Trump Tangguhkan Sanksi Nuklir Iran, Takut?

Trump Tangguhkan Sanksi Nuklir Iran, Takut?

Mantan dan Presiden Amerika Serikat saat ini , Barack Obama dan Donald Trump (AFP/Robyn Beck)

Washington – Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya menangguhkan sanksi kepada Iran. Meski begitu, ia memperingatkan sekutu dan kongres Eropa agar bekerja sama mengawasi kesepakatan nuklir Iran 2015.

Keputusan ini diambil setelah pendukung utama kesepatakan nuklir Iran, Uni Eropa meminta Trump mengurungkan niatnya. UE menyatakan bahwa Gedung Putih harus mempertahankan kesepakatan nuklir Iran, karena hal itu membawa stabilitas.

“Kesepakatan itu penting dan tidak ada jalan lain. Kami tidak menyembunyikan poin perselisihan lainnya dengan Iran,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian, seperti dilansir Reuters pada Kamis (11/1).

Menanggapi hal itu, Trump mengatakan, akan melepaskan sanksi nuklir terhadap Iran, namun hanya sebagai “kesempatan terakhir” dan tidak akan melakukannya.  Ia memberi waktu 120 hari bagi Eropa untuk merombak kesepakatan tersebut atau Washington akan keluar dari kesepakatan tersebut.

“Ini adalah kesempatan terakhir. Amerika Serikat tidak akan mengesampingkan sanksi agar tetap berada dalam kesepakatan nuklir Iran. Namun, jika sewaktu-waktu saya menilai kesepakatan semacam melanggar aturan, saya segera menarik diri dari kesepakatan,” kata Trump dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Reuters, Sabtu (13/1).

Pejabat administrasi senior yang memberi tahu wartawan mengenai keputusan tersebut mengatakan, Trump  akan bekerja sama dengan mitra Eropa dalam sebuah kesepakatan lanjutan untuk memastikan Iran tak mengembangkan rudal balistik melebihi ketetapan 

“Saya dengan ini meminta negara-negara kunci Eropa untuk bergabung dengan Amerika Serikat dalam memperbaiki kekurangan signifikan dalam kesepakatan tersebut, melawan agresi Iran, dan mendukung rakyat Iran,” kata Trump dalam pernyataan tersebut.

“Jika negara lain gagal bertindak selama ini, saya akan menghentikan kesepakatan kita dengan Iran,” sambungnya.

Namun dikabarkan, di tengah Amerika Serikat mengangguhkan sanksi tersebut, Departemen Keuangan mengumumkan sanksi baru yang ditargetkan terhadap 14 entitas dan orang Iran.

Untuk diketahui keputusan ini diambil setelah Trump dengan Sekretaris Negara Rex Tillerson, penasihat keamanan nasional H.R. McMaster dan pihak lainnya melakukan perundingan panjang pada Kamis (11/1), sehari sebelum memutuskan kesepakan yang dicapai selama masa kepresidenan Demokrat Barack Obama. 

TAGS : Iran Kesepakatan Nuklir Amerika Serikat Uni Eropa

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27733/Trump-Tangguhkan-Sanksi-Nuklir-Iran-Takut/

Sebut "Lubang Dubur", Trump Dikecam Norwegia

Sebut "Lubang Dubur", Trump Dikecam Norwegia

Trump bersama Omarossa (Foto: Upi.com)

Washington – Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal menyarankan imigran Norwegia mengungsi ke AS ketimbang negara-negara lubang dubur (shithole countries), seperti Haiti dan Afrika, ternyata malah menuai kecaman dari warga Norwegia sendiri.

Trump menyampaikan itu saat rapat  bersama anggota parlemen mengenai reformasi imigran. “Kenapa kita masih menerima orang-orang dari negara “lubang dupur” ke sini?” ujar Trump, Reuters, Kamis (11/1).   

Menanggapi hal itu, tak sedikit warga Norwegia yang mengecam pernyataan tersebut. “Atas nama Norwegia: Terima kasih, tapi bukan untuk berterima kasih,” kicau Torbjoern Saetre, seorang politisi yang mewakili Partai Konservatif Norwegia di sebuah kotamadya dekat Oslo.

Pejabat pemerintah, berusaha mengalihkan perhatian, menolak untuk berkomentar. “Kami dengan hormat menolak kesempatan tersebut,” kata seorang pejabat pemerintah saat dihubungi oleh Reuters.

