakan bahwa Nor memiliki luka bacok pada bagian leher dan tubuhnya. Saat ditemukan, ia bersama dengan karyawannya asal Indonesianya yang juga terluka

Mayat Nor ditemukan dilokasi kejadian sekitar pukul 9.05 pekan setelah seorang warga melapor. Investigasi terus berlanjut untuk mencari motif di balik serangan tersebut.

“Diperkirakan pria tersebut baru memulai bisnisnya di pasar malam,” katanya menambahkan bahwa perburuan dilakukan untuk melacak para tersangka dan menemukan senjata yang digunakan dalam serangan tersebut. “Kasus tersebut telah diklasifikasikan sebagai pembunuhan,” jelas Shafien.

Pada Kamis, (11/1) Sinar Harian yang diduga milik Malaysia merilis penangkapan 10 orang tersangka termasuk 2 orang perempuan yang diduga ikut membantu proses pembunuhan penjual kosmetik di pasar malam Shah Alam, Selangor pada Jumat (5/1) lalu.

Pukul 03.00 pagi waktu Selangor, kesepuluh tersangka berhasil ditanggap dalam sebuah razia di sekitar Shah Alam pada Sabtu (6/1).  Para pelaku diperkirakan berusia 24 hingga 34 tahun. Semuanya Warga Negara Indonesia (WNI).

TAGS : Kosmeti WNI Malaysia

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27668/Diduga-Dendam-Pribadi-10-WNI-Disekap-di-Malaysia/

Geledah Rumah Dokter Bimanesh, KPK Amankan Stempel Visum

Geledah Rumah Dokter Bimanesh, KPK Amankan Stempel Visum

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah

Jakarta – Selain kantor Fredrich Yunadi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tim penyidik juga menggeledah kediaman D‎okter Bimanesh Sutarjo pada hari ini, Kamis (11/1/2018). Lokasi yang digeledah yakni, Apartemen Botanica Tower Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

“Penyidik hari ini melakukan penggeledahan di 2 lokasi terkait TPK dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara KTP Elektronik dengan tersangka Setya Novanto.‎ Penggeledahan dilakukan oleh dua tim yang berlangsung secara paralel di kedua tempat tersebut sejak pukul 10.00,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkat.

Dari penggeledahan di dua tempat itu, tim penyidik mengamankan barang bukti. Di kantor Fredrich, tim mengamankan sejumlah dokumen serta HP dan CD. ‎

“Sedangkan dari lokasi kedua (apartemen dokter‎ Bimanesh Sutarjo) ‎disita laptop dan stempel terkait kebutuhan pembuatan visum,” ujar Febri.

Hari ini, penyidik juga memeriksa dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau (RSMPH)‎ bernama Michaela Chia Cahaya. Usai menjalani pemeriksaan, Cahya memilih enggan bekomentar soal kasus merintangi penyidikan tersebut.

KPK sebelumnya telah menetapkan Fredrich dan seorang dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau (RSMPH), Bimanesh Sutardjo sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menjerat Setya Novanto.

Keduanya diduga kongkalikong agar Novanto dapat dirawat di RSMPH untuk menghindari pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh penyidik KPK.  

Selain itu, keduanya juga diduga ‎memanipulasi data medis agar Setya Novanto lolos dari pemeriksaan KPK. Fredrich bahkan disebut memesan satu lantai kamar VIP di RS Medika Permata Hijau sebelum Setya Novanto kecelakaan.‎
‎‎
Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

TAGS : Fredrich Yunadi Setya Novanto Bimanesh Sutarjo

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27666/Geledah-Rumah-Dokter–Bimanesh-KPK-Amankan-Stempel-Visum/

Panitera PN Jaksel Didakwa Terima Suap Ratusan Juta dari Bos PT Aqua Marine

Panitera PN Jaksel Didakwa Terima Suap Ratusan Juta dari Bos PT Aqua Marine

Direktur Utama PT Aquamarine Divindo Inspection, Yunus Nafik

Jakarta – Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tarmizi didakwa menerima suap sebesar Rp 425 juta dari Direktur Utama PT Aqua Marine Divindo Inspection, Yunus Nafik. Pemberian suap itu terkait penanganan perkara perdata antara Easter Jason Fabrication Services Pte Ltd dengan PT Aqua Marine Divindo Inspection.

“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,” kata Jaksa Dody Sukmono saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Jaksa menyebut uang itu diberikan oleh pengacara Akhmad Zaini yang mewakili PT Aqua Marine Divindo. Dikatakan‎ jaksa, uang tersebut diberikan agar Tarmizi dapat menjadi penghubung dan memberikan akses kepada pihak yang berperkara dengan majelis hakim yang menyidangkan perkara perdata.

Pemberian uang itu betujuan agar majelis hakim menolak gugatan yang diajukan Easter Jason Fabrication Services Pte Ltd. Selain itu, mengabulkan gugatan rekonpensi serta mengabulkan sita jaminan PT Aqua Marine Divindo Inspection. ‎Terkait perkara perdata itu, Eastern Jason mengalami kerugian dan menuntut PT Aquamarine membayar ganti rugi 7,6 juta dollar AS dan 131.000 dollar Singapura.