Keputusan Trump memilih Norwegia mungkin pesanan Perdana Menteri Erna Solberg yang mengunjungi Gedung Putih pada Rabu (10/1). Ia memuji Norwegia karena menjalankan defisit perdagangan dengan Amerika Serikat dan membeli peralatan militer Amerika Serikat

Christian Christensen, seorang profesor jurnalisme Amerika di Universitas Stockholm di negara tetangga Swedia, mentwit;

“Tentu saja orang-orang dari #Norway ingin pindah ke negara di mana orang lebih mungkin tertembak, hidup dalam kemiskinan, tidak mendapat perawatan kesehatan karena mereka miskin, tidak mendapatkan cuti orang tua atau tempat penitipan anak yang disubsidi dan melihat lebih sedikit perempuan di negara tersebut. kekuatan politik. #Shithole “

Sebelum Trump menyebut kata umpatan tersebut, mantan Perdana Menteri Swedia Carl Bildt dilihat dari kunjungan Solberg, “Kunci sukses dengan Trump adalah pesona pribadi, defisit perdagangan yang solid dengan Amerika Serikat dan membeli banyak perangkat keras militer Amerika Serikat.”

Menurut Statistik Norwegia, ratusan ribu orang Norwegia ke Amerika Serikat pada abad ke-19, hanya 502 dari populasi 5,3 juta orang pindah ke sana pada tahun 2016, turun 59 dari tahun sebelumnya.

TAGS : Amerika Serikat Norwegia Imigran

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27732/Sebut-Lubang-Dubur-Trump-Dikecam-Norwegia/

Dokter Bimanesh Ditahan, Fredrich Kapan?

Dokter Bimanesh Ditahan, Fredrich Kapan?

Tersangka Fredrich Yunadi tiba di KPK.

Jakarta- Advokat Fredrich Yunadi menjalani pemeriksaan setelah diamankan atau ditangkap tim penyidik KPK di bilangan Jakarta Selatan,‎ Jumat (12/1/2018) malam. Apakah mantan kuasa hukum Setya Novanto itu dijebloskan ke jeruji besi usai menjalani pemeriksaan?

“Itu (penahanan) salah satu opsi yang akan kita pertimbangkan nantinya, karena memang sesuai hukum hal itu dimungkinkan,” jawab Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Sabtu (13/1/2018) dinihari.

Menurut Febri, pihaknya memiliki waktu 1×24 jam untuk memutuskan hal itu. Yang jelas, kata Febri, tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan kasus e-KTP yang menjerat Setya Novanto itu saat ini sedang menjalani pemeriksaan.

“Penyidik punya waktu maksimal 24 jam. Jadi nanti kalau sudah ditentukan proses lebih lanjut seperti penahanan tentu akan kami infokan lebih lanjut,” tutur Febri.

Seperti diketahui, penyidik KPK menjemput paksa Advokat Fredrich Yunadi, Jumat (12/1/2018) malam. Saat diamankan oleh tim penyidik di bilangan Jakarta Selatan, tim penyidik membawa surat penangkapan.

Informasi yang dihimpun, Fredrich diamankan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan. U‎paya hukum itu dilakukan demi kepentingan penyidikan. ‎Saat diamankan, kata Febri, tak ada perlawanan dari Fredrich. 

Jemput paksa dan penangkapan ini dilakukan lantaran Fredrich mangkir dalam pemeriksaan hari ini. ‎Seharusnya, mantan‎ pengacara Setya Novanto itu menjalani pemeriksaan tersangka atas kasus merintangi penyidikan e-KTP. Namun, mangkir dengan dalih tengah proses etik di Dewan Kehormatan Peradi. ‎

KPK sebelumnya telah menetapkan Fredrich dan seorang dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau (RSMPH), Bimanesh Sutardjo sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menjerat Setya Novanto.

Keduanya diduga kongkalikong agar Novanto dapat dirawat di RSMPH untuk menghindari pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh penyidik KPK.  

Selain itu, keduanya juga diduga memanipulasi data medis agar Setya Novanto lolos dari pemeriksaan KPK. Fredrich bahkan disebut memesan satu lantai kamar VIP di RS Medika Permata Hijau sebelum Setya Novanto kecelakaan.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.‎

 

TAGS : Fredrich Yunadi KPK

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27726/Dokter-Bimanesh-Ditahan-Fredrich-Kapan/

Berkaos Hitam, Fredrich Yunadi Tiba di Markas KPK

Berkaos Hitam, Fredrich Yunadi Tiba di Markas KPK

Tersangka Fredrich Yunadi tiba di KPK.

Jakarta – Tersangka Fredrich Yunadi tiba dikantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (13/1/2018). Fredrich digelandang setelah sebelumnya dijemput paksa dan ditangkap tim penyidik KPK.

Dikawal sejumlah petugas dan penyidik KPK, Fredrich tiba di gedung KPK sekitar pukul 00.10 WIB. Lelaki yang tampil mengenakan kaos warna hitam dan celana jeans sembari membawa bungkusan plastik ini memilih enggan berkomentar.

“Ngga ada komentar,” kata Fredrich saat memasuki loby gedung KPK.‎

Fredrich selanjutnya diboyong petugas ke lantai 2 gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Jemput paksa dan penangkapan ini lantaran Fredrich mangkir dalam pemeriksaan hari ini. ‎Seharusnya, mantan‎ pengacara Setya Novanto itu menjalani pemeriksaan tersangka atas kasus merintangi penyidikan e-KTP. Namun, mangkir dengan dalih tengah proses etik di Dewan Kehormatan Peradi.

KPK sebelumnya telah menetapkan Fredrich dan seorang dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau (RSMPH), Bimanesh Sutardjo sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menjerat Setya Novanto.

Keduanya diduga kongkalikong agar Novanto dapat dirawat di RSMPH untuk menghindari pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh penyidik KPK.

Selain itu, keduanya juga diduga memanipulasi data medis agar Setya Novanto lolos dari pemeriksaan KPK. Fredrich bahkan disebut memesan satu lantai kamar VIP di RS Medika Permata Hijau sebelum Setya Novanto kecelakaan.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.‎

TAGS : Fredrich Yunadi Tersangka Pengacara

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27725/Berkaos-Hitam-Fredrich-Yunadi-Tiba-di-Markas-KPK/

Kasus e-KTP, Novanto Diminta Bongkar Semua Nama

Kasus e-KTP, Novanto Diminta Bongkar Semua Nama

Terdakwa kasus e-KTP, Setya Novanto

Jakarta – Mantan Ketua DPR Setya Novanto diminta untuk mengungkap sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP. Hal itu menanggapi permohonan Novanto untuk menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus e-KTP.

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mendorong, agar Novanto membongkar aktor utama dan sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

“Saya kira sebuah langkah bagus, saya kira buka saja semua. Jangan beliau jadi tumbal sendiri. Katanya ada yang lebih berkuasa,” kata Mahyudin, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/1).

Mahyudin menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh tebang pilih dalam mengusut kasus korupsi yang diduga merugikan keuangan negara senilai 2,3 triliun itu.

“Menurut saya begitu termasuk duit-duit siapa yang dapat, dibuka saja semua,” tegasnya.

Sebelumnya, Novanto mengaku punya alasan mengajukan JC dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP ke KPK. Salah satu alasannya terkait dengan nama-nama yang hilang di dalam surat dakwaan jaksa KPK terhadap mantan Ketum Partai Golkar tersebut.

“Saya sebenarnya ingin mengatakan lebih jauh kalau pak Nov (Setya Novanto) kepentingan keadilannya, terkait nama-nama yang hilang itu. Ini yang harus dituntaskan,” ucap kuasa hukum Novanto, Firman Wijaya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (11/1).‎

Tim kuasa hukum Novanto sejak awal sidang sudah mempermasalahkan hilangnya sejumlah nama penikmat uang proyek e-KTP. Misalnya hilangnya nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Salin nama politikus PDIP itu, tim kuasa hukum Novanto juga menyorot hilangnya nama anggota DPR periode 2009-2014 lainnya, yang disebut menerima uang proyek e-KTP.

Protes itu disampaikan lantaran dalam surat dakwaan mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, nama mereka disebut menerima uang proyek e-KTP. Nama-nama anggota DPR periode 2009-2014 penerima uang e-KTP, yang ada di dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, di antaranya Melcias Marchus Mekeng menerima sebesar US$1,4 juta, Olly Dondokambey sebesar US$1,2 juta, Tamsil Lindrung US$700 ribu.

Selain itu, Mirwan Amir US$1,2 juta, Arief Wibowo US$108 ribu, Chaeruman Harahap US$ 584 ribu dan Rp26 miliar, Ganjar Pranowo US$ 520 ribu, Agun Gunandjar Sudarsa US$1,047 juta, Mustoko Weni US$408 ribu, Ignatius Mulyono US$258 ribu.

Kemudian, Taufik Effendi US$103 ribu, Teguh Djuwarno US$167 ribu, Rindoko Dahono Wingit, Nu’man, Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz dan Jazuli Juwaini masing-masing US$37 ribu. Selanjutnya, Yasona Laoly US$84 ribu, Khatibul Umam Wiranu US$400 ribu, Marzuki Ali Rp 20 miliar, serta Anas Urbaningrum sebesar US$5,5 juta.

TAGS : Kasus e-KTP Setya Novanto Nazaruddin Fahri Hamzah

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27721/Kasus-e-KTP-Novanto-Diminta-Bongkar-Semua-Nama/

Nah kan, Dokter Bimanesh Beneran Ditahan KPK

Nah kan, Dokter Bimanesh Beneran Ditahan KPK

Dokter Bimanesh resmi ditahan KPK.