Tarmizi juga menerima fasilitas hotel, villa, transportasi hingga dibelikan oleh-oleh saat berkunjung ke Surabaya dan Malang, Jawa Timur.

Akhmad Zaini dihubungi Tarmizi yang akan pergi ke Surabaya beserta rombongan keluarga dan teman-temannya pada 16 Juli 2017.‎ Akhmad Zaini kemudian memesankan kamar di Hotel Garden Palace Surabaya.

Selain itu, memesan fasilitas hotel dan villa di daerah Batu, Malang. Akhmad Zaini juga membelikan oleh-oleh untuk Tarmizi dan keluarganya.

Tak hanya itu, Akhmad Zaini juga memberikan fasilitas mobil selama 3-4 hari. Biaya mobil tersebut sebesar Rp 5 juta dibayar menggunakan uang dari PT Aquamarine Divindo Inspection.

Atas perbuatan itu, Tarmizi didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam kasus ini, Akhmad Zaini dan Yunus Nafik telah berstatus terdakwa. Akhmad Zaini telah divonis 2 tahun 6 bulan penjara serta  dendaRp 50 juta subsider tiga bulan kurungan.‎

TAGS : Pengadilan Negeri Pengadilan Tipikor Aqua Marine

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27660/Panitera-PN-Jaksel-Didakwa-Terima-Suap-Ratusan-Juta-dari-Bos-PT-Aqua-Marine/

Ngeri-ngeri Sedap, JC Setnov Ingin Ungkap Ganjar Pranowo Cs

Ngeri-ngeri Sedap, JC Setnov Ingin Ungkap Ganjar Pranowo Cs

Ganjar Pranowo

Jakarta – Terdakwa Setya Novanto punya alasan mengajukan justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu alasannya terkait dengan nama-nama yang hilang di dalam surat dakwaan jaksa KPK terhadap mantan Ketum Partai Golkar tersebut.

“Saya sebenarnya ingin mengatakan lebih jauh kalau pak Nov (Setya Novanto) kepentingan keadilannya, terkait nama-nama yang hilang itu. Ini yang harus dituntaskan,” ucap kuasa hukum Novanto, Firman Wijaya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (11/1/2018).‎

Tim kuasa hukum Novanto sejak awal sidang sudah mempermasalahkan hilangnya sejumlah nama penikmat uang proyek e-KTP. Misalnya hilangnya nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Salin nama politikus PDIP itu, tim kuasa hukum Novanto juga menyorot hilangnya nama anggota DPR periode 2009-2014 lainnya, yang disebut menerima uang proyek e-KTP.

Protes itu disampaikan lantaran dalam surat dakwaan mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, nama mereka disebut menerima uang proyek e-KTP. Nama-nama anggota DPR periode 2009-2014 penerima uang e-KTP, yang ada di dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, di antaranya Melcias Marchus Mekeng menerima sebesar US$1,4 juta, Olly Dondokambey sebesar US$1,2 juta, Tamsil Lindrung US$700 ribu.

Selain itu, Mirwan Amir US$1,2 juta, Arief Wibowo US$108 ribu, Chaeruman Harahap US$ 584 ribu dan Rp26 miliar, Ganjar Pranowo US$ 520 ribu, Agun Gunandjar Sudarsa US$1,047 juta, Mustoko Weni US$408 ribu, Ignatius Mulyono US$258 ribu.

Kemudian, Taufik Effendi US$103 ribu, Teguh Djuwarno US$167 ribu, Rindoko Dahono Wingit, Nu’man, Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz dan Jazuli Juwaini masing-masing US$37 ribu. Selanjutnya, Yasona Laoly US$84 ribu, Khatibul Umam Wiranu US$400 ribu, Marzuki Ali Rp 20 miliar, serta Anas Urbaningrum sebesar US$5,5 juta.

Pengajuan JC Novanto, ucap Firman, semata-mata untuk kepentingan keadilan kliennya.‎ Namun, Firman belum mau membeberkan nama-nama yang akan diungkap kliennya.‎

“Intinya Pak Nov ingin memperjuangkan keadilan, ingin fair. Makanya kami ingin menanyakan nama-nama yang hilang. Ini mengusik rasa keadilan juga,” ujar Firman.

Meski demikian, ditegaskan Firman, proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun itu bukan proyek pribadi. Tetapi, lanjut Firman, adalah proyek resmi pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri.

“Tergantung kebutuhan nanti, bisa kita kluster. Ini bukan proyek pribadi Novanto, ini proyek resmi,” tandas Firman.

Sebelumnya, Novanto telah resmi mengajukan permohonan diri menjadi JC dalam korupsi proyek e-KTP kemarin sore. Pihak KPK telah menerima surat pengajuan tersebut.