Jakarta – Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (12/1/2018) malam. Bimanesh ditahan usai menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menjerat Setya Novanto.

Pantauan Jurnas.com, Bimanesh terpantau keluar dari loby gedung KPK sekitar 22.40 WIB. Mengenakan rompi tahanan KPK, Bimanesh diboyong petugas KPK ke mobil tahanan.

Bimanesh merespon sejumlah pertanyaan awak media dengan ekspresi datar. Termasuk saat disinggung soal penahananya. Lelaki paruh baya yang hari ini menjalani pemeriksaan hampir 13 jam ini memilih bergegas menerobos kerumunan awak media menuju mobil tahanan KPK.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan penahanan Bimanesh. Menurut Febri, Bimanesh ditahan rumah tahanan (Rutan) Pomdam Jaya Guntur, Jaksel untuk 20 hari pertama.

“Ditahan di Rutan Guntur untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan demi kepentingan penyidikan” kata Febri.

Selain Bimanesh, Pengacara Fredrich Yunadi juga sedianya diagendakan diperiksa penyidik KPK sebagai tersangka pada hari ini. Namun, Fredrich tak hadir alias mangkir.

KPK sebelumnya telah menetapkan Fredrich dan seorang dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau (RSMPH), Bimanesh Sutardjo sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menjerat Setya Novanto.

Keduanya diduga kongkalikong agar Novanto dapat dirawat di RSMPH untuk menghindari pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh penyidik KPK.

Selain itu, keduanya juga diduga memanipulasi data medis agar Setya Novanto lolos dari pemeriksaan KPK. Fredrich bahkan disebut memesan satu lantai kamar VIP di RS Medika Permata Hijau sebelum Setya Novanto kecelakaan.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.‎

TAGS : Dokter Bimanesh Kasus e-KTP

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27724/Nah-kan-Dokter-Bimanesh-Beneran-Ditahan-KPK/

Jokowi, Prabowo, Budi Gunawan, dan Siapa Lagi?

Jokowi, Prabowo, Budi Gunawan, dan Siapa Lagi?

Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto

Oleh: Hersubeno Arief*

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi  presidential threshold. Syarat partai atau gabungan partai yang dapat mengusung capres/cawapres, harus memiliki 20 persen kursi DPR RI atau 25 persen perolehan suara nasional, tetap berlaku.

Dengan keputusan tersebut, secara teknis maksimal hanya akan ada lima orang pasangan capres/cawapres. Namun melihat peta perkubuan di pilkada serentak 2018, kemungkinan besar hanya akan ada tiga pasang capres/cawapres, atau maksimal empat pasang.

Nama-namanya juga sudah bisa diperkirakan bakal berputar diantara mereka-mereka yang sudah banyak disebut media. Dalam bahasa anak gaul disebut sebagai 4L… Loe lagi…loe lagi.

Jangan berharap akan ada kejutan, ataupun tiba-tiba muncul Satrio Piningit yang akan menjadi Ratu Adil. Ramalan atau mistifikasi politik semacam itu tidak bakal laku. Kalau benar seperti dulu banyak diramalkan,  bahwa yang akan menjadi presiden pada Pilpres 2014 adalah seorang Satrio Piningit, maka Jokowi lah yang dimaksud.

Apakah pemerintahan Jokowi sudah sesuai dengan gambaran seperti dalam mitos,  Indonesia menjadi negara tata tentrem kerto raharjo, gemah ripah loh jinawi? Silakan Anda menilai sendiri. 

Partai apa saja yang akan berkoalisi, siapa berpasangan dengan siapa sebagai capres/cawapres? Sudah mulai bisa dipetakan. Pilkada Jabar yang memunculkan empat pasang kandidat bisa menjadi gambaran, tentu dengan sedikit perubahan dan variasi.

Di Jabar partai Golkar berkoalisi dengan Demokrat mengusung Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (Duo D). Nasdem, PKB, PPP, dan Hanura mengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Haq (Rindu). PKS-Gerindra, PAN mengusung Sudrajat-Syaikhu (Asyik). PDIP tampil sendirian mengusung Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan (Tuan). 

Secara garis besar bila ditarik ke peta politik nasional, maka peta Jabar mengerucut pada tiga poros utama. Dua  poros yakni Rindu dan Duo D merupakan poros Jokowi. Poros Prabowo diwakili oleh Asyik, dan Tuan merupakan representasi  Poros Megawati.

Tiga poros tersebut akan menjadi peta perkubuan di Pilpres 2019.  Petanya bisa bertambah menjadi empat poros bila SBY membuat poros sendiri. Namun tetap tiga poros, bila Megawati/Jokowi memutuskan untuk “balik kucing” dan menyatu kembali.

Selain kalkulasi potensi untuk menang, jumlah perolehan kursi di DPR sangat menentukan pembentukan poros dan perkubuan tersebut. Jumlah total kursi di DPR sebanyak 560. Untuk dapat mencalonkan kandidat, harus mempunyai 112 kursi (20%).  Empat partai yang berada di urutan teratas adalah : PDIP 109 kursi, Golkar 91, Gerindra 73, dan Demokrat 61 kursi. Di kelompok menengah dan bawah secara berurut-turut PAN 49, PKB 47, PKS 40, PPP 39, Nasdem 35, dan Hanura 16 .

Sejauh ini Pilkada Jatim dan Jabar menjadi indikasi kuat Jokowi mulai berpisah jalan dengan Megawati. Begitu juga dengan pernyataan Megawati yang menegaskan kembali bahwa Jokowi adalah “petugas partai” menjadi signal yang sangat terang. Megawati sangat kecewa dengan Jokowi.  

Di Jatim Jokowi mengajukan Khofifah-Emil untuk menandingi Saifullah Yusuf-Puti yang didukung Megawati. Di Jabar, Megawati yang gagal membangun koalisi dengan PKS, atau setidaknya merekrut kader PKS (Netty Heryawan) memutuskan mengusung calon sendiri, Tubagus-Anton.

 

Dalam pilpres PDIP belum sama sekali menyebut nama Jokowi sebagai calon. Sebaliknya Jokowi malah dengan senang hati menerima pencalonan dari Golkar, Nasdem, PPP, dan Hanura. Sebagai kader partai tidak pada tempatnya Jokowi menerima pencapresan dari partai lain.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ada persoalan komunikasi internal antara PDIP dengan Jokowi. Barangkali latar belakang Jokowi sebagai mualaf PDIP  menjelaskan hal itu. Jokowi baru menjadi kader PDIP setelah dia diusung dan terpilih menjadi Walikota Solo (2005). Sebelumnya Jokowi adalah seorang pengusaha dan bukan anggota partai. 

Jokowi belum aman

Dari sejumlah kandidat,  baru Jokowi dan Prabowo yang di atas kertas sudah punya modal kuat untuk maju. Koalisi Golkar (91), Nasdem (35), PPP (39), dan Hanura (16), total memiliki 181 kursi. Namun bila Melihat cairnya peta perkubuan pada pilkada serentak 2018, calon yang sudah bisa disebut sangat “aman” barulah Prabowo. Persekutuan Gerindra-PKS sudah memastikan satu tiket di tangan. Sementara Jokowi masih harus bekerja keras untuk mensolidkan partai pendukungnya.   

Prabowo memiliki modal dari Gerindra 73 kursi, bila ditambah dengan sekutunya PKS 40 kursi, maka total  113 kursi. Sudah aman. Jumlahnya akan bertambah bila PAN (49) bergabung, maka total sebanyak 163 kursi.

Untuk mengusung calon sendiri, PDIP (109) membutuhkan tambahan tiga kursi. Partai yang tersisa tinggal Demokrat (61), dan PKB (47).

Dengan gambaran peta kepemilikan kursi di DPR tersebut, maka peta perkubuan akan sangat ditentukan siapa yang menjadi presiden dan siapa yang menjadi wakil presidennya.

Jokowi sudah hampir pasti akan maju kembali sebagai capres. Sebagian besar partai –di luar Gerindra, PAN, dan PKS –berlomba-lomba ingin menjadi cawapres Jokowi.

PKB sudah mempersiapkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Jokowi. Keakraban Jokowi dengan Muhaimin saat meresmikan kereta api bandara, memunculkan spekulasi keduanya akan berpasangan. Demokrat nampaknya sudah menyiapkan Agus Harimurti sebagai cawapres Jokowi. Koalisi Golkar dengan Demokrat di Jabar menjadi indikasi awal mereka akan bergabung dalam pilpres 2019.

Demokrat akan mengusung capres sendiri bila deal dengan Jokowi tidak cocok. Namun ini tidak mudah, karena dengan modal 61 kursi, setidaknya Demokrat harus menggandeng dua partai lain.

Pilihannya yang sangat mungkin adalah PAN, dan PKB. Dalam poros ini juga sangat mungkin PPP bergabung. Ketiga partai ini di Pilkada DKI putaran pertama berkoalisi mengusung Agus-Silvy

Siapa capresnya? Yang ini agak sulit membayangkan AHY menggandeng Zulkifli Hasan sebagai cawapres. Secara ketokohan Zulhasan jauh lebih senior. Yang sudah terbentuk relawannya justru Agus-Muhaimin. Namun kursi Demokrat-PKB tidak cukup.