Lembaga antikorupsi saat ini sedang mempelajari permohonan JC yang diajukan Novanto.
Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi Novanto sebelum JC itu dikabulkan pimpinan KPK. Di antara syarat tersebut yakni, mengakui perbuatannya, mengungkap pelaku lain yang lebih besar, serta memberikan kesaksian secara benar kepada penyidik KPK.

TAGS : Setya Novanto Ganjar Pranowo e-KTP

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27663/Ngeri-ngeri-Sedap-JC-Setnov-Ingin-Ungkap-Ganjar-Pranowo-Cs-/

KPK "Bingung" Setnov Bisa Langsung VIP RS Medika Permata

KPK "Bingung" Setnov Bisa Langsung VIP RS Medika Permata

Kondisi Tersangka E-KTP, Setya Novanto di rumah sakit setelah mobilnya nabrak tiang listrik

Jakarta – Penyidik KPK memeriksa seorang dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau (RSMPH)‎ bernama Michaela Chia Cahaya yang diperiksa sebagai saksi. Ini  sekaligus untuk melengkapi berkas penyidikan  tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan, Fredrich Yunadi. ‎

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan,‎ tim penyidik dalam pemeriksaan ini ‎ingin mendalami mengenai kronologis peristiwa hingga Setya Novanto dirawat di RSMPH.

Terlebih setelah mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Permata Hijau pada Kamis (16/11/2018) lalu, Novanto tak ditangani di Instalasi Gawat Darurat seperti umumnya penanganan medis terhadap korban kecelakaan. Novanto justru langsung masuk ruang perawatan VIP yang diduga sudah dipesan Fredrich sebelum kecelakaan terjadi.

“Secara umum kami melihat dalam kasus ini bagaimana kronologis peristiwanya yang kedua tentu kita gali juga. Misalnya ketika seseorang mengalami kecelakaan kalau benar itu kecelakaan apakah tepat langsung dibawa ke ruang VIP, tidak di IGD,” ujarnya.

Kemudian, katanya lagi,  dari fakta yang ditemukan diduga setelah peristiwa kecelakaan itu terjadi,  SN (Setya Novanto) tidak dibawa dulu atau tidak dilakukan tindakan medis di IGD. “Tapi langsung dibawa ke ruang rawat inap VIP apakah itu tepat tentu kita perlu juga melakukan kroscek dan pendalaman termasuk juga soal peristiwanya,” ungkap Febri.

Selain memeriksa Michaela Chia Cahaya, tim penyidik hari ini juga menyatroni kantor Fredrich Yunadi. Di kantor yang beralamat Jalan Iskandar Muda Nomor 15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tim melakukan penggeledahan guna mencari bukti terkait kasus merintangi penyidkan tersebut.‎

KPK sebelumnya telah menetapkan Fredrich dan seorang dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau (RSMPH), Bimanesh Sutardjo sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menjerat Setya Novanto.

Keduanya diduga kongkalikong agar Novanto dapat dirawat di RSMPH untuk menghindari pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh penyidik KPK.  

Selain itu, keduanya juga diduga ‎memanipulasi data medis agar Setya Novanto lolos dari pemeriksaan KPK. Fredrich bahkan disebut memesan satu lantai kamar VIP di RS Medika Permata Hijau sebelum Setya Novanto kecelakaan.‎
‎‎
Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

TAGS : Fredrich Yunadi Setya Novanto Bimanesh Sutarjo

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27661/KPK-Bingung-Setnov-Bisa-Langsung-VIP-RS-Medika-Permata-/

Dana Parpol Naik, Dari Rp108 Menjadi Rp1000 Per Suara

Dana Parpol Naik, Dari Rp108 Menjadi Rp1000 Per Suara

Ilustrasi Dana Bantuan Parpol

Jakarta – Pemerintah akhirnya resmi menaikkan dana  bantuan untuk partai politik dari Rp108 per suara menjadi Rp1000 per suara sah. Itu tertuang dalam perubahan Pasal 5 yang dijelaskan mengenai besarnya bantuan.

Dilansir Anadolu Agency, ada sejumlah pasal yang diubah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018, di antaranya pada Pasal 5, 9 dan 16. “Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp 1000 per suara sah,” bunyi pasal tersebut.

Selain itu, Pasal 9 juga mengalami perubahan soal bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi partai dan masyarakat. Dana tersebut juga nantinya digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.

Meski menambah dana bantuan, Pemerintah bakal menindak tegas partai politik yang tidak bisa memberikan laporan pertanggungjawaban yang nantinya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam pasal 16 disebutkan sanksi yang akan diberikan oleh Pemerintah yakni sanksi administratif berupa tidak diberikannya bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berikutnya.

Kenaikan dana untuk partai politik ini disahkan melalui PP Nomor 1 Tahun 2018 yang resmi ditandatangani Presiden RI Joko Widodo pada 4 Januari lalu. PP itu merupakan revisi atas PP sebelumnya yakni PP Nomor 5 Tahun 2009.

TAGS : Dana Parpol Jokowi Peraturan Pemerintah

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27656/Dana-Parpol-Naik-Dari-Rp108-Menjadi-Rp1000-Per-Suara/