Kendati hubungan sedang menegang, PDIP  kemungkinan akan tetap bergabung dengan Jokowi dan menempatkan seorang wapres? Hal itu bisa saja terjadi, dan masih menjadi opsi utama.

PDIP mungkin mengajukan Puan Maharani bila ingin tetap mempertahankan trah Soekarno di sirkulasi elit kekuasaan. Namun spekulasi yang sangat kuat kemungkinan Megawati akan mengajukan nama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

Mantan Wakapolri ini mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Megawati. Dia juga menjalin komunikasi yang sangat baik dengan elit parpol.

 

Secara mengejutkan namanya masuk dalam radar berbagai survei sebagai kandidat yang potensial. Bayangkan menjadi seorang kepala badan rahasia, namun Budi Gunawan ternyata tetap cukup populer.

Budi Gunawan juga baru terpilih menjadi Wakil Ketua Majlis Pakar Dewan Masjid Indonesia (DMI) pimpinan Jusuf Kalla.

Bila PDIP berpisah dengan Jokowi, maka Budi Gunawan akan didorong menjadi capres, dan bisa berpasangan dengan Muhaimin misalnya.

Bagaimana dengan Prabowo? Sampai saat ini Gerindra masih bertekad mengajukannya sebagai capres. Namun melihat elektabilitasnya yang cenderung stagnan, banyak yang menyarankan agar Prabowo menjadi king maker, dan mengajukan calon lain.

Prabowo sudah dua kali mengikuti pilpres. Dia menjadi cawapres Megawati (2009), dan capres berpasangan dengan Hatta Rajasa (2014). Dua-duanya kalah. Sebaliknya ketika mendukung seorang kandidat,  Prabowo dikenal bertangan dingin dan sukses. Jokowi-Ahok (2012), dan Anies-Sandi (2017) menang di Pilkada DKI.

Bila Prabowo tidak maju, siapa yang akan didukungnya? Di kalangan Koalisi Reuni (Gerindra, PAN, dan PKS)  atau dikenal juga koalisi keumatan, ada dua nama yang digadang-gadang. Mantan Panglima TNI Jend Gatot Nurmantyo dan Anies Baswedan.

Namun melihat masa pendaftaran tinggal beberapa bulan lagi (Agustus), yang  berpeluang paling besar adalah Gatot. Pada bulan Maret Gatot akan pensiun dari TNI, sementara Anies baru saja menjabat sebagai Gubernur DKI.

Siapa pasangannya? Bila PAN tetap bergabung dalam koalisi keumatan, maka Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan tokoh yang diajukan PKS berpeluang menjadi cawapres.

PAN sudah terbuka mendeklarasikan Zulhasan sebagai capres/cawapres. Sementara di PKS belum ada suara bulat.

Sumber internal PKS menyebut ada tiga nama yang terpilih sebagai capres dalam pemilihan raya (pemira).  Mekanisme internal memilih kandidat itu diikuti oleh kader inti di seluruh Indonesia. Yang terpilih adalah Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, mantan Presiden PKS Anis Matta, dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid.  

Munculnya nama Anis Matta sebagai salah satu capres yang mendapat dukungan kuat kader di bawah  mengalahkan tokoh struktural, sangat mengejutkan, karena sejak lengser, Anis jarang muncul di publik.

Nama-nama tersebut kemungkinan akan ditambah dengan Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Aljufri, Presiden PKS M Sohibul Iman, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, dan beberapa nama lain yang dimasukkan melalui mekanisme penokohan.

Pasangan ini bila jadi terbentuk, akan sangat kuat karena bisa menjadi representasi  NKRI (Militer- Islam). Kerjasama semacam ini pernah berhasil menumbangkan Orde Lama dan memunculkan Orde Baru.

Selain pertimbangan koalisi, pasangan kandidat juga  sangat ditentukan oleh peta politik mutakhir. Pasca Pilkada DKI 2017 terbentuk poros kekuatan baru yang sering disebut sebagai alumni 212/Poros keumatan. Suara poros ini sangat didengar oleh Koalisi Reuni  dan  sedikit banyak ikut mempengaruhi koalisi pilkada.

Yang paling mencolok adalah peran mereka membatalkan koalisi PKS dan PAN dengan Demokrat di Jabar. Alasannya karena Demokrat merupakan partai pendukung Perppu Ormas, dan dicurigai akan berkoalisi dengan Jokowi.

Dukungan alumni 212, atau poros keumatan harus  sangat diperhitungkan, karena berdasar survei nasional Median (September 2017), pengelompokan pemilih di poros ini sangat kuat dan besar. Dengan membuat pengelompokan idiologi ekstem kiri, kiri tengah, tengah, kanan tengah, dan ekstem kanan, maka pemilih terbesar berada di kelompok tengah dan kanan.

Pemilih yang berada di ekstrem kiri, dan kiri tengah (PDIP) total sebesar 24.4 persen. Yang berada di kanan tengah dan ekstrem kanan (partai-partai Islam) 32.1 persen. Sementara yang di tengah (Golkar, Demokrat, Gerindra, Nasdem, dan Hanura) sebesar 43.5 persen.

Untuk memenangkan pilpres maka partai-partai yang berada di kelompok tengah harus bekerjasama dengan kelompok kanan. Kalkulasi politik semacam itu menjelaskan mengapa PDIP dalam berbagai pilkada berusaha merangkul kekuatan Islam. PDIP mencoba bergeser ke tengah. Mereka  berusaha menunjukkan itikad baik, sehingga nantinya dapat memudahkan PDIP membangun koalisi pada Pilpres 2019.

*Mantan wartawan, konsultan media dan politik

TAGS : Pilpres 2019 Jokowi Prabowo

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27720/Jokowi-Prabowo-Budi-Gunawan-dan-Siapa-Lagi/

Ups, Pengacara ini Ada di RS Medika Sebelum Novanto Kecelakaan

Ups, Pengacara ini Ada di RS Medika Sebelum Novanto Kecelakaan

Gedung KPK

Jakarta – Advokat, Achmad Rudyansyah diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (12/1/2018). ‎Rudyansyah diperiksa sebagai saksi untuk koleganya tersangka ‎Fredrich Yunadi dalam kasus dugaan merintangi penyidikan kasus e-KTP yang menjerat Setya Novanto.

Usai menjalani pemeriksaan, Rudyansyah mengaku dicecar sekitar 24 pertanyaan seputar kecelakaan hingga Novanto dibawa ke ‎Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta. Rudyansyah mengklaim telah menjelaskan apa yang diketahuinya kepada penyidik.‎

“Pertanyaan seputar kecelakaan sampai rumah sakit. Dijelasin apa yang sebatas aku tahu saja,” ucap Rudyansyah sebelum meninggalkan gedung KPK, Jakarta.

Dalam pemeriksaan, Rudy juga dikonfirmasi soal pemesanan ruangan 1 lantai di Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta. Dia pun tak menampik adanya pemesanan ruangan tersebut.

Rudyansyah mengakui berada di Rs Medika Permata Hijau, Jakarta, sebelu‎m Setya Novanto kecelakaan dan dilarikan ke rumah sakit tersebut. Namun, mantan Pengacara Novanto itu berdalih kedatangannya ke RS bukan untuk memesan ruangan.

“Sebenarnya saya itu memang ada di sana cuma sebatas pengecekan tidak ada pemesanan. Tapi diluar itu tidak tahu. Jadi saya menjelasakan sebatas keterangan penyidik saya jelaskan,” ucap dia.

Soal manipulasi data rekam medis Novanto, Rudy berdalih tak dikonfirmasi penyidik saat menjalani pemeriksaan.

“Manipulasi data tidak ditanya. Nggak sih fokusnya terhadap saya saja,” ‎tandas Rudyansyah.

Rudyansyah sendiri sudah status cegah bepergian ke luar negri terkait pengusutan kasus merintangi penyidikan tersebut. Selain Fredrich, Bimanesh dan Rudyansyah, KPK juga telah mencegah eks Kontributor Metro TV  Hilman Mattauch, serta Reza Pahlevi, untuk berpergian keluar negeri selama enam bulan ke depan.‎

Diketahui, Achmad Rudyansyah pernah melaporkan Ketua KPK, Agus Rahardjo, wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, Direktur penyidikan KPK, Aris Budiman dan Penyidik KPK, Damanik, ke Bareskrim Polri atas perkara penyalahgunaan wewenang dengan membuat surat palsu.

Selain Rudyansyah, penyidik juga memangil dua tersangka Fredrich Yunadi dan Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta, Bimanesh Sutarjo, pada hari ini. Bimanesh diketahui telah datang penuhi panggilan KPK. Sedangkan  Fredrich tak memenuhi panggilan pemeriksaan alias mangkir.

KPK sebelumnya telah menetapkan Fredrich dan seorang dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau (RSMPH), Bimanesh Sutardjo sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menjerat Setya Novanto.

Keduanya diduga kongkalikong agar Novanto dapat dirawat di RSMPH untuk menghindari pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh penyidik KPK

Selain itu, keduanya juga diduga memanipulasi data medis agar Setya Novanto lolos dari pemeriksaan KPK. Fredrich bahkan disebut memesan satu lantai kamar VIP di RS Medika Permata Hijau sebelum Setya Novanto kecelakaan

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.‎

TAGS : KPK Setya Novanto e-KTP RS Medika

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27717/Ups-Pengacara-ini-Ada-di-RS-Medika-Sebelum-Novanto-Kecelakaan/

Dokter Bimanesh Tutupi Keterlibatan Pihak RS Medika Permata Hijau

Dokter Bimanesh Tutupi Keterlibatan Pihak RS Medika Permata Hijau

Dokter Bimanesh Sutarjo ikut jadi tersangka dugaan menghalangi penyidikan KPK.

Jakarta – Dokter Bimanesh Sutarjo memilih tutup mulut soal dugaan keterlibatan pihak Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Bimanesh menutup rapat-rapat mulutnya saat dikonfirmasi awak media.

Hal itu mengemuka saat Bimanesh digelandang petugas KPK ke mobil tahanan KPK, Jumat (12/1/2018) malam. Meski dicecar berkali-kali, Bimanesh yang mengenakan rompi tahanan KPK tetap setia bungkam hingga berada di dalam mobil tahanan.

Bimanesh juga bungkam saat disinggung soal manipulasi data medis Setya Novanto. Dia baru sedikit bicara saat disinggung soal dugaan manipulasi data medis Novanto pasca mengalami kecelakaan tunggal beberapa waktu lalu.‎ Pun termasuk hasil visum.

“Tanya aja Polisi,” singkat Bimanesh.

Soal penahanan, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, Bimanesh ditahan rumah tahanan (Rutan) Pomdam Jaya Guntur, Jaksel untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

“Ditahan di Rutan Guntur untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan demi kepentingan penyidikan” ucap Febri.

Selain Bimanesh, Pengacara Fredrich Yunadi juga sedianya diagendakan diperiksa penyidik KPK sebagai tersangka pada hari ini. Namun, Fredrich tak hadir alias mangkir.

KPK sebelumnya telah menetapkan Fredrich dan seorang dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau (RSMPH), Bimanesh Sutardjo sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menjerat Setya Novanto.

Keduanya diduga kongkalikong agar Novanto dapat dirawat di RSMPH untuk menghindari pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh penyidik KPK.

Selain itu, keduanya juga diduga memanipulasi data medis agar Setya Novanto lolos dari pemeriksaan KPK. Fredrich bahkan disebut memesan satu lantai kamar VIP di RS Medika Permata Hijau sebelum Setya Novanto kecelakaan.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.‎

TAGS : Dokter Bimanesh RS Medika Kasus e-KTP

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27723/Dokter-Bimanesh-Tutupi-Keterlibatan-Pihak-RS-Medika-Permata-Hijau/

KPK Jemput Paksa Fredrich Yunadi

KPK Jemput Paksa Fredrich Yunadi

Mantan Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi

Jakarta – Tersangka Fredrich Yunadi mangkir dalam pemeriksaan perdana hari ini, Jumat (12/1/2018). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan langkah hukum menyikapi ketidakhadiran Fredrich.

Seharusnya, mantan pengacara Setya Novanto itu harusnya menjalani pemeriksaan tersangka atas kasus merintangi penyidikan e-KTP. Namun, mangkir dengan dalih tengah proses etik di Dewan Kehormatan Peradi.

“Jadi kami akan membicarakan lebih lanjut apa tindakan hukum yang dilakukan setelah tadi kami tunggu saudara FY sampai sore tadi,” ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta.

Disinggung lebih lanjut mengenai langkah hukum itu, Febri enggan mengungkapnya lebih detal. Informasi yang dihimpun, tim penyidik menjemput paksa Fredrich. Hal itu tak dipungkiri Febri.‎

“Tim sudah turun dilapangan, dan sudah mendapatkan tersangka FY dan dalam perjalanan,” ungkap Febri.

KPK sebelumnya telah menetapkan Fredrich dan seorang dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau (RSMPH), Bimanesh Sutardjo sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menjerat Setya Novanto.

Keduanya diduga kongkalikong agar Novanto dapat dirawat di RSMPH untuk menghindari pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh penyidik KPK.

Selain itu, keduanya juga diduga memanipulasi data medis agar Setya Novanto lolos dari pemeriksaan KPK. Fredrich bahkan disebut memesan satu lantai kamar VIP di RS Medika Permata Hijau sebelum Setya Novanto kecelakaan.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.‎

TAGS : Yunadi Setya Novanto Kasus E-KTP

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/27722/KPK-Jemput-Paksa-Fredrich-Yunadi